CILACAP, INSERTRAKYAT.com — Mesin kapal membutuhkan solar agar nelayan bisa melaut. Namun, bagi sebagian nelayan di Cilacap, Jawa Tengah, memperoleh bahan bakar bersubsidi masih menjadi persoalan. Keluhan itu langsung mereka sampaikan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat berkunjung ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Senin.
Dalam dialog bersama nelayan, Gibran mendengar persoalan kuota solar, kelancaran distribusi, hingga persyaratan administrasi. Nelayan juga menyampaikan aspirasi tentang pengerukan dan pembangunan talud yang berkaitan dengan aktivitas mereka.
“Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Gibran.
Ia meminta Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, mengawal distribusi solar bersubsidi di Cilacap. Gibran menginginkan penyaluran berjalan lancar, kuota sesuai kebutuhan, dan tidak ada penyimpangan yang merugikan nelayan.
Persoalan dokumen juga menghambat sebagian pemilik kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage (GT). Mereka masih menghadapi kendala memperoleh surat rekomendasi untuk membeli solar bersubsidi.
Gibran meminta jajarannya mendata nelayan yang belum mengantongi surat tersebut. Ia mengarahkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar proses pengurusan segera mendapat tindak lanjut.
Dalam pertemuan itu, Agustin menyampaikan apresiasi atas kebijakan solar khusus untuk kapal berukuran 31–200 GT. Menurutnya, kebijakan tersebut membantu kapal nelayan menjalankan aktivitas melaut dengan lebih lancar.
Namun, Temu, nelayan lainnya, mengungkapkan bahwa kapal berukuran 30 GT ke bawah masih menghadapi keterbatasan solar bersubsidi. Ia berharap pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut agar nelayan dapat melaut tanpa terus dibayangi kesulitan memperoleh bahan bakar.
Menanggapi keluhan itu, Gibran meminta jajarannya memeriksa persyaratan yang belum terpenuhi. Ia juga menyebut perlunya koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani persoalan pengerukan dan pembangunan talud.
“Coba nanti kami cek ya, kekurangan syarat-syaratnya apa. Kami hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan nelayan yang ada di sini,” ujar Gibran.
Gibran turut membuka jalur komunikasi agar nelayan dapat memantau perkembangan penanganan aspirasi mereka. Dengan begitu, persoalan yang muncul dalam dialog tidak berhenti sebagai catatan kunjungan.
Kini, perhatian nelayan tertuju pada tindak lanjut pemerintah: apakah kuota solar akan sesuai kebutuhan, distribusi berjalan tepat sasaran, dan urusan rekomendasi kapal kecil dapat diselesaikan. Bagi nelayan, hasil paling berarti bukan sekadar jawaban di tempat pertemuan, melainkan kemudahan memperoleh solar saat waktunya melaut.
Jurnalis: Redho Fitriyadi
Editor: Supriadi Buraerah
