Bulukumba — Gerakan Intelektual Satu Komando (GISK) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengungkap fakta riil di balik sengketa tanah di Dusun Tanetang, Desa Bira, yang tak kunjung tuntas.
Desakan RDP ini dilatarbelakangi adanya dugaan kuat perbedaan objek antara yang tercantum dalam putusan pengadilan dengan kondisi nyata di lapangan. Perbedaan tersebut mencakup luas, batas wilayah, hingga letak objek yang dinilai tidak identik, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan serius dalam proses hukum.
“RDP penting untuk menghadirkan semua pihak, termasuk BPN, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, agar fakta di lapangan bisa dibuka secara terang benderang. Jangan sampai ada kekeliruan objek yang dipaksakan menjadi dasar eksekusi,” tegas Saharuddin Ketua Badan Investigasi Lembaga GISK.Kamis 18/06/2026
Selain itu, Saharuddin juga menyoroti dua laporan polisi yang telah berjalan bertahun-tahun di Polres Bulukumba namun hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Mandeknya proses tersebut memicu pertanyaan publik terkait keseriusan dan transparansi penanganan perkara.
“Dua laporan polisi yang tak menemukan ujung menjadi indikasi adanya persoalan serius dalam penegakan hukum. Ini harus dibuka dalam forum resmi seperti RDP agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat,” lanjutnya.
GISK menegaskan bahwa RDP merupakan langkah strategis untuk mengurai benang kusut sengketa, sekaligus memastikan tidak adanya praktik yang merugikan masyarakat. Mereka juga meminta DPRD Bulukumba tidak tinggal diam dan segera mengambil peran aktif dalam menghadirkan keadilan.
Dengan dorongan RDP ini, GISK berharap seluruh fakta dapat terungkap secara objektif dan transparan, sehingga kepastian hukum atas sengketa tanah di Bira dapat segera terwujud tanpa menyisakan polemik berkepanjangan.
(***).
