INSERTRAKYAT.COM — Modal dapat membangun industri, sumber daya alam dapat menarik investor, dan pertumbuhan ekonomi dapat mengubah wajah sebuah daerah. Namun, ada ukuran lain yang tak kalah berarti: seberapa luas kesempatan yang terbuka untuk masyarakat di sekitar pertumbuhan itu?
Maluku Utara memiliki potensi ekonomi dari pertambangan, industri pengolahan, perkebunan, perikanan dan kelautan, hingga pariwisata. Di tengah beragam peluang tersebut, pengusaha lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan ruang untuk berkembang agar dapat mengambil peran dalam kegiatan ekonomi daerah.
Harapan itu disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam pelantikan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Maluku Utara periode 2026–2031. Acara berlangsung di Kieraha Ballroom, Hotel Muara Ternate, Minggu (25/10/2026), dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO Shinta W. Kamdani sebagai pelantik.
Gajali Abdul Mutalib kembali dipercaya memimpin APINDO Maluku Utara untuk lima tahun ke depan. Kepengurusan baru ini mengemban agenda pengembangan iklim usaha, perluasan kemitraan, dan peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Sherly menyebut Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar. Menurutnya, tantangan pemerintah dan dunia usaha ialah memastikan pertumbuhan investasi turut membuka kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari industri pengolahan dan hilirisasi, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, hingga pariwisata. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi tersebut turut memperluas kesempatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Sherly.
Sherly berharap APINDO menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga kepastian investasi, membangun kemitraan dengan pengusaha lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kemitraan tersebut dapat membuka ruang bagi pelaku usaha setempat untuk terlibat dalam rantai pasok industri, menyediakan barang dan jasa, serta mengembangkan usaha sesuai kebutuhan pasar. Hubungan itu membutuhkan kesiapan pelaku usaha, standar kerja yang sesuai, dan kerja sama yang berkelanjutan.
Potensi sumber daya alam dapat menarik modal, tetapi kemampuan sumber daya manusia dan kesiapan usaha lokal turut menentukan seberapa luas peluang ekonomi dapat dimanfaatkan masyarakat.
Ketua Umum DPN APINDO Shinta W. Kamdani menyebut pelantikan pengurus baru bukan sekadar seremoni organisasi. Ia berharap momentum tersebut memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam pembangunan ekonomi daerah.
Shinta juga menyampaikan bahwa peluang ekonomi Maluku Utara tidak hanya bertumpu pada pertambangan. Ekonomi biru, perkebunan, dan pariwisata memiliki ruang pengembangan yang dapat memperluas kegiatan ekonomi daerah.
Pengembangan sektor-sektor tersebut membutuhkan investasi, peningkatan nilai tambah, dan keterlibatan pelaku usaha lokal. Hubungan antara industri dan usaha setempat dapat membuka kesempatan melalui rantai pasok, kebutuhan tenaga kerja, serta penyediaan barang dan jasa pendukung.
Namun, peluang tersebut membutuhkan persiapan. Pelaku usaha lokal perlu memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan industri, sementara kemitraan memerlukan keselarasan standar, kualitas, dan kemampuan produksi.
Karena itu, pertumbuhan industri dan pengembangan pengusaha lokal perlu berjalan beriringan. Investasi dapat membuka peluang, sedangkan kesiapan pelaku usaha membantu mereka memanfaatkan peluang tersebut.
APINDO Maluku Utara : Ekonomi Biru dan UMKM Membutuhkan Kapasitas
APINDO Maluku Utara memasukkan pengembangan ekonomi biru, peningkatan kapasitas UMKM agar naik kelas, serta penguatan sumber daya manusia dan kewirausahaan melalui pelatihan dan pendampingan ke dalam agenda organisasi.
Ekonomi biru berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara produktif dengan memperhatikan keberlanjutannya. Di Maluku Utara, potensi perikanan dan kelautan dapat membuka ruang kegiatan ekonomi yang lebih beragam. Pengembangannya membutuhkan kemampuan usaha, pengelolaan sumber daya, serta akses pasar dan kemitraan.
UMKM juga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan mutu produk, memperbaiki pengelolaan usaha, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, dan memenuhi standar calon mitra. Kemampuan tersebut dapat membantu usaha lokal memperluas pasar dan menjalin hubungan dengan industri berskala lebih besar.
Pelatihan dan pendampingan menjadi salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas tersebut. Program yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha serta dukungan berkelanjutan dapat membantu UMKM menghadapi persaingan dan memanfaatkan peluang pasar.
Istilah naik kelas pun perlu diterjemahkan ke dalam perkembangan kemampuan usaha, mulai dari mutu produk dan pengelolaan yang lebih baik hingga perluasan pasar serta kesiapan menjalin kemitraan.
Gajali Kembali Memimpin APINDO Maluku Utara
Gajali Abdul Mutalib kembali memimpin DPP APINDO Maluku Utara untuk periode 2026–2031. Ia menyampaikan bahwa selama lima tahun sebelumnya, APINDO menjalankan peran sebagai penghubung antara dunia usaha, pekerja, dan pemerintah.
Organisasi tersebut juga mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Selain menangani persoalan dunia usaha dan iklim ketenagakerjaan, APINDO memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan industri berskala besar.
Gajali mengakui masih ada harapan dan aspirasi yang perlu dilanjutkan. Ia menyampaikan bahwa capaian organisasi selama periode sebelumnya merupakan hasil kerja bersama para pengurus dan anggota.
“Tentu masih ada harapan dan aspirasi yang terus berjalan, namun apa yang telah kita capai bersama adalah buah dari soliditas, kerja keras, dan sinergi seluruh jajaran pengurus DPP, DPK, serta partisipasi aktif seluruh anggota pengusaha di Maluku Utara,” ujar Gajali.
Pada periode baru ini, APINDO memiliki agenda untuk melanjutkan kemitraan antara pengusaha, pekerja, pemerintah, dan UMKM. Kemitraan dengan industri berskala besar dapat mempertemukan kemampuan usaha lokal dengan kebutuhan perusahaan, selama kedua pihak memiliki kesiapan dan kesepakatan yang mendukung kerja sama.
Universitas Khairun Masuk dalam Agenda Kolaborasi APINDO Maluku Utara
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, DPP APINDO Maluku Utara menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Khairun (UNKHAIR).
Kerja sama itu mencakup pengembangan UMKM berbasis ekonomi biru dan pengembangan kepemimpinan bagi para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dapat menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan praktis. Perguruan tinggi memiliki ruang untuk mendukung pengembangan kompetensi, sedangkan dunia usaha dapat memberikan gambaran tentang keterampilan dan kapasitas yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi.
Pelaksanaan program, kejelasan sasaran, dan kesinambungan kegiatan akan menentukan manfaat kerja sama tersebut. APINDO dan Universitas Khairun diharapkan dapat memperluas kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal.
Mengukur Peluang yang Terbuka untuk Masyarakat
Pelantikan pengurus APINDO Maluku Utara periode 2026–2031 disertai sejumlah agenda, mulai dari investasi dan pengembangan UMKM hingga ekonomi biru, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja sama dengan perguruan tinggi.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum DPN APINDO Eddy Hussy dan Sanny Iskandar; Ketua Bidang Organisasi Anthony Hilman; Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Ronald Walla; Ketua Bidang Perikanan Hendra Sugandhi; Ketua Bidang Infrastruktur Denon Prawiraatmadja; Wakil Sekretaris Jenderal Aditya Warman; serta Direktur Eksekutif Rudolf Saut.
Hadir pula Ketua DPP APINDO Jawa Timur Eddy Widjanarko, Ketua DPP APINDO Maluku Robert Tanamal, Roy Arman dari Harita, Mursalim selaku investor rumput laut dari Makassar, pelatih Tutut Handayani, serta Elim Sritaba dari APINDO SDGs Board.
Beragam agenda tersebut berkaitan dengan satu kebutuhan: menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan kesiapan masyarakat dan pelaku usaha setempat. Proses itu membutuhkan kemitraan yang berjalan, peningkatan kapasitas, serta kesempatan usaha yang dapat diakses sesuai kemampuan pelaku usaha.
Maluku Utara memiliki sumber daya alam dan peluang pengembangan berbagai sektor. Pengusaha lokal dan UMKM juga membutuhkan ruang untuk meningkatkan kemampuan, memperluas pasar, dan menjalin hubungan dengan industri.
Investasi dapat menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi. Peluangnya akan semakin luas apabila pengusaha lokal mampu terlibat dalam kegiatan usaha, UMKM memperoleh kesempatan berkembang, dan masyarakat memiliki akses terhadap lapangan kerja serta kegiatan ekonomi produktif.
Laporan: Yc.Ismail
Editor: Supriadi Buraerah
















































