Menteri PU PR Dody Hanggodo saat melakukan Konfrensi Pers di Kantor Kementrian PU PR, (28/6) Insert/Agy.
JAKARTA, INSERT RAKYAT – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran Kementerian PU.
Evaluasi tersebut, ditegaskan Dody, bertujuan menekan beban ekonomi berbiaya tinggi, sejalan dengan kritik klasik ekonom Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto, mengenai tingginya biaya pembangunan akibat korupsi dan inefisiensi anggaran.
“Peristiwa OTT ini menjadi pengingat kuat atas pernyataan Prof. Sumitro. Beban ekonomi berbiaya tinggi menyebabkan ICOR kita meningkat. Tanpa evaluasi, pembangunan akan makin tidak efisien,” ujar Dody dalam konferensi pers di Kantor PU, Sabtu, 28 Juni 2025.
Menteri Dody menyatakan evaluasi internal akan mencakup seluruh struktur: dari eselon I, II, III hingga para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Evaluasi dijadwalkan mulai pekan depan setelah mendapat restu Presiden.
“Atas restu Bapak Presiden Prabowo, evaluasi akan segera dimulai. Tidak boleh ada lagi kebocoran anggaran. Setiap rupiah uang negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari agenda besar Kementerian PU untuk menegakkan efisiensi, akuntabilitas, dan integritas dalam pembangunan infrastruktur nasional. Evaluasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah dan sektor prioritas.
Menteri Dody menyatakan komitmen penuh terhadap prinsip praduga tak bersalah, namun menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi terhadap praktik korupsi di dalam kementeriannya.
“Saya adalah bapak bagi seluruh jajaran PU. Evaluasi dilakukan objektif dan adil. Tapi saya tegaskan: tidak ada ruang untuk korupsi,” ujarnya.
Dody juga mengapresiasi KPK dan Kejaksaan yang telah mengawal proses penegakan hukum secara profesional dalam pembangunan infrastruktur.
“Kami mengapresiasi tinggi kerja keras KPK dan Kejaksaan. Mereka garda depan menjaga integritas pembangunan nasional,” kata Menteri Dody.
Evaluasi menyeluruh ini, menurutnya, juga menjadi bagian dari upaya mendukung agenda reformasi birokrasi di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada pengelolaan anggaran yang bersih, tepat guna, dan transparan. (Agy/Irk)
