MAKASSAR, INSERTRAKYAT.com — Di tengah lanskap ekonomi global yang masih bergejolak, ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas internasional, serta penyesuaian arah kebijakan moneter negara-negara maju, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali tampil sebagai instrumen fiskal strategis yang tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi daerah dan memperluas ruang pertumbuhan di Sulawesi Selatan. Dalam konteks tersebut, APBN menjadi jangkar kebijakan yang menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menopang optimisme dunia usaha dan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang berkembang.
Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan rilis kinerja APBN regional Tahun Anggaran 2026 hingga posisi 31 Mei 2026 melalui konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar pada Jumat, 19 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan unit vertikal Kementerian Keuangan yang memaparkan perkembangan penerimaan negara, realisasi belanja, transfer ke daerah, hingga berbagai program pemerintah yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Dalam pemaparan tersebut ditegaskan bahwa APBN terus memainkan peran sentral sebagai penopang aktivitas ekonomi daerah. Realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp20,73 triliun atau tumbuh 8,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan belanja tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, memperkuat daya beli masyarakat, mendorong produktivitas ekonomi, serta menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih luas bagi sektor-sektor strategis.
Dari sisi penerimaan negara, kinerja perpajakan hingga 31 Mei 2026 tercatat sebesar Rp4,23 triliun atau 29,43 persen dari target tahunan sebesar Rp14,37 triliun. Struktur penerimaan pajak masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp2,09 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai serta PPnBM sebesar Rp2,22 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik, terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan konsumsi rumah tangga, masih menjadi penopang utama basis penerimaan negara di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp111,27 miliar atau 29,80 persen dari target Rp373,43 miliar. Komponen tersebut terdiri atas Bea Masuk sebesar Rp68,05 miliar, Bea Keluar Rp17 miliar, dan penerimaan cukai sebesar Rp26,22 miliar. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan lintas wilayah dan pergerakan komoditas ekspor-impor tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara meskipun masih menghadapi dinamika ekonomi global.
Pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi hingga Mei 2026 mencapai Rp1,69 triliun atau 46,18 persen dari target Rp3,66 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari layanan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp597,96 miliar dan PNBP lainnya sebesar Rp1,09 triliun. Tingginya capaian PNBP mengindikasikan semakin menguatnya peran pelayanan publik berbasis kinerja sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang strategis.
Di sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp8,66 triliun atau 35,11 persen dari pagu Rp24,65 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp5,10 triliun atau 44,20 persen dari pagu yang tersedia. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta sekitar 9 ribu PPPK yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan publik di Sulawesi Selatan.
Belanja barang tercatat sebesar Rp2,42 triliun atau 26 persen dari pagu. Anggaran ini dimanfaatkan untuk mendukung operasional 754 satuan kerja pada 50 kementerian dan lembaga yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Sementara itu, belanja modal mencapai Rp1,12 triliun atau 29,75 persen dari pagu yang dialokasikan, yang digunakan antara lain untuk preservasi jalan dan jembatan pada sejumlah ruas strategis seperti Watampone–Pompanua–Tarumpakae, Makassar–Maros hingga batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Kota Palopo.
Pada aspek perlindungan sosial, pemerintah juga telah merealisasikan belanja bantuan sosial sebesar Rp10,87 miliar atau 43,47 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, serta korban penyalahgunaan narkotika dan ODHIV.
Dalam kerangka desentralisasi fiskal, Transfer ke Daerah (TKD) hingga Mei 2026 mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari total pagu Rp26,77 triliun. Penyaluran TKD berlangsung relatif merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga pemerataan pembangunan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dalam TKD dengan realisasi Rp8,72 triliun atau 48,28 persen dari pagu Rp18,06 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, serta pendanaan kelurahan. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp128,24 miliar dan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur publik, penguatan pendidikan daerah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mencapai Rp2,81 triliun atau 44,82 persen dari pagu, yang digunakan untuk mendukung operasional kesehatan melalui BOK Puskesmas, pembiayaan BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah. Adapun Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp413,22 miliar yang dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan, penanganan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), penguatan Koperasi Merah Putih, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat desa.
Dari sisi manfaat langsung kepada masyarakat, APBN juga tercermin melalui berbagai program prioritas pemerintah. Hingga akhir Mei 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1.921.151 penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Program ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Di sektor ekonomi kerakyatan, penguatan Koperasi Merah Putih menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebanyak 3.074 koperasi telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 2.517 koperasi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan dampak ekonomi yang tercatat mencapai ratusan juta rupiah melalui puluhan ribu transaksi ekonomi yang berlangsung hingga Mei 2026.
Pada sektor pendidikan, pemerintah telah merealisasikan 16 Sekolah Rakyat yang melayani 1.750 siswa. Program tersebut terus diperluas melalui pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru dengan pagu anggaran Rp1,75 triliun, yang hingga Mei 2026 telah terealisasi sebesar Rp822,35 miliar.
Sementara itu, sektor ketahanan pangan tetap menjadi salah satu pilar penting pembangunan daerah. Produksi padi Sulawesi Selatan hingga Mei 2026 mencapai 5.399.174 ton yang dihasilkan dari lahan sawah seluas 1.038.231 hektare. Capaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional yang berperan strategis dalam menjaga stabilitas pasokan beras nasional.
Dukungan terhadap sektor produktif juga tercermin melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp7,78 triliun kepada 110.400 debitur dengan subsidi bunga sebesar Rp683,23 miliar. Penyaluran KUR tersebut didominasi sektor pertanian, perdagangan, dan usaha produktif lainnya yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp689,80 miliar untuk mendukung pembangunan dan pembiayaan 5.292 unit rumah bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, hingga akhir Mei 2026 pendapatan negara di Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp6,03 triliun atau 32,77 persen dari target, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp20,73 triliun atau 40,31 persen dari pagu yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa APBN tetap menjalankan fungsi strategisnya sebagai instrumen stabilisasi, distribusi, dan alokasi sumber daya ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan daerah.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih membayangi, APBN terus bekerja sebagai motor penggerak pembangunan dan instrumen penguatan optimisme ekonomi Sulawesi Selatan. Dukungan belanja negara, transfer ke daerah, pembiayaan sektor produktif, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Konferensi pers tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Angkaswantoro, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Alimuddin Lisaw, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar Nandang Supriyadi, serta Kepala Seksi Dukungan Khusus Komputer Kanwil DJP Sulselbartra Muh. Ikhsan. Kegiatan dipandu oleh Widyaiswara BDK Makassar, Arvin, sementara narahubung media dalam kegiatan tersebut adalah Sumin selaku Humas DJP Sulselbarta. (rls).
