INASERTRAKYAT.COM, JAKARTA, —  Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) menyoroti kinerja DPR. Organisasi mahasiswa hukum terbesar di Indonesia ini menilai DPR nyaris gagal menjalankan tugas pokok. Ahad, (31/8/2025).

Aktivis hukum Rifqi Maulana, S.H., Ketua PERMAHI, menyatakan bahwa DPR sudah kehilangan legitimasi moral di hadapan masyarakat. Sebaliknya juga ia berharap agar DPR punya kinerja bersinar demi kepentingan publik dan masyarakat.

“DPR tidak layak disebut lembaga terhormat jika ketika rakyat menyampaikan keluhan justru tidak hadir dan malah menghina rakyat. Itu pengkhianatan terhadap amanah konstitusi, pada DPR kita harapkan punya kinerja bersinar” tegas Rifqi.

BACA JUGA :  PERMAHI Desak Polisi Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus, Ini Kata Polda Metro....

Menurutnya, DPR kini lebih banyak menjadi beban negara ketimbang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal ini semakin ironis karena setiap anggota DPR menikmati gaji dan tunjangan jumbo.

“Bagaimana mungkin DPR menerima gaji serta tunjangan di atas Rp100 juta per bulan, sementara kerja nyata untuk rakyat nyaris tidak terlihat? Ini tidak pantas dan menyakitkan bagi rakyat yang mereka wakili,” lanjut Rifqi.

BACA JUGA :  PERMAHI Gorontalo Adukan Dugaan Mandeknya Kasus Korupsi BKAD Gorut ke Komisi Kejaksaan RI

Selain itu, PERMAHI menyoroti beberapa masalah serius terkait DPR. Saat rakyat turun ke jalan menyampaikan aspirasi, kehadiran DPR justru terasa absen sehingga fungsi representasi sama sekali tidak berjalan. Penggunaan alat negara seperti Brimob pun dinilai salah arah, karena seharusnya aparat tersebut melindungi warga, bukan menimbulkan korban. Selain itu, transparansi penggunaan dana publik menjadi pertanyaan besar; rakyat berhak tahu apakah uang pajak mereka benar-benar digunakan untuk pelayanan masyarakat atau hanya untuk menyokong citra politik DPR. Akhirnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam politik sangat diperlukan agar suara rakyat didengar, bukannya diabaikan.

BACA JUGA :  Pendamping Desa Nyaleg? Wajib Mundur atau Diproses Hukum

PERMAHI menegaskan, bila DPR terus melenceng dari tupoksinya, maka pembubaran DPR adalah opsi yang harus dipertimbangkan.

“Lebih baik DPR dibubarkan daripada menjadi simbol kosong yang hanya menguras uang negara. Rakyat butuh wakil sejati, bukan sekadar goyang – goyang di parlemen,” pungkas Rifqi yang juga merupakan Jurnalis liputan khusus dan Investigasi media Insertrakyat.com. (Penulis : Romi | Editor Supriadi Buraerah).

Buku-buku karya Muhammad Subhan juga dapat dipesan melalui LINI BUKU Padang. Untuk informasi dan pemesanan, silakan menghubungi admin LINI BUKU di nomor kontak: 0813-6303-840 .

Terima kasih kepada para pembaca yang telah memiliki dan mendukung hadirnya buku-buku ini.