LAMPUNG SELATAN, —  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menggelar acara musyawarah daerah (Musda) ke XI yang dipusatkan di gedung olahraga (GOR) Mustafa Kemal, Jalan Radin Intan, Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda pada Rabu (17/12/2025).

Sebelum menggelar acara Musda XI Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ir. H. Hanan R Rozak, M.S bersama jajaran pengurus didampingi Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, S.T, M.Pd serta ketua DPRD Lamsel, Erma Yusneli, S.E, M.M melaksanakan Gerakan Lampung Menanam (GELAM) yang berlangsung di sekitar GOR Mustafa Kemal. Adapun sejumlah pohon yang ditanam dalam program GELAM Partai Golkar Provinsi Lampung yaitu pohon alpukat, durian, jambu, kelengkeng, belimbing dan mangga

Kemudian, usai menanam pohon, dengan disambut prosesi arakan-arakan dan tarian adat budaya Lampung, Hanan A Rozak didampingi ketua harian Riza Mirhardi, S.H, sekretaris Aprozi Alam, S.E dan H. Tony Eka Candra sebagai Bendahara Partai Golkar Provinsi Lampung sekaligus Plt DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan serta pengurus dan fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung lainnya memasuki aula GOR Mustafa Kemal tempat Musda XI Partai Golkar Kabupaten Lamsel dilaksanakan.

Hadir dalam acara Musda ini yaitu forum komunikasi pimpinan daerah (Fokopimda) Kabupaten Lampung Selatan, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, S.T, M.Pd, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, S.E, M.M, Pimpinan-pimpinan Partai Politik, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi dan tokoh adat saibatin 5 penyimbang marga se-Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam sambutannya ketua pelaksana Musda ke XI, Herman Hanafia, S.E, M.M menyampaikan laporan bahwa kegiatan Musda dihadiri peserta, peninjau dan tamu undangan total jumlah peserta, peninjau dan undangan Musda XI adalah sebanyak 1.350 orang, harapannya agenda Musda ini selain menjadi ajang konsolidasi juga dapat melahirkan gagasan brilian ke depan, untuk kemenangan Partai Golkar di Lampung Selatan.

Baca Juga :  Nalar Stigma dan Polarisasi "Ejekan Linguistik" di Ruang Digital

Sementara pelaksana tugas (Plt) Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, H. Tony Eka Candra menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua Hanan dan Sekretaris, Aprozi Alam serta Ketua Harian Riza Mirhardi dan Pengurus Partai Golkar Lamsel.

“Pada saat ini sejak terbitkanya SK Plt dari DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, sudah 56 hari saya sudah mengemban amanah dengan tugas utama, merencanakan dan melaksanakan Musda XI Partai Golkar Kabupaten Lamsel, Alhamdulillah pada hari ini tugas itu dapat Saya laksanakan, kemudian selama menjadi Plt sebanyak 5 kali saya telah melakukan rehab kantor Partai Golkar Kabupaten Lamsel, karena pesen Pak Hanan harus serius, dan riang gembira mengurus Partai jangan ada isu, hasut dan perpecahan, maka Golkar harus solid demi kemenangan Partai Golkar kedepan”, kata Tony.

Tony juga berharap dalam Musda terwujud semangat persatuan yang telah dibangun selama masa transisi dapat terus dijaga dan diperkuat, kemudian harus mengedepankan musyawarah mufakat. “maka itu kita laporkan ketua bahwa dari 4 calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lamsel, kita dudukan bersama dihadapan pengurus dan hasta karya, selanjutnya berkomitmen mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam memilih ketua Partai Golkar Lamsel, hindari perpecahan dan kembali bersatu padu dalam panji beringin, harapannya ajang Musda sebagai konsolidasi yang solid untuk kemajuan Partai Golkar Lamsel dan Kabupaten Lamsel”, pungkas Tony.

Baca Juga :  Camat Idi Rayeuk Hadiri Hari Maulid Nabi Muhammad SAW di Balai Pengajian Al- Muslimah

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Lamsel, Syaiful Anwar dalam sambutannya memberikan apresiasi setingi-tingginya kepada pengurus Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan karena telah menggelar acara musda diawali dengan gerakan menanam pohon.

“Atas nama Pemda Lamsel saya mengucapkan selamat kepada ketua Partai Golkar Provinsi Lampung Bapak Hanan bersama Partai Golkar Lamsel atas perhatiannya untuk kemajuan Kabupaten Lamsel, Musda menguji kedewasaan dan kepemimpinan, saya percaya kader Partai Golkar Lamsel telah matang berpikir dan bijak dalam memilih keputusan, karena Musda bukan hanya memilih pengurus namun lebih dari itu untuk menentukan agenda ke depan, Musda sebagai ruang konsolidasi dan regenerasi, oleh karena itu Golkar hadir memiliki peran yang strategis dan solutif. Maka diperlukan sinergi dan kolaborasi termasuk Partai Golkar. Kita membuka ruang kerjasama, yang konstruktif dan bertanggungjawab, kita mengajak Partai Golkar Lamsel untuk turut memajukan Kabupaten Lamsel dengan bismilah bisa, berkeadilan dan berkelanjutan, harapannya Musda menghasilkan keputusan yang solid dan mendukung program pembangunan di Lamsel demi kesejahteraan masyarakat Lamsel. Dengan semangat kebersamaan dan optimisme kita yakin partai Golkar dapat memberikan kontribusi positif untuk Pemda Lamsel”, kata Wabup Syaiful.

Kemudian, dalam arahannya Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Hanan A Rozak yang sekaligus membuka acara Musda menyampaikan bahwa Musda bukan hanya sebagai agenda rutin organisasi, namun juga sebagai ajang konsolidasi organisasi, mewujudkan komitmen, Musda untuk menunjukan juga sebagai jati diri partai Golkar, dan mewujudkan karya kekaryaan, siaga gatra praja.

“Harapannya Partai Golkar Lamsel maju, Musda sebagai ajang untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya, menentukan program kerja ke depan, mengukuhkan dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban sebelumnya, pada musda akan menetapkan Ketua Partai Golkar Lamsel dan menentukan arah program kerja ke depan, menetapkan Dewan Pertimbangan dan ketua Formatur untuk selanjutnya”, pungkas Hanan.

Baca Juga :  MUHAMMAD TITO KARNAVIAN DILANDA DILEMATIS?

Selanjutnya Hanan menegaskan bahwa Partai Golkar Lamsel harus tampil dekat dengan masyarakat dan sebagai jembatan pemecah masalah dalam masyarakat, kemudian ajang Musda untuk meningkatkan soliditas Partai Golkar Lamsel.

“Partai Golkar Lamsel harus solid agar bisa terus berkarya untuk masyarakat, saya berpesan agar hasil Musda dapat memilih keputusan yang dapat mendukung konsolidasi organiasai hingga tingkat desa, kelurahan dan RT, mengakomodir semua unsur kader dalam pengurus, meningkatkan dan mengaktifkan pengabdian masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam program partai, menyiapkan kader muda, perempuan dan profesional untuk Pemilu ke depan, menjadikan kantor Partai Golkar untuk rumah bersama dan rumah aspirasi untuk masyarakat Kabupaten Lamsel, partai Golkar harus tampil dengan karya dan gagasan yang nyata dapat dirasaakan oleh masyarakat”, harap Hanan.

Diakihir arahannya, Hanan mengatakan bahwa ada tiga hal pokok melalui agenda Musda ini yaitu membentuk setruktur partai yang rapi dan terstruktur, meningkatkan kader untuk aktif dan turun di tengah masyarakat, serta melaksanakan program kerja yang relevan dengan kondisi masyarakat.

“Partai Golkar Lamsel harus tampil menjadi role model untuk daerah yang lain, kader dan pengurus harus dekat dengan masyarakat dan Partai Golkar juga harus menjadi jembatan solusi untuk masyarakat”, tutup Hanan sekaligus membuka acara musda secara simbolis dengan pemukulan gong. (Seno Adji).

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra