Jakarta, InsertRakyat.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima audiensi dari Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama penelitian dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

“Kolaborasi akademisi dan praktisi penting dalam pemberantasan narkoba,” ujar Kepala BNN RI, Marthinus Hukom.

Audiensi berlangsung di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (24/2.2025) dengan melibatkan berbagai pihak.

Turut hadir Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Heri Maryadi, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama, Agus Irianto.

Selain itu, Deputi Pencegahan, Muhammad Zainul Muttaqien, Deputi Rehabilitasi, Bina Ampera Bukit, serta Direktur Psikotropika dan Prekursor, Aldrin Hutabarat, juga menghadiri pertemuan ini.

Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, Augustinus Berlianto Pangaribuan, turut serta dalam diskusi yang membahas berbagai strategi pencegahan narkoba berbasis akademik.

Perwakilan Kriminologi FISIP UI meliputi Ketua Departemen, Iqrak Sulhin, Ketua Program Pascasarjana, Vinita Susanti, serta Guru Besar UI, Prof. Adrianus Meliala.

“Kami siap mendukung kajian strategis untuk menangani narkoba,” ujar Iqrak Sulhin.

Audiensi ini juga membahas peluang pendidikan bagi pegawai BNN di bidang kriminologi.

Keterangan resmi Biro Humas dan Protokol BNN menyebutkan bahwa kerja sama ini mencakup beasiswa dan jalur mandiri bagi pegawai BNN untuk pendidikan lanjutan.

Baca Juga :  Empat Pelaku Diamankan, Kasus Miras!

Kolaborasi ini juga mencakup program edukasi dan penelitian bersama guna memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

“Harapan kami, sinergi akademisi dan BNN meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba,” tutup Marthinus Hukom dalam pertemuan ini.

Sebelumnya, Kepala BNN RI Marthinus Hukom menerima audiensi Dewan Redaksi Tempo di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (10/2/2025).

Pertemuan ini membahas isu narkotika terkini serta menjajaki peluang kerja sama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Kepala BNN RI didampingi Deputi Pencegahan, Zainul Muttaqien, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Sulistyo Pudjo Hartono.

Mereka menjelaskan fokus penanganan narkotika serta kendala dalam pelaksanaan P4GN yang masih dihadapi di Indonesia.

Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 mencapai 3,3 juta jiwa, dengan 312.000 di antaranya merupakan anak dan remaja.

Data prevalensi ini menjadi acuan dalam penentuan strategi dan kebijakan, terutama intervensi program pencegahan bagi anak dan remaja.

“Dua fenomena utama mengapa anak dan remaja mencoba narkoba adalah rasa penasaran dan ajakan teman sebaya,” ujar Kepala BNN RI.

Selain itu, kendala lain dalam P4GN meliputi luasnya wilayah perairan serta patronase jaringan sindikat narkotika di daerah rawan.

BNN memperkuat intelijen untuk mengatasi permasalahan narkotika serta berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam upaya pencegahan.

Baca Juga :  Teka - Teki Antara Status Saksi Dan Tersangka Dalam Rentetan Tiga Kasus Ditangani Kejari dan Polres Sinjai

Upaya dilakukan untuk menjaga ketahanan moral serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kepala BNN RI berharap media massa dapat berperan dalam P4GN dengan menyebarluaskan informasi serta membentuk opini publik.

Media diharapkan menjalankan peran investigatif dalam isu narkotika guna memberikan sudut pandang yang berimbang bagi masyarakat.

BNN dan Tempo sepakat menjajaki kerja sama dalam program pencegahan serta pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan narkotika.

Kolaborasi ini bertujuan mengembangkan potensi anak dan remaja agar terhindar dari pengaruh negatif narkotika.

Tak kalah penting diketahui bahwa, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI juga telah menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pencegahan 2025 di Gedung Tan Satrisna, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (19/2/2025).

Rakernis dibuka oleh Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, diikuti penyuluh narkoba dari BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota secara hybrid.

Rapat ini menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tanpa mengurangi efektivitas program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Kepala BNN menekankan pemanfaatan teknologi dalam mendukung program pencegahan narkotika untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas kampanye anti-narkoba.

“Perkembangan teknologi mengubah cara kita bekerja. Kita bisa hadir di banyak tempat dalam waktu bersamaan,” ujar Marthinus Hukom.

Baca Juga :  Curnak Sinjai "Hitam Sangar Mata Besar" Dekat SMP 9 Sinjai

Ia menginstruksikan penyuluh narkoba menyusun narasi yang mudah dipahami generasi muda serta memanfaatkan media sosial untuk edukasi.

BNN juga menggandeng tokoh masyarakat, influencer, instansi terkait, serta pengusaha dalam menyebarluaskan informasi bahaya narkotika kepada masyarakat luas.

Deputi Pencegahan BNN RI, M. Zainul Muttaqien, menyoroti strategi pencegahan di wilayah pesisir, perbatasan, dan kawasan rawan narkotika.

Penyuluh narkoba dan relawan diharapkan berperan aktif dalam mendukung program pencegahan narkotika agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Pencegahan menetapkan target prioritas nasional melalui berbagai program strategis berbasis pembangunan dan komunitas yang telah dirancang.

Pembentukan 214 desa atau kelurahan bersinar dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan berbasis masyarakat untuk program P4GN.

Intervensi ketahanan keluarga anti-narkoba pada 4.280 keluarga guna memperkuat lingkungan keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

Pengembangan softskill anti-narkoba di 392 lembaga pendidikan agar siswa memiliki pemahaman lebih baik terhadap bahaya narkotika.

Pembentukan remaja teman sebaya anti-narkotika di 955 komunitas dengan melibatkan 1.910 remaja dalam kampanye pencegahan narkotika.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Kata Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, BNN tetap berkomitmen menjalankan pencegahan narkotika secara inovatif dan efektif bagi masyarakat.

“Semangat kebersamaan dapat mengantar keberhasilan dalam memastikan program pencegahan tetap berjalan dan memberikan dampak baik bagi masyarakat,” kuncinya.

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra