Dalam kerangka itu, Program Review yang dipelajari Fahsul Falah di Jepang mempunyai hubungan substantif dengan agenda pembenahan pemerintahan dalam negeri. Peninjauan program memungkinkan pemerintah memeriksa apakah kebijakan masih relevan, apakah anggaran digunakan secara tepat, apakah pelaksanaannya efektif, dan apakah masyarakat menerima manfaat sebagaimana direncanakan. Pertanyaan tersebut tidak hanya berhubungan dengan teknis perencanaan, tetapi juga dengan etika penggunaan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan uang publik.
Landasan konstitusionalnya dapat ditelusuri melalui Pasal 18 UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah, Pasal 23 mengenai keuangan negara, serta Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut memberikan kerangka bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kewenangan, dan pengelolaan keuangan harus berjalan dalam sistem hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Secara lebih operasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, pembinaan, dan pengawasan. Penerapannya perlu memperhatikan ketentuan perubahan undang-undang tersebut yang berlaku. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengatur laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan LPPD, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
Dari sisi administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur penggunaan wewenang oleh badan dan pejabat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan maupun tindakan pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dituntut memiliki tujuan yang baik, tetapi juga harus disusun melalui proses yang sah, cermat, dan dapat diuji.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak atas pelayanan berkualitas. Kewajiban penyelenggara, standar pelayanan, partisipasi masyarakat, pengelolaan pengaduan, serta pertanggungjawaban pelayanan menjadi bagian dari kerangka hukumnya. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur keseluruhan siklus keuangan daerah, mulai dari perencanaan dan penetapan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
