Lalu, Mangga Kutulis, Durian yang Dia Baca, sebab agaknya, ( kiat TR di Jepang tersebut) berlangsung dalam kerangka Study Visit on Program Review, sebuah kegiatan pembelajaran mengenai peninjauan kebijakan dan program publik melalui kerja sama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam kerangka Official Development Assistance Jepang–Indonesia Tahun Anggaran 2026. Program ini dilaksanakan oleh Japan Initiative, organisasi riset kebijakan yang berbasis di Tokyo.
Kegiatan pada 8–14 November 2026 itu diikuti sepuluh peserta Indonesia dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Transmigrasi, dan masyarakat sipil. Mereka adalah Dr. T.R. Fahsul Falah, Kepala Pusat 2 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Hana Widuri Hasibuan, Chandra Varendra Yoga, Imam Fatkuroji, Budi Sarwoto, Dewi Setiyawati, Sevina Mahardini, Jeffri Anthone Sapulette, Imanuel Djahi, dan Damayanti Siregar.
Kehadiran TR Fahsul Falah dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembelajaran lintas sektor. Pengalamannya di lingkungan BSKDN memberi ruang untuk menghubungkan praktik peninjauan kebijakan di Jepang dengan kebutuhan pengembangan kebijakan dalam negeri. Kegiatan ini bukan penugasan khusus Menteri Dalam Negeri, melainkan program pembelajaran dalam kerangka kerja sama Jepang–Indonesia.
Perjalanan itu juga memiliki hubungan dengan arah pemikiran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Dalam berbagai arahan dan agenda kebijakan Kemendagri, Tito mendorong pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil pembangunan, penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah daerah tidak cukup menjalankan rutinitas administrasi. Kinerjanya perlu dibaca melalui kemampuan mengatasi persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, stunting, pengendalian inflasi hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gagasan tersebut berhubungan dengan kebutuhan membangun pemerintahan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga produktif dalam menghasilkan manfaat. Administrasi pemerintahan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan bernegara. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada banyaknya dokumen yang disusun, rapat yang dilaksanakan, atau program yang dinyatakan selesai. Pemerintah perlu menunjukkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Salah satu instrumen yang berkaitan dengan agenda tersebut ialah pengembangan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) melalui BSKDN. Pengukuran tata kelola diarahkan untuk membaca dimensi sistem pendukung pemerintahan, kapasitas pemerintahan, dan capaian pembangunan daerah. Ketiga dimensi itu memperlihatkan bahwa kualitas pemerintahan tidak dapat dinilai dari satu indikator saja. Kelembagaan, kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan, kualitas pelayanan, serta hasil pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan perlu dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan.
Pemikiran tersebut penting dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai pembagian kewenangannya. Namun, kewenangan juga membawa tanggung jawab atas hasil penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, sedangkan pemerintah daerah dituntut mengembangkan kapasitas agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hubungan keduanya bukan semata-mata hubungan instruksi, melainkan koordinasi dalam kerangka negara kesatuan.
Pada 2026, Kemendagri juga mengembangkan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi dengan penilaian pada bidang penanganan pengangguran, kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pembiayaan kreatif daerah. Skema tersebut menghubungkan capaian kinerja dengan insentif fiskal bagi daerah yang memenuhi kriteria penilaian. Pendekatan ini mencerminkan upaya mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mengejar kepatuhan prosedural, tetapi juga memperhatikan hasil pembangunan.
