SINJAI, INSERTRAKYAT.com — Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Irwan Suaib, membantah pernah mengarahkan tenaga pendidik untuk mendukung calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antarwaktu (PAW) Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe. Bantahan itu disampaikan menyusul informasi yang menyebut tenaga pendidik menjadi salah satu kelompok yang diarahkan menjelang pemilihan PAW. Untuk Pemilihan berlangsung pada 20 Agustus “besok”.
Informasi yang dihimpun Tim Investigasi InsertRakyat.com menyebut dugaan pengarahan terhadap sejumlah pemilih dalam Pilkades PAW Samaturue. Selain tenaga pendidik, penerima bantuan sosial dan kelompok tani juga disebut dalam informasi tersebut.
Kendati demikian, Kadisdik Irwan menegaskan dirinya tidak pernah memberikan perintah atau arahan kepada tenaga pendidik untuk mendukung calon tertentu.
“Sama sekali tidak pernah. Saya tidak pernah memberikan perintah atau arahan kepada tenaga pendidik untuk mendukung ke salah satu calon karena itu dilarang (melanggar),” kata Irwan menjawab pertanyaan konfirmasi InsertRakyat.com, Rabu, 19 Agustus 2026.
Irwan juga membantah pernah menggunakan jabatannya untuk memengaruhi pilihan warga. Ia mengatakan tidak pernah mendatangi desa yang akan melaksanakan Pilkades untuk melakukan sosialisasi maupun kampanye bagi salah satu calon.
“Saya tidak pernah ke desa-desa yang akan melakukan Pilkades dan melakukan sosialisasi serta mengkampanyekan salah satu calon di Pilkades,” tegasnya.
Menurut Irwan, tidak ada kepala sekolah maupun guru yang melaporkan kepadanya mengenai tekanan dalam menentukan pilihan. Ia juga meminta tenaga pendidik tidak mempercayai pihak yang menggunakan nama Dinas Pendidikan untuk memengaruhi pilihan mereka.
Bantahan tersebut menjadi respons atas informasi yang mengaitkan tenaga pendidik dengan dugaan pengarahan dalam Pilkades PAW Samaturue.
Dalam proses Pilkades, pemilih memiliki hak menentukan pilihan sesuai kehendaknya. Penggunaan jabatan, tekanan, atau pengarahan terhadap pemilih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kebebasan warga dalam menentukan calon.
Sat Intelkam dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sinjai masih berupaya untuk dikonfirmasi. Kendati demikian sebelumnya beredar juga rumor soal pemetaan potensi konflik yang perlu ditekan secara serius oleh pihak keamanan dalam hal ini Polres Sinjai.
BACA JUGA : Kasat Intelkam Sinjai Kawal Tahapan PAW di Empat Desa
(Tim InsertRakyat).




























































