INSERTRAKYAT.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah tetap menyediakan bantuan apresiasi bagi pemerintah daerah (Pemda) pada Tahun Anggaran 2027. Kepastian tersebut menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Kamis (22/10/2026).
Tito mengatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar insentif fiskal untuk 2027 tetap tersedia. Tito menyampaikan arahan itu setelah melaporkan pelaksanaan program bantuan pemerintah kepada daerah melalui mekanisme kompetisi antar daerah kepada Presiden RI.
“Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar, ‘Umumkan! Bahwa insentif fiskal [untuk TA 2027] tetap ada’,” ujar Tito.
Tito menambahkan, berdasarkan koordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp2 triliun untuk 2027. Tito menyatakan rencana anggaran terbagi menjadi masing-masing Rp1 triliun untuk bantuan pemerintah. Menurut Tito anggaran melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Rp1 triliun untuk insentif fiskal melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Meski demikian, (tetap ada bantuan apresiasi Pemda 2027), Tito menyebut pemerintah masih mematangkan teknis pelaksanaan dan penyaluran anggaran tersebut.
Kemendagri Siapkan Apresiasi untuk Pemda Berprestasi
Sepanjang 2026, Kemendagri menyelenggarakan ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Program tersebut membagi peserta ke dalam enam wilayah regional dan tiga gelombang pelaksanaan dengan kategori penilaian yang disesuaikan.
Tito menyebut sejumlah kategori yang menjadi perhatian dalam kompetisi tersebut, antara lain pengendalian inflasi, penanganan sampah, penurunan kemiskinan, dan penurunan angka stunting.
Pada gelombang pertama 2026, Kemendagri menetapkan empat kategori penilaian, yakni penurunan tingkat pengangguran, pembiayaan kreatif (creative financing), pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Setiap kategori menyediakan peringkat I, II, dan III untuk pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan bantuan pemerintah sebesar Rp3 miliar kepada peringkat I, Rp2 miliar kepada peringkat II, dan Rp1 miliar kepada peringkat III.
Tito mengatakan Kemendagri telah melaksanakan dua gelombang kegiatan dan tengah mempersiapkan gelombang berikutnya.
“Nah jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi,” tandasnya.
Presiden Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Rakornas TPAKD 2026 dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kegiatan tersebut, Presiden juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Peluncuran DNKK menandai perluasan orientasi kebijakan dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
Presiden meresmikan peluncuran tersebut dengan menekan tombol sirene bersama sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
Kepastian Bantuan Apresiasi Pemda 2027 Jadi Perhatian
Kepastian bantuan apresiasi untuk 2027 menjadi perhatian pemerintah daerah yang mengikuti program penilaian kinerja. Namun, besaran alokasi dan mekanisme penyaluran tetap perlu menunggu ketentuan teknis resmi pemerintah.
InsertRakyat.com akan mengikuti perkembangan kebijakan bantuan pemerintah kepada daerah berdasarkan informasi akurat dari kementerian dan lembaga terkait. Pembaca dapat mengikuti kabar terbaru melalui kanal media sosial InsertRakyat.com yang tersedia di bawah menu kategori.
Penulis: Syamsul
Editor: Supriadi Buraerah
