INSERTRAKYAT.COM — Stok beras nasional mencapai 4,56 juta ton pada Oktober 2026, menurut laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, pemerintah juga memaparkan kebijakan harga pupuk, kesejahteraan petani, pertumbuhan sektor pertanian, dan rencana pengembangan lahan pangan.
Amran menyampaikan (Stok beras nasional) laporan tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menyebut persediaan beras di gudang pada Oktober sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah.
“Sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Amran.
Cadangan Beras dan Potensi Produksi Menopang Pasokan Pangan
Selain persediaan di gudang, Amran memperkirakan potensi produksi padi yang masih berada di lahan atau standing crop mencapai 10 juta ton. Ia juga memperkirakan persediaan beras di hotel, rumah tangga, dan sektor lainnya mencapai sekitar 10 juta ton.
Menurut Amran, kebutuhan beras nasional mencapai sekitar 2,5 juta ton setiap bulan. Berdasarkan perhitungan yang ia sampaikan, persediaan tersebut dapat menjaga pasokan hingga Juli 2027.
“Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” kata Amran.
Perkiraan tersebut menggambarkan perhitungan pemerintah mengenai ketersediaan pangan. Namun, realisasi panen, penyerapan hasil petani, distribusi antardaerah, dan perubahan kebutuhan konsumsi turut menentukan jumlah beras yang tersedia di pasar.
Kebijakan Pupuk dan Harga Gabah Memengaruhi Pendapatan Petani
Pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen dan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebagai bagian dari kebijakan sektor pertanian.
Amran juga melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131. Ia menyebut angka tersebut sebagai capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka.
“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya nilai tukar petani 131 dan ini tertinggi sejak 92 bahkan sejak Merdeka,” ungkapnya.
NTP mengukur perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang mereka bayarkan. Indikator ini membantu menggambarkan perubahan daya beli petani, sementara biaya produksi dan hasil panen turut memengaruhi pendapatan mereka.
Pertumbuhan PDB Pertanian Mencapai 5,74 Persen
Dalam laporan yang sama, pemerintah menyampaikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Pemerintah juga mencatat kenaikan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun dan penurunan impor sebesar Rp41 triliun.
Angka tersebut menjadi bagian dari laporan perkembangan sektor pertanian selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, penilaian terhadap dampaknya memerlukan konteks periode perbandingan dan rincian data yang mendasari setiap angka.
Cadangan Padi dan Beras Mendukung Swasembada Pangan dan Stok beras nasional
Untuk mendukung swasembada pangan dalam jangka panjang, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare. Pada tahap awal, pemerintah merencanakan penggarapan 500 ribu hektare melalui kerja sama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI.
Amran menyatakan pemerintah telah menyiapkan peta lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring pertumbuhan penduduk.
“Lahannya ini 2 juta hektare, kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” katanya.
Rencana tersebut membutuhkan kesiapan lahan, infrastruktur, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah juga perlu memastikan pengembangan kawasan mampu mendukung produksi pangan secara berkelanjutan.
Harga Pangan Diawasi, Risiko Perubahan Iklim Diantisipasi
Selain menyiapkan lahan produksi, pemerintah mengantisipasi dampak El Niño dan La Niña. Pemerintah juga mengawasi pergerakan harga komoditas pangan setelah menemukan perbedaan harga ayam dan telur di tingkat peternak dengan harga di tingkat konsumen.
Menurut laporan Amran, harga ayam dan telur di tingkat peternak mengalami penurunan, sedangkan harga di tingkat konsumen melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan mendorong peningkatan penyerapan telur melalui program pangan nasional.
“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.
Amran juga melaporkan dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi. Ia menyebut produk tersebut dijual hingga Rp56.000 per kilogram, sedangkan Rp13.000 per kilogram menjadi angka pembanding dalam keterangannya.
“Dan ini tidak benar Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkasnya.
Rincian produk, lokasi penjualan, dasar penetapan harga pembanding, dan hasil pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan konteks serta status dugaan tersebut.
Ketersediaan Stok beras nasional Bergantung pada Produksi dan Distribusi
Laporan (Stok beras nasional) pemerintah mencakup persediaan beras, kebijakan harga pupuk dan gabah, pertumbuhan sektor pertanian, serta rencana pengembangan lahan pangan. Angka persediaan menjadi salah satu indikator untuk membaca kondisi pasokan, tetapi tidak berdiri sendiri dalam menggambarkan ketahanan pangan.
Perkembangan panen, penyerapan hasil petani, distribusi, harga di tingkat konsumen, dan perubahan iklim akan turut menentukan kondisi pasokan beras dalam beberapa bulan mendatang.
Ikuti perkembangan kebijakan pangan, pertanian, dan pemerintahan melalui InsertRakyat.com. Pembaca juga dapat mengikuti media sosial InsertRakyat.com melalui tombol yang tersedia di bawah menu kategori.
Jurnalis: Ifqi Maulana
Editor: Supriadi Buraerah
