Majalah Digital Nasional
Ruang baca berita dan informasi publik tanpa iklan.
JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kontribusi tersebut berasal dari empat sektor, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Hal demikian dikemukakan Inge Diana Rismawanti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, dalam keterangannya kepada InsertRakyat.com, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Inge, penerimaan tersebut mencerminkan kontribusi aktivitas ekonomi digital (the contribution of digital economic activities), terhadap pendapatan negara di tengah perkembangan transaksi berbasis teknologi. “Pemerintah melalui DJP terus menyesuaikan administrasi dan pengawasan perpajakan untuk mengikuti perubahan model bisnis serta pola transaksi masyarakat,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan perkembangan ekonomi digital menuntut sistem perpajakan yang mampu mengikuti dinamika kegiatan ekonomi dan transaksi digital.
Bimo, (menuturkan,-red), DJP terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan perkembangan ekosistem digital.
Selain itu, kata dia, dari total penerimaan Rp60,1 triliun, sektor PMSE memberikan kontribusi terbesar dengan Rp46,36 triliun. “[Selanjutnya] Pajak SIPP menyumbang Rp6,02 triliun, fintech Rp5,5 triliun, dan transaksi aset kripto Rp2,23 triliun, ”
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dengan total penerimaan Rp46,36 triliun.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, setoran PPN PMSE mencapai Rp10,69 triliun. Secara akumulatif, penerimaan sektor ini terus meningkat sejak 2020, dengan rincian Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun pada 2025.
Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Angka tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.
Setoran pajak kripto tercatat Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, dan Rp796,74 miliar pada 2025. Sementara itu, penerimaan sepanjang Januari–Oktober 2026 mencapai Rp341,61 miliar.
Sektor teknologi finansial atau fintech menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Penerimaan tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun. PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri mencapai Rp728,28 miliar, sedangkan PPN dalam negeri menyumbang Rp3,24 triliun.
Setoran pajak fintech mencapai Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp1,09 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.
Penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Kontribusi tersebut berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun.
Setoran pajak dari sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah ini mencapai Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp1,95 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.
Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital membutuhkan ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. Untuk itu, DJP terus memperkuat administrasi serta mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis dan transaksi digital.
Langkah tersebut dipusatkan untuk memastikan aktivitas ekonomi digital turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.

DJP juga menyediakan informasi mengenai PPN atas produk digital luar negeri, termasuk daftar pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut, melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui laman resmi: https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital.
Informasi berbahasa Inggris tersedia di: https://pajak.go.id/en/digitaltax
Penulis: Romy
Editor: Supriadi Buraerah