Majalah Digital Nasional
Ruang baca berita dan informasi publik tanpa iklan.
JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kontribusi tersebut berasal dari empat sektor, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Hal demikian dikemukakan Inge Diana Rismawanti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, dalam keterangannya kepada InsertRakyat.com, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Inge, penerimaan tersebut mencerminkan kontribusi aktivitas ekonomi digital (the contribution of digital economic activities), terhadap pendapatan negara di tengah perkembangan transaksi berbasis teknologi. “Pemerintah melalui DJP terus menyesuaikan administrasi dan pengawasan perpajakan untuk mengikuti perubahan model bisnis serta pola transaksi masyarakat,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan perkembangan ekonomi digital menuntut sistem perpajakan yang mampu mengikuti dinamika kegiatan ekonomi dan transaksi digital.
Bimo, (menuturkan,-red), DJP terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan perkembangan ekosistem digital.
Selain itu, kata dia, dari total penerimaan Rp60,1 triliun, sektor PMSE memberikan kontribusi terbesar dengan Rp46,36 triliun. “[Selanjutnya] Pajak SIPP menyumbang Rp6,02 triliun, fintech Rp5,5 triliun, dan transaksi aset kripto Rp2,23 triliun, ”
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dengan total penerimaan Rp46,36 triliun.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, setoran PPN PMSE mencapai Rp10,69 triliun. Secara akumulatif, penerimaan sektor ini terus meningkat sejak 2020, dengan rincian Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun pada 2025.