ADA sesuatu yang sering kali baru dipahami manusia setelah waktu menjadi sebagian dari apa yang paling dicintainya. Kita pernah begitu bahagia menyambut pagi, tetapi tidak pernah tahu pagi mana yang kelak menggenggam tangan dengan keyakinan bahwa perjalanan masih panjang.
Barangkali, itulah sebabnya manusia membutuhkan cinta. Bukan semata-mata untuk menemukan seseorang yang dapat diajak berbagi pengertian dan pengetahuan;
Toh ada (orang) yang jatuh cinta kepada manusia, ada yang jatuh cinta kepada kehidupan, dan ada pula yang menemukan kebahagiaan ketika berhadapan dengan pengetahuan. Cinta jenis terakhir ini memiliki cara berbeda dalam memperlakukan waktu. Ia tidak takut menjadi tua karena setiap pertambahan usia masih menyisakan kesempatan untuk memahami sesuatu. Ia tidak merasa kehilangan kehormatan ketika harus bertanya kepada orang lain. Ia juga tidak malu mengakui ketidaktahuan, sebab baginya, kebijaksanaan tidak tumbuh dari kebiasaan mempertahankan kesan paling pandai. Justru ketika seseorang bersedia mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui sesuatu, di sanalah pintu ilmu terbuka.
Tetapi, pernahkah kita membayangkan bahwa seseorang dapat jatuh cinta kepada sesuatu yang bahkan belum pernah disentuh tangannya? Kepada sebuah negeri yang hanya dikenalnya melalui buku, kepada masyarakat yang belum pernah diajaknya berbincang, atau kepada kebudayaan yang selama ini hanya hadir sebagai cerita dari kejauhan? Kerinduan semacam itu tidak tumbuh dalam sehari. Ia bermula dari rasa ingin tahu, kemudian berkembang menjadi pencarian. Sedikit demi sedikit, pikiran mulai dipenuhi pertanyaan: bagaimana orang-orang di sana menjalani kehidupan, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, bagaimana petani mempertahankan penghidupan, bagaimana masyarakat memperlakukan lingkungan, dan bagaimana pemerintah membangun kepercayaan warganya?
Itu mungkin terdengar sederhana bagi orang yang tidak terbiasa memandang kehidupan dengan rasa ingin tahu. Namun, bagi seorang pembelajar, satu pertanyaan dapat menjadi perjalanan panjang. Sebuah jawaban sering kali melahirkan sepuluh pertanyaan baru. Satu pengalaman membuka ruang untuk memeriksa keyakinan yang selama ini dianggap benar. Semakin jauh seseorang membaca dunia, semakin terasa bahwa pengetahuan manusia tidak lebih luas daripada kenyataan yang hendak dipahaminya. Ada begitu banyak kehidupan yang belum tersentuh pikirannya, begitu banyak pengalaman yang belum pernah didengarnya, dan begitu banyak kebijaksanaan yang mungkin terlewatkan hanya karena ia terlalu sibuk merasa telah mengetahui segalanya.
Di hadapan keluasan itu, ilmu pengetahuan mengajarkan satu hal mendasar: kerendahan hati. Orang berilmu tidak semestinya menjadikan pengetahuannya sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Ia justru semakin berhati-hati dalam berbicara dan semakin terbuka menerima koreksi. Dalam Islam, kerinduan untuk terus belajar diabadikan melalui doa yang singkat, tetapi memiliki kedalaman luar biasa: Rabbi zidnī ‘ilmā — Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku (QS Taha: 114). Sebuah permohonan yang mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar selesai menjadi pembelajar.
Mungkin, di antara sekian banyak hal yang membuat manusia terharu, ada satu kenyataan yang kerap luput disadari: kita tidak akan pernah mampu mengulang seluruh kesempatan yang telah berlalu. Orang-orang yang dahulu mengajari kita mungkin suatu hari telah tiada. Suara yang biasa menyapa mungkin tidak lagi terdengar. Tangan yang pernah membimbing mungkin telah berhenti menggenggam. Yang tertinggal adalah kenangan, nasihat, dan kebaikan yang pernah ditanamkan. Karena itu, kehidupan tidak cukup dijalani dengan keinginan untuk memiliki lebih banyak. Ia juga membutuhkan kesediaan untuk belajar lebih banyak, mencintai dengan lebih tulus, dan memberikan sesuatu yang bermanfaat sebelum waktu menutup kesempatan.
Bayangkan suatu pagi di Jepang, ketika musim semi perlahan membuka keindahannya. Udara masih menyimpan kesejukan, cahaya matahari menyentuh pucuk pepohonan, sementara bunga sakura bermekaran dalam kelembutan warna merah muda. Kelopaknya bergerak mengikuti angin, seolah alam sedang menyampaikan sesuatu kepada manusia tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata. Sebagian masih bertahan pada ranting, sebagian lainnya jatuh perlahan, kemudian terhampar di tanah. Orang-orang berkumpul dalam tradisi hanami, duduk bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih. Ada tawa yang terdengar, percakapan yang mengalir, serta keheningan kecil ketika seseorang memandang bunga yang sebentar lagi akan gugur. Barangkali, tanpa disadari, setiap orang sedang menyimpan sesuatu yang kelak dirindukannya.
Di hadapan sakura, keindahan terasa begitu dekat dengan kehilangan. Bunga itu tidak menjanjikan akan mekar selamanya. Ia hadir, memberikan keindahan, kemudian menyerahkan dirinya kepada waktu. Ada kesedihan yang lembut ketika kelopaknya berjatuhan, tetapi ada pula pelajaran tentang keikhlasan menerima perubahan. Manusia sering menginginkan segala sesuatu bertahan lebih lama: usia orang-orang tercinta, kebahagiaan keluarga, kesehatan, persahabatan, dan kesempatan untuk kembali ke masa-masa yang tidak mungkin diulang. Namun, kehidupan memiliki hukumnya sendiri. Tidak semua yang dicintai dapat dimiliki selamanya. Tidak semua perjumpaan dapat diulang. Dan tidak semua kesempatan datang untuk kedua kalinya.
Dalam kebudayaan Jepang dikenal istilah mono no aware, yakni kepekaan batin terhadap kefanaan dan keindahan yang menyertainya. Sakura menjadi salah satu gambaran yang dekat dengan pemikiran tersebut. Ia mekar pada waktunya, menghadirkan keindahan, kemudian gugur tanpa pernah meminta musim diperpanjang. Ada kesedihan yang lembut di dalamnya, tetapi juga penerimaan bahwa kehidupan bergerak melalui perubahan.
Manusia sering menghabiskan hidup untuk mempertahankan sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah dijanjikan akan menetap. Kita ingin orang-orang yang dicintai selalu berada di dekat kita, ingin kebahagiaan berlangsung tanpa akhir, dan terkadang lupa bahwa waktu tidak dapat diminta kembali. Allah mengingatkan dalam Surah Ali Imran ayat 185 bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kesadaran itu bukan ajakan untuk menjauhi kehidupan, melainkan panggilan agar manusia mengisinya dengan sesuatu yang bernilai.
Kefanaan semestinya membuat manusia lebih bersungguh-sungguh, bukan lebih takut menjalani kehidupan. Kita tidak dapat menahan waktu, tetapi dapat menentukan bagaimana menggunakannya. Kita tidak dapat memastikan semua orang akan tinggal, tetapi dapat memilih untuk memperlakukan mereka dengan baik selama kesempatan masih ada. Kita tidak dapat membawa seluruh kekayaan dunia ketika pulang, tetapi dapat meninggalkan pengetahuan, kebaikan, dan manfaat yang terus hidup dalam ingatan orang lain.
Namun, perjalanan ke sebuah negeri tentu terlalu sempit jika hanya dimaknai sebagai kesempatan menikmati bunga, mengabadikan pemandangan, lalu membawa pulang sejumlah foto. Keindahan ciptaan Allah tidak semestinya hanya disambut oleh mata, sementara akal dibiarkan beristirahat. Di balik lanskap sebuah negara terdapat sejarah, filsafat, tradisi pendidikan, teknologi, pertanian, ekonomi, kelembagaan, dan tata kelola masyarakat yang dapat dipelajari.
Jalan yang bersih, misalnya, tidak semata-mata berbicara tentang kebersihan fisik. Di dalamnya terdapat kesadaran sosial, regulasi, pelayanan publik, serta tanggung jawab bersama. Koperasi yang berkembang bukan hanya persoalan transaksi, melainkan juga kepercayaan, solidaritas, partisipasi anggota, dan pembagian manfaat ekonomi. Makanan yang tersaji di sekolah tidak berhenti pada urusan mengenyangkan perut, tetapi berhubungan dengan pendidikan gizi, kesehatan, kebudayaan, dan masa depan generasi. Bahkan pengelolaan sampah dapat membuka pembahasan mengenai hubungan manusia dengan lingkungan dan tanggung jawab antargenerasi.
Dalam Surah Al-Alaq, wahyu pertama dimulai dengan perintah Iqra, bacalah. Perintah tersebut memiliki kedalaman yang melampaui kegiatan membaca tulisan. Manusia diajak memahami kehidupan, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, dan menggunakan akalnya untuk memperoleh pengetahuan. Membaca tidak hanya berarti mengenali huruf, tetapi juga mengurai kenyataan, menafsirkan pengalaman, serta memahami hubungan antara satu peristiwa dan peristiwa lainnya.
Melihat keindahan merupakan pengalaman indrawi. Menemukan hikmah di baliknya merupakan pekerjaan kesadaran. Perjalanan yang hanya menghasilkan foto akan berhenti sebagai kenangan visual. Perjalanan yang menghasilkan pemahaman dapat menjadi bekal untuk memperbaiki kehidupan.
Di sinilah hijrah memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar perpindahan tempat. Dalam sejarah Islam, hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah menuju Madinah merupakan peristiwa agung yang mengubah kehidupan umat. Ia mengandung keberanian, pengorbanan, persaudaraan, dan pembangunan tatanan masyarakat yang lebih baik. Hijrah tidak hanya mengubah tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan orientasi kehidupan yang berlandaskan iman, keadilan, dan tanggung jawab.
Dalam kehidupan manusia, perpindahan serupa dapat berlangsung di dalam hati dan pikiran. Seseorang mungkin tidak pernah meninggalkan rumahnya, tetapi mampu berpindah dari kesombongan menuju kerendahan hati, dari ketertutupan menuju keterbukaan, dan dari kebiasaan menghakimi menuju kesediaan memahami. Sebaliknya, seseorang dapat melintasi samudra, mengunjungi berbagai negara, menyaksikan banyak kebudayaan, tetapi tetap membawa cara berpikir yang sama ketika kembali.
Jarak geografis tidak selalu menunjukkan kedalaman perjalanan. Ada orang yang menempuh ribuan kilometer tanpa memperoleh perubahan berarti, sementara satu pelajaran sederhana dapat mengguncang kesadaran dan membuat seseorang memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Barangkali, hijrah yang paling berat memang bukan meninggalkan tempat yang nyaman, melainkan meninggalkan ego yang selama ini membuat manusia enggan memperbaiki dirinya.
Salah satu penghalang terbesar dalam perjalanan menuju pengetahuan adalah prasangka. Ia dapat tumbuh begitu halus hingga seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang menilai sesuatu tanpa pemahaman yang cukup. Sebuah bangsa disimpulkan melalui cerita sepintas, kebudayaan dihakimi karena berbeda dari kebiasaan sendiri, dan masyarakat dinilai hanya berdasarkan perilaku segelintir orang. Padahal, ketidakadilan sering bermula ketika manusia merasa berhak menjatuhkan kesimpulan sebelum memeriksa kenyataan.
Allah memberikan tuntunan melalui Surah Al-Hujurat ayat 6 agar manusia melakukan tabayyun ketika menerima berita. Dalam Surah Al-Isra ayat 36, manusia juga diingatkan agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kedua ayat tersebut mengandung etika berpikir yang mendalam. Kejujuran bukan hanya kewajiban ketika berbicara, tetapi juga ketika membentuk penilaian.
Belajar mengenal bangsa lain bukan berarti merendahkan kebudayaan sendiri. Justru melalui perjumpaan dengan perbedaan, seseorang dapat mengenali keterbatasan pengetahuannya, memperluas cakrawala, dan menemukan pelajaran yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Orang yang semakin banyak belajar semestinya semakin berhati-hati dalam menghakimi, sebab ia memahami bahwa kenyataan selalu lebih luas daripada prasangka.
Akan tetapi, mencintai pengetahuan juga menuntut keberanian untuk tidak mudah terpukau. Kekaguman tanpa pemeriksaan dapat membuat manusia kehilangan kemerdekaan berpikir. Mengagumi kemajuan Jepang tidak berarti menganggap negara itu tanpa persoalan. Mempelajari sistemnya tidak berarti seluruh bentuk kelembagaannya harus disalin ke Indonesia. Setiap bangsa memiliki sejarah, struktur sosial, kapasitas ekonomi, budaya, dan tantangan pembangunan yang berbeda.
Karena itu, pengetahuan membutuhkan kemampuan membedakan antara prinsip yang dapat dipelajari, praktik yang perlu disesuaikan, dan kelemahan yang sebaiknya dihindari. Hati boleh mengagumi, tetapi akal harus tetap merdeka. Menghargai keunggulan tidak mengharuskan seseorang kehilangan sikap kritis. Sebaliknya, mengkritik sesuatu juga tidak memberikan hak untuk merendahkannya.
Di antara kekaguman dan kritik, manusia memerlukan kejujuran intelektual. Ilmu pengetahuan tidak dibangun untuk membenarkan perasaan, melainkan untuk membantu manusia memahami kenyataan. Semakin dalam seseorang menyelami kehidupan, semakin besar pula kesadarannya bahwa dirinya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari.
Lalu, untuk apa seseorang menempuh perjalanan jauh apabila seluruh pengetahuan yang diperolehnya hanya berhenti sebagai cerita? Untuk apa pikiran dipenuhi berbagai pengalaman jika tidak ada satu pun yang diterjemahkan menjadi kebaikan bagi kehidupan? Pertanyaan itu membawa kita pada hubungan antara ilmu, amal, amanah, dan kemaslahatan.
Dalam pandangan Islam, ilmu bukan perhiasan untuk meninggikan kedudukan seseorang. Ia merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab. Pengetahuan tentang pertanian semestinya membantu petani memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pemahaman tentang koperasi semestinya memperkuat ekonomi anggota. Pembelajaran mengenai keamanan pangan semestinya membantu melindungi kesehatan masyarakat. Sementara itu, ilmu pemerintahan semestinya melahirkan kebijakan yang lebih tepat, pelayanan yang lebih adil, dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari ketidaktahuan menuju pemahaman, dari pemahaman menuju kesadaran, kemudian dari kesadaran menuju pengabdian. Rangkaian itu menggambarkan perjalanan ilmu yang menemukan tujuan sosialnya. Pengetahuan yang berhenti pada diri sendiri mungkin menambah wawasan pemiliknya. Pengetahuan yang diterjemahkan menjadi tindakan dapat memperluas manfaat bagi banyak orang.
Mungkin, inilah salah satu bentuk cinta yang paling luhur. Cinta yang tidak membuat manusia berhenti pada kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi menggerakkannya menghadirkan manfaat bagi orang lain.
Lantas, siapakah yang sedang mengalami perjalanan cinta dan hijrah intelektual semacam itu? Siapa yang kembali membiarkan rasa ingin tahunya tumbuh, menyusuri kebudayaan, mempelajari kehidupan masyarakat, dan membaca sebuah negeri melalui pengalaman yang lebih dekat?
Rupanya, sosok itu adalah Dr. T.R. Fahsul Falah.
Kali ini bukan kisah dua insan yang saling bertukar pandang di bawah pohon sakura. Bukan pula cerita tentang surat rahasia, janji pertemuan, atau sekuntum bunga yang disimpan sebagai kenangan. Ia sedang jatuh cinta kepada sesuatu yang tidak dapat dibawa pulang dalam koper, tetapi dapat menetap dalam pikiran dan menjadi bekal bagi kehidupan. Cinta itu bernama ilmu pengetahuan.
Pada 8–14 November 2026, Fahsul Falah mengikuti Study Visit on Program Review di Jepang bersama sembilan peserta Indonesia lainnya. Perjalanan tersebut membuka kesempatan untuk mempelajari koperasi pertanian, sistem pangan, keamanan makanan, pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, serta peninjauan kebijakan dan program pemerintah.
Perjalanan itu kini telah selesai. Saat dihubungi InsertRakyat.com, TR Fahsul Falah menyampaikan bahwa dirinya telah kembali berada di Indonesia. Ia juga mengabarkan telah tiba pada malam sebelumnya dan harus kembali menjalankan tugas kedinasan di Kementerian Dalam Negeri.
“SDH di Indonesia, semalam sampai besok kan harus masuk kantor (kemendagri),” tulisnya kepada InsertRakyat.com.
Jawaban singkat tersebut menjadi penanda berakhirnya perjalanan pembelajaran di Jepang dan dimulainya kembali rutinitas pekerjaan di Tanah Air. Dari ruang belajar internasional, ia kembali ke lingkungan kerja pemerintahan dengan pengalaman dan bahan pembelajaran yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.
Selain perjalanan ke Jepang untuk belajar, TR Fahsul Falah juga pernah menunaikan ibadah umrah ke Arab Saudi. Dua perjalanan itu berada dalam ruang pengalaman yang berbeda: Jepang menjadi kesempatan mempelajari tata kehidupan dan kebijakan masyarakat, sedangkan umrah merupakan perjalanan ibadah. Keduanya menjadi bagian dari pengalaman lintas negara dalam perjalanan hidupnya.
Lalu, Mangga Kutulis, Durian yang Dia Baca, sebab agaknya, ( kiat TR di Jepang tersebut) berlangsung dalam kerangka Study Visit on Program Review, sebuah kegiatan pembelajaran mengenai peninjauan kebijakan dan program publik melalui kerja sama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam kerangka Official Development Assistance Jepang–Indonesia Tahun Anggaran 2026. Program ini dilaksanakan oleh Japan Initiative, organisasi riset kebijakan yang berbasis di Tokyo.
Kegiatan pada 8–14 November 2026 itu diikuti sepuluh peserta Indonesia dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Transmigrasi, dan masyarakat sipil. Mereka adalah Dr. T.R. Fahsul Falah, Kepala Pusat 2 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Hana Widuri Hasibuan, Chandra Varendra Yoga, Imam Fatkuroji, Budi Sarwoto, Dewi Setiyawati, Sevina Mahardini, Jeffri Anthone Sapulette, Imanuel Djahi, dan Damayanti Siregar.
Kehadiran TR Fahsul Falah dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembelajaran lintas sektor. Pengalamannya di lingkungan BSKDN memberi ruang untuk menghubungkan praktik peninjauan kebijakan di Jepang dengan kebutuhan pengembangan kebijakan dalam negeri. Kegiatan ini bukan penugasan khusus Menteri Dalam Negeri, melainkan program pembelajaran dalam kerangka kerja sama Jepang–Indonesia.
Perjalanan itu juga memiliki hubungan dengan arah pemikiran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Dalam berbagai arahan dan agenda kebijakan Kemendagri, Tito mendorong pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil pembangunan, penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah daerah tidak cukup menjalankan rutinitas administrasi. Kinerjanya perlu dibaca melalui kemampuan mengatasi persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, stunting, pengendalian inflasi hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gagasan tersebut berhubungan dengan kebutuhan membangun pemerintahan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga produktif dalam menghasilkan manfaat. Administrasi pemerintahan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan bernegara. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada banyaknya dokumen yang disusun, rapat yang dilaksanakan, atau program yang dinyatakan selesai. Pemerintah perlu menunjukkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Salah satu instrumen yang berkaitan dengan agenda tersebut ialah pengembangan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) melalui BSKDN. Pengukuran tata kelola diarahkan untuk membaca dimensi sistem pendukung pemerintahan, kapasitas pemerintahan, dan capaian pembangunan daerah. Ketiga dimensi itu memperlihatkan bahwa kualitas pemerintahan tidak dapat dinilai dari satu indikator saja. Kelembagaan, kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan, kualitas pelayanan, serta hasil pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan perlu dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan.
Pemikiran tersebut penting dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai pembagian kewenangannya. Namun, kewenangan juga membawa tanggung jawab atas hasil penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, sedangkan pemerintah daerah dituntut mengembangkan kapasitas agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hubungan keduanya bukan semata-mata hubungan instruksi, melainkan koordinasi dalam kerangka negara kesatuan.
Pada 2026, Kemendagri juga mengembangkan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi dengan penilaian pada bidang penanganan pengangguran, kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pembiayaan kreatif daerah. Skema tersebut menghubungkan capaian kinerja dengan insentif fiskal bagi daerah yang memenuhi kriteria penilaian. Pendekatan ini mencerminkan upaya mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mengejar kepatuhan prosedural, tetapi juga memperhatikan hasil pembangunan.
Dalam kerangka itu, Program Review yang dipelajari Fahsul Falah di Jepang mempunyai hubungan substantif dengan agenda pembenahan pemerintahan dalam negeri. Peninjauan program memungkinkan pemerintah memeriksa apakah kebijakan masih relevan, apakah anggaran digunakan secara tepat, apakah pelaksanaannya efektif, dan apakah masyarakat menerima manfaat sebagaimana direncanakan. Pertanyaan tersebut tidak hanya berhubungan dengan teknis perencanaan, tetapi juga dengan etika penggunaan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan uang publik.
Landasan konstitusionalnya dapat ditelusuri melalui Pasal 18 UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah, Pasal 23 mengenai keuangan negara, serta Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut memberikan kerangka bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kewenangan, dan pengelolaan keuangan harus berjalan dalam sistem hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Secara lebih operasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah, pembinaan, dan pengawasan. Penerapannya perlu memperhatikan ketentuan perubahan undang-undang tersebut yang berlaku. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengatur laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan LPPD, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
Dari sisi administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur penggunaan wewenang oleh badan dan pejabat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan maupun tindakan pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dituntut memiliki tujuan yang baik, tetapi juga harus disusun melalui proses yang sah, cermat, dan dapat diuji.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak atas pelayanan berkualitas. Kewajiban penyelenggara, standar pelayanan, partisipasi masyarakat, pengelolaan pengaduan, serta pertanggungjawaban pelayanan menjadi bagian dari kerangka hukumnya. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur keseluruhan siklus keuangan daerah, mulai dari perencanaan dan penetapan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
Jika regulasi tersebut dibaca secara berkesinambungan, terlihat bahwa evaluasi pemerintahan bukan kegiatan tambahan yang boleh dilakukan hanya ketika diperlukan. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan negara. Perencanaan harus memiliki ukuran, pelaksanaan harus mengikuti ketentuan, penggunaan anggaran harus dapat diperiksa, dan hasilnya harus dapat dijelaskan kepada masyarakat.
Untuk peserta, perjalanan tersebut menyediakan kesempatan untuk melihat bagaimana gagasan kebijakan berhadapan dengan praktik sosial. Sebuah program pemerintah tidak cukup dinilai dari rumusan tujuan, besarnya anggaran, atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Penilaian perlu menjangkau hasil, manfaat, keberlanjutan, ketepatan sasaran, dan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Di sinilah Program Review memperoleh relevansinya. Peninjauan program menjadi instrumen untuk menguji apakah kebijakan benar-benar menjawab persoalan, apakah sumber daya digunakan secara bertanggung jawab, dan apakah hasil pelaksanaan sebanding dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting bagi negara mana pun, termasuk Indonesia yang terus memperbaiki kualitas belanja publik dan pelayanan pemerintahan.
Salah satu pembelajaran menarik berasal dari pengalaman koperasi pertanian Ō Shūraku Einō Kumiai di Tawaramoto, Prefektur Nara. Dalam wawancara pada 10 November 2026 pukul 13.20, Ibu Nakai dari Divisi Perempuan koperasi tersebut memaparkan perjalanan organisasi yang dibangun melalui proses panjang dan keterlibatan rumah tangga petani.
Koperasi itu mulai dirintis pada 2003 dan secara resmi berdiri pada 2014. Dari 66 rumah tangga yang berada dalam lingkup komunitasnya, sebanyak 64 rumah tangga telah bergabung. Angka tersebut memperlihatkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam kelembagaan ekonomi pertanian berbasis komunitas.
Koperasi mengembangkan pengelolaan pertanian secara kolektif, mulai dari kegiatan penanaman hingga pemasaran hasil. Pola semacam ini membantu petani menghadapi persoalan yang sulit diselesaikan secara individual, seperti keterbatasan tenaga kerja, pengelolaan lahan, kesinambungan produksi, dan akses pasar.
Dalam penjelasan Ibu Nakai, pengembangan produksi mencakup varietas padi seperti Fukunoko, Hinohikari, dan Harumizuki. Pengelolaan komoditas tidak berhenti pada keputusan menanam, tetapi berhubungan dengan kualitas hasil, kebutuhan konsumen, pengolahan, dan strategi pemasaran.
Pengalaman tersebut berkaitan dengan konsep sixth industrialization atau industrialisasi sektor keenam. Konsep ini menghubungkan kegiatan produksi pertanian sebagai sektor pertama dengan pengolahan sebagai sektor kedua dan pemasaran atau jasa sebagai sektor ketiga. Ketiganya dipadukan agar petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari hasil produksinya.
Dalam pola usaha yang terintegrasi, petani tidak hanya menjual bahan mentah. Mereka dapat mengembangkan produk olahan, membangun identitas komoditas, memperluas saluran pemasaran, dan memperoleh bagian nilai ekonomi yang sebelumnya lebih banyak dinikmati mata rantai distribusi.
Koperasi juga berkaitan dengan upaya memperluas hubungan antara pertanian dan masyarakat melalui skema seperti furusato nōzei, sistem kontribusi kepada pemerintah daerah yang dapat memberikan imbal balik berupa produk lokal. Mekanisme ini membuka peluang bagi daerah untuk memperkenalkan produk unggulan, sekaligus menghubungkan konsumen dengan komunitas produsen.
Namun, keberlanjutan pertanian Jepang tetap menghadapi persoalan regenerasi. Usia petani yang semakin tua, keterbatasan tenaga kerja, dan berkurangnya minat generasi muda menjadi tantangan struktural. Data OECD dalam publikasi 2026 mencatat rata-rata usia petani Jepang mencapai sekitar 67,7 tahun pada 2025, dengan sekitar 70 persen petani berusia di atas 65 tahun. Angka tersebut perlu dibaca berdasarkan definisi dan cakupan populasi petani yang digunakan dalam publikasi tersebut.
Persoalan itu memperlihatkan bahwa produktivitas pertanian tidak hanya berkaitan dengan teknologi dan luas lahan. Ia juga menyangkut keberlanjutan pengetahuan, regenerasi pelaku usaha, kepastian pendapatan, dan daya tarik sektor pertanian bagi generasi berikutnya.
Di Indonesia, persoalan serupa dapat ditemukan dalam bentuk yang berbeda. Petani menghadapi fragmentasi lahan, akses pembiayaan, ketergantungan pada tengkulak, fluktuasi harga, serta keterbatasan infrastruktur pascapanen. Pengalaman koperasi di Nara memberikan bahan pembelajaran bahwa kelembagaan ekonomi dapat menjadi sarana konsolidasi, selama tumbuh dari kebutuhan anggota dan dikelola dengan akuntabilitas.
Ekosistem koperasi Jepang tidak hanya berkembang di sektor produksi. Koperasi konsumen juga menjadi bagian penting dari hubungan antara rumah tangga, produsen, dan pasar.
Japanese Consumers’ Co-operative Union (JCCU) menjadi salah satu organisasi yang menghimpun jaringan koperasi konsumen di Jepang. Jaringan tersebut mencakup sekitar 303 koperasi dan federasi, dengan kurang lebih 31 juta anggota serta nilai usaha gabungan sekitar 3,8 triliun yen berdasarkan data yang dirujuk dalam materi pembelajaran.
Besarnya jaringan tersebut memperlihatkan bahwa koperasi konsumen bukan sekadar tempat membeli kebutuhan sehari-hari. Ia merupakan kelembagaan ekonomi yang mengorganisasi daya beli masyarakat, membangun hubungan dengan produsen, serta mengembangkan standar pelayanan dan mutu produk.
Dalam sistem ekonomi yang didominasi mekanisme pasar, konsumen sering kali berhadapan dengan ketimpangan informasi. Produsen mengetahui proses produksi, sementara pembeli hanya melihat barang yang tersedia. Koperasi konsumen berupaya memperpendek jarak tersebut melalui informasi produk, standar kualitas, dan hubungan kelembagaan dengan pemasok.
Kepercayaan menjadi modal penting. Anggota tidak hanya ditempatkan sebagai pembeli, tetapi juga bagian dari organisasi yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kepentingan bersama. Dengan demikian, koperasi membangun hubungan ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada transaksi sesaat.
Pengalaman tersebut relevan bagi Indonesia, terutama dalam pengembangan koperasi pangan, distribusi produk pertanian, dan penguatan posisi produsen kecil. Koperasi yang sehat membutuhkan tata kelola profesional, transparansi keuangan, partisipasi anggota, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
Kelembagaan tidak boleh berhenti pada papan nama, struktur pengurus, atau seremoni pembentukan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuan memberikan manfaat ekonomi yang terukur kepada anggota.
Hubungan antara produsen dan konsumen tidak akan kokoh tanpa jaminan keamanan pangan. Jepang mengembangkan sistem keamanan pangan melalui pembagian fungsi penilaian risiko, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko.
Food Safety Commission of Japan menjalankan fungsi penilaian risiko secara ilmiah. Sementara itu, pengelolaan risiko dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya. Komunikasi risiko menjadi bagian penting agar informasi mengenai keamanan pangan dapat dipahami masyarakat.
Pemisahan fungsi tersebut membantu menjaga objektivitas penilaian ilmiah sekaligus memperjelas tanggung jawab kelembagaan. Kebijakan keamanan pangan tidak hanya memerlukan aturan, tetapi juga data, pengawasan, keterlacakan produk, dan komunikasi yang dapat dipercaya.
Sistem traceability atau ketertelusuran menjadi salah satu instrumen penting. Pada komoditas tertentu, termasuk beras dan daging sapi, informasi asal produk dapat ditelusuri melalui mekanisme pencatatan. Ketika muncul persoalan, proses penelusuran membantu mengidentifikasi sumber dan mata rantai distribusi.
Untuk konsumen, informasi asal produk merupakan bagian dari hak untuk mengetahui apa yang dikonsumsi. Bagi produsen, ketertelusuran dapat membantu menjaga reputasi dan membedakan produk yang memenuhi standar. Bagi pemerintah, sistem ini menyediakan dasar pengawasan dan penanganan risiko.
Indonesia memiliki tantangan besar dalam membangun sistem serupa secara konsisten. Rantai pasok pangan yang panjang, beragamnya skala usaha, dan belum meratanya infrastruktur pencatatan membutuhkan kebijakan yang bertahap, terintegrasi, dan sesuai kapasitas pelaku usaha.
Keamanan pangan bukan hanya persoalan laboratorium atau sertifikasi. Ia menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem produksi, distribusi, dan pengawasan yang dijalankan negara.
Pembelajaran lain yang penting adalah sistem makan siang sekolah di Jepang. Praktik tersebut berkaitan dengan konsep shokuiku, yakni pendidikan mengenai pangan dan kebiasaan makan yang sehat.
Makan siang sekolah tidak hanya dipahami sebagai penyediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan energi peserta didik. Ia menjadi bagian dari pendidikan gizi, pembentukan kebiasaan hidup sehat, pengenalan bahan pangan lokal, serta penghargaan terhadap petani dan proses produksi.
Melalui penyelenggaraan makan bersama, siswa dapat belajar mengenai keseimbangan gizi, kebersihan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap makanan. Aktivitas makan menjadi ruang pendidikan yang menyatukan pengetahuan, perilaku, dan kebudayaan.
Data Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang atau Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) untuk tahun fiskal 2024 mencatat penggunaan produk lokal dalam makan siang sekolah sekitar 56,4 persen. Sementara itu, berdasarkan nilai pembelian, penggunaan bahan pangan domestik mencapai sekitar 89,4 persen.
Kedua angka tersebut menggunakan ukuran yang berbeda. Persentase produk lokal menggambarkan pemanfaatan bahan dari wilayah setempat, sedangkan persentase bahan domestik menunjukkan nilai pembelian produk yang berasal dari dalam negeri.
Keterhubungan antara sekolah dan produsen lokal memberi manfaat lebih luas. Sekolah memperoleh bahan pangan, petani memiliki akses pasar yang lebih terencana, dan peserta didik mengenal sumber pangan di lingkungan mereka.
Pengalaman ini memberikan bahan refleksi bagi pelaksanaan program makan bergizi di Indonesia. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan atau banyaknya sekolah yang menerima layanan. Kualitas bahan pangan, keamanan makanan, kecukupan gizi, ketepatan distribusi, pengawasan anggaran, serta keterlibatan produsen lokal juga perlu diperhitungkan.
Program pangan sekolah dapat menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi lokal apabila dirancang dengan rantai pasok yang transparan dan pengawasan yang memadai.
Pengelolaan sampah Jepang memperlihatkan hubungan antara regulasi, teknologi, dan perilaku masyarakat. Pemilahan sampah, jadwal pengumpulan, fasilitas pengolahan, dan tanggung jawab pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem yang saling berkaitan.
Data Kementerian Lingkungan Hidup Jepang untuk tahun fiskal 2024 mencatat timbulan sampah umum sekitar 38,11 juta ton, dengan rata-rata 839 gram per orang per hari. Tingkat daur ulang tercatat sekitar 19,3 persen.
Pada 31 Maret 2025, Jepang memiliki 991 fasilitas insinerasi sampah. Dari jumlah tersebut, sekitar 41,9 persen fasilitas dilengkapi kemampuan menghasilkan energi listrik.
Data tersebut perlu dibaca secara cermat. Pembakaran sampah atau incineration tidak sama dengan daur ulang. Keduanya merupakan proses berbeda dalam sistem pengelolaan limbah. Insinerasi dapat mengurangi volume sampah dan, pada fasilitas tertentu, menghasilkan energi. Namun, upaya pengurangan timbulan dan peningkatan daur ulang tetap memiliki peran tersendiri dalam kebijakan lingkungan.
Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan hanya kepada petugas kebersihan atau fasilitas pengolahan. Rumah tangga, pelaku usaha, pemerintah daerah, produsen, dan konsumen memiliki tanggung jawab masing-masing.
Di Indonesia, persoalan sampah berkaitan dengan pertumbuhan kawasan perkotaan, perubahan pola konsumsi, keterbatasan fasilitas, serta belum meratanya kebiasaan pemilahan dari sumber. Karena itu, pembelajaran dari Jepang perlu diterjemahkan sesuai kondisi daerah, bukan disalin sebagai model yang dianggap dapat bekerja otomatis.
Teknologi tidak akan menyelesaikan persoalan apabila tata kelola dan perilaku sosial tidak ikut berubah. Sebaliknya, kesadaran masyarakat membutuhkan dukungan sistem pelayanan yang konsisten.
Pengelolaan kehidupan perkotaan di Jepang juga mengenal gagasan machizukuri, yakni pembangunan dan penataan lingkungan yang melibatkan masyarakat. Konsep ini menempatkan warga sebagai bagian dari proses pembentukan ruang hidup, bukan sekadar penerima keputusan pemerintah.
Partisipasi dapat hadir dalam perencanaan lingkungan, pengembangan fasilitas umum, pemeliharaan kawasan, penguatan komunitas, hingga penyelesaian persoalan lokal. Pemerintah tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab, tetapi pengetahuan warga mengenai kebutuhan sehari-hari menjadi unsur penting dalam penyusunan kebijakan.
Gagasan tersebut memiliki kedekatan dengan prinsip partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di Indonesia. Keduanya memperlihatkan pentingnya membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi.
Namun, partisipasi tidak cukup diukur dari jumlah orang yang hadir dalam forum. Ukurannya juga terletak pada sejauh mana aspirasi warga dipertimbangkan, bagaimana keputusan dijelaskan, serta apakah hasil perencanaan dapat dipertanggungjawabkan.
Partisipasi yang bermakna membutuhkan akses informasi, keterbukaan proses, representasi kelompok yang beragam, dan mekanisme umpan balik. Tanpa unsur tersebut, forum konsultasi berisiko menjadi formalitas administratif.
Pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang selesai secara fisik, tetapi juga proses yang memberi ruang kepada warga untuk ikut menentukan arah kehidupan bersama.
Di antara berbagai pembelajaran tersebut, Program Review memiliki hubungan langsung dengan upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik. Jepang memiliki pengalaman peninjauan program pemerintah yang dikenal melalui istilah Gyōsei Jigyō Review dan praktik Jigyō Shiwake.
Secara umum, pendekatan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program, penggunaan anggaran, tujuan kebijakan, dan hasil yang dicapai. Peninjauan mendorong pemerintah untuk bertanya apakah sebuah program masih diperlukan, apakah pelaksanaannya efektif, dan apakah sumber daya publik digunakan secara tepat.
Hal itu berhubungan dengan prinsip value for money, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan orientasi hasil. Anggaran publik bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan. Di dalamnya terdapat mandat masyarakat yang harus diterjemahkan menjadi pelayanan dan manfaat.
Peninjauan program juga berkaitan dengan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA). Pemerintah merencanakan kebijakan, melaksanakannya, memeriksa hasil, kemudian melakukan perbaikan berdasarkan temuan. Siklus tersebut menghendaki evaluasi yang tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi dasar perubahan kebijakan.
Dalam konteks Indonesia, pembelajaran ini relevan dengan fungsi strategis BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Penguatan kebijakan pemerintahan dalam negeri membutuhkan basis data, analisis, evaluasi, serta rekomendasi yang dapat digunakan oleh kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang semua itu bermuara pada kepentingan rakyat.
(Supriadi Buraerah)
Prestasi Tito Karnavian
