Tito Minta Kepala Daerah Perkuat Kepemimpinan Teknokratik

JAKARTA, InsertRakyat.com — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah memperkuat kemampuan teknokratik agar pengelolaan pemerintahan lebih berorientasi pada hasil, termasuk dalam meningkatkan pendapatan dan mengembangkan ekonomi daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai kemampuan teknokratik diperlukan kepala daerah untuk mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus mencapai target pembangunan.

Menurut Tito, kepemimpinan teknokratik menempatkan keahlian dan hasil sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini berbeda dengan pola birokratik yang lebih menitikberatkan proses dan kepatuhan terhadap prosedur.

“Kemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses,” ujar Tito saat menjadi narasumber Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Tito mengatakan birokrasi tetap dibutuhkan dalam pemerintahan. Namun, prosedur tidak boleh menjadi penghambat pencapaian target pembangunan.

“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbebelit, ya permudah,” katanya.

Menurut Tito, kemampuan tersebut diperlukan karena kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam. Ada yang berasal dari birokrasi dan berpengalaman dalam administrasi pemerintahan, sementara lainnya berasal dari sektor swasta maupun profesi lain.

Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah pengelolaan keuangan daerah. Tito mengatakan kinerja kepala daerah tidak cukup dilihat dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah bersumber antara lain dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi. Untuk memperkuat kapasitas fiskal, pemerintah daerah perlu menggali potensi ekonomi dari sumber daya alam maupun sektor jasa serta membuka ruang bagi investasi.

Tito juga melihat perkembangan sektor swasta sebagai salah satu unsur dalam penguatan ekonomi daerah. Aktivitas dunia usaha dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha.

Selain pendapatan, Tito mengingatkan pemerintah daerah agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berhenti pada penyerapan anggaran. Belanja daerah, menurut dia, harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan perlunya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

“Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” kata Tito.

.

.

Dalam pengelolaan ekonomi daerah, Tito juga meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang dan pemahaman yang sama mengenai ekonomi serta sektor jasa keuangan.

“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ujarnya.

Tito berharap OJK dapat memberikan pendampingan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Tito, dukungan tersebut dapat membantu kepala daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam mengembangkan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Sharing Session tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Kegiatan juga diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026.

.

Reporter : Syamsul Bahri

Editor       : Supriadi Buraerah