JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan tekad pemerintahannya untuk membangun tata kelola negara yang bersih, kuat, dan berorientasi penuh pada kepentingan rakyat. Di hadapan para ulama Nahdlatul Ulama, Presiden menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah tidak boleh terus-menerus menguap akibat kebocoran, penyimpangan, maupun praktik korupsi yang selama ini menggerogoti potensi bangsa.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama Tahun 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam suasana yang sarat dengan pesan kebangsaan, Presiden memandang para ulama sebagai kelompok yang memiliki kedekatan paling kuat dengan denyut kehidupan masyarakat. Karena itu, menurutnya, para ulama berhak mengetahui arah kebijakan serta perkembangan pembangunan nasional yang sedang dijalankan pemerintah.
“Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Presiden Prabowo.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang baru saja diresmikannya, termasuk pembangunan jalan desa dan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam membuka akses ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
“Saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan, jalan desa, jalan daerah. 1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. 5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer. Bayangkan kalau 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun. Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita. Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki,” ungkapnya.
Bagi Presiden, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik pembangunan. Di balik setiap kilometer jalan yang terbangun, terdapat akses pendidikan yang semakin terbuka, distribusi hasil pertanian yang semakin lancar, hingga peluang ekonomi yang semakin dekat dengan masyarakat desa.
Karena itulah, pemerintahannya menempatkan pemberantasan kebocoran anggaran sebagai salah satu prioritas utama. Prabowo menilai terlalu banyak sumber daya negara yang selama bertahun-tahun tidak termanfaatkan secara optimal akibat praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.
“Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” tegasnya.
Komitmen tersebut, lanjut Presiden, tidak berhenti pada sektor keuangan negara semata. Pemerintah juga bergerak melakukan penertiban terhadap pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dinilai menyimpang dari ketentuan hukum dan merugikan negara.
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil kembali penguasaan atas lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit yang dinilai melanggar aturan. Selain itu, ratusan aktivitas pertambangan tanpa izin juga telah ditutup sebagai bagian dari upaya mengembalikan kewibawaan negara dalam mengelola kekayaan alam nasional.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin,” ujarnya.
Menurut Presiden, tugas tersebut bukanlah pekerjaan ringan. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas dan dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa besar. Di satu sisi, kondisi itu menjadi berkah. Namun di sisi lain, juga menuntut pengawasan yang jauh lebih ketat agar kekayaan bangsa tidak jatuh ke tangan yang salah.
“Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat kaya,” kata Presiden.
Di hadapan para ulama, Prabowo kemudian menegaskan satu hal yang menurutnya menjadi fondasi utama seluruh agenda pembangunan nasional, yakni pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Baginya, sebesar apa pun kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, seluruh potensi tersebut tidak akan mampu menghadirkan kesejahteraan apabila tata kelola negara masih dibayangi praktik korupsi. Sebaliknya, apabila pemerintahan berjalan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, maka kekayaan Nusantara akan mampu menjadi instrumen besar untuk mengangkat taraf hidup rakyat.
“Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” tegas Presiden.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah pemerintahan Prabowo yang menempatkan pemberantasan korupsi, penertiban pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan tata kelola pemerintahan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Tujuannya satu, memastikan setiap tetes kekayaan negeri ini kembali mengalir kepada rakyat dan benar-benar diwujudkan menjadi jalan, jembatan, sekolah, pelayanan publik, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
(Tim Insertrakyat.com, Agy)
