JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Sekaligus menjawab rasa penasaran publik dan Masyarakat Nasional, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan terbaru penanganan dan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgasus), Mendagri menjelaskan bahwa penanganan pascabencana dilakukan melalui konsolidasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
Konsolidasi tersebut meliputi pemetaan kondisi kabupaten dan kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, disertai peninjauan langsung ke lokasi bencana serta pertemuan dengan para kepala daerah.
“Kita cek satu per satu. Kita tidak ingin mengklaim dari pusat, tetapi ingin mendapatkan gambaran langsung dari daerah. Kalau ada masalah, di mana letaknya, karena dari situlah kita mulai bekerja,” kata Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/1).
Tito berharap agar Satgas menjaga kesehatan, kekompakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Berdasarkan evaluasi lapangan dan rapat bersama pemerintah daerah, Mendagri menyebut, Sumatera Barat sebagai wilayah dengan progres pemulihan relatif paling cepat. Pemerintahan daerah telah berjalan normal, seluruh RSUD beroperasi, pasokan energi dan jaringan komunikasi stabil, serta aktivitas ekonomi mulai pulih.
Namun demikian, Mendagri menegaskan masih terdapat beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang membutuhkan perhatian lanjutan, terutama pada sektor pendidikan, akses jalan, dan pemulihan kawasan wisata.
Sementara itu, pemulihan di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dinilai masih menghadapi tantangan. Permasalahan yang ditemukan meliputi timbunan lumpur, kerusakan jalan dan jembatan, pasar rakyat, fasilitas pendidikan, serta perkantoran desa.
“Kondisi ini membutuhkan kerja gotong royong lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat agar pembersihan lumpur, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur dasar dapat dipercepat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga memaparkan data rinci kerusakan fasilitas publik yang perlu segera ditindaklanjuti kementerian teknis, khususnya fasilitas pendidikan, sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Data ini lengkap, mulai dari PAUD, TK, hingga SD, dengan kategori rusak ringan, sedang, dan berat, beserta lokasi detailnya agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran,” jelas Mendagri.
Mendagri turut menyoroti percepatan pengurangan jumlah pengungsi sebagai indikator penting pemulihan. Menurutnya, semakin cepat masyarakat kembali ke rumah atau hunian sementara, semakin menunjukkan pemulihan berjalan efektif.
“Kita dorong percepatan bantuan perbaikan rumah, bantuan sewa hunian, serta bantuan sosial dan ekonomi agar masyarakat segera bangkit dan daya belinya pulih,” imbuhnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Pratikno,
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono,
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih.
Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
