Majalah Digital Nasional
Ruang baca berita dan informasi publik tanpa iklan.
JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan di empat provinsi baru di Papua agar seluruh kawasan pemerintahan provinsi (KPP) dapat beroperasi pada 2028. Kepastian anggaran, terutama untuk Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, menjadi salah satu kebutuhan yang harus segera dituntaskan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan dorongan tersebut dalam koordinasi pembangunan pusat pemerintahan daerah otonom baru (DOB) di Papua, Kamis (19/11/2026). Empat provinsi yang menjadi sasaran percepatan ialah Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Target operasional seluruh KPP pada 2028 membutuhkan kepastian tahapan pembangunan dan dukungan pembiayaan. Karena itu, kebutuhan anggaran tahun 2027 menjadi perhatian, khususnya untuk pembangunan KPP Papua Pegunungan serta penyelesaian Kantor MRP Papua Selatan.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sedang berjalan untuk memperoleh kepastian pembiayaan.
Apabila kepastian anggaran diperoleh, pembangunan KPP Papua Pegunungan berpeluang memasuki tahap tender lebih awal pada 2027. Pelaksanaannya direncanakan menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) untuk periode 2027–2028.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya mengejar target operasional pusat pemerintahan di empat provinsi baru. Ketersediaan anggaran dan kesinambungan pelaksanaan pekerjaan akan menentukan kelancaran tahapan pembangunan sesuai jadwal.
Ribka mengapresiasi dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan kawasan pemerintahan DOB di Papua. Ia juga mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebutuhan pembangunan dapat ditangani secara terarah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pantja Dharma Oetojo dan Adenan Rasyid. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan pembangunan pusat pemerintahan berjalan sesuai tahapan dan target yang telah direncanakan.
Penulis: Megy Aidillova
Editor: Supriadi Buraerah