JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan di empat provinsi baru di Papua agar seluruh kawasan pemerintahan provinsi (KPP) dapat beroperasi pada 2028. Kepastian anggaran, terutama untuk Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, menjadi salah satu kebutuhan yang harus segera dituntaskan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan dorongan tersebut dalam koordinasi pembangunan pusat pemerintahan daerah otonom baru (DOB) di Papua, Kamis (19/11/2026). Empat provinsi yang menjadi sasaran percepatan ialah Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Baca Juga :  Patroli Polres Sinjai Versus Laporan Aktivitas Mencurigakan di Wisma, Belum Ditindaklanjuti?

Target operasional seluruh KPP pada 2028 membutuhkan kepastian tahapan pembangunan dan dukungan pembiayaan. Karena itu, kebutuhan anggaran tahun 2027 menjadi perhatian, khususnya untuk pembangunan KPP Papua Pegunungan serta penyelesaian Kantor MRP Papua Selatan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sedang berjalan untuk memperoleh kepastian pembiayaan.

Baca Juga :  Sekertaris MA Angkat Topik Mekanisme Pemberhentian Hakim

Apabila kepastian anggaran diperoleh, pembangunan KPP Papua Pegunungan berpeluang memasuki tahap tender lebih awal pada 2027. Pelaksanaannya direncanakan menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) untuk periode 2027–2028.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya mengejar target operasional pusat pemerintahan di empat provinsi baru. Ketersediaan anggaran dan kesinambungan pelaksanaan pekerjaan akan menentukan kelancaran tahapan pembangunan sesuai jadwal.

Baca Juga :  Pemerintah Prioritaskan MBG di Daerah 3T dan Kelompok Rentan

Ribka mengapresiasi dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan kawasan pemerintahan DOB di Papua. Ia juga mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebutuhan pembangunan dapat ditangani secara terarah.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pantja Dharma Oetojo dan Adenan Rasyid. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan pembangunan pusat pemerintahan berjalan sesuai tahapan dan target yang telah direncanakan.

 

Penulis: Megy Aidillova

Editor: Supriadi Buraerah

BERITA UTAMA
LIVE UPDATE
HEADLINE INFORMASI TERKINI
01
01
INSERTRAKYAT.COM
LIVE UPDATE

BERITA TERKINI

NASIONAL
01

BERITA PILIHAN

NASIONAL
Menyiapkan berita...

TERPOPULER HARI INI

PALING DIBACA
“
Berita yang baik membuka mata, humor yang baik membuka senyum.

RAGAM INFORMASI

WAWASAN
Menyiapkan kategori...

BERITA LAINNYA

INFORMASI TERBARU
Menyiapkan berita lainnya...
BILIK ELIPSIS

RUANG
LITERASI

SATU TULISAN, SERIBU KEPALA MERENUNG

LIVE UPDATE

RUANG LITERASI

BILIK ELIPSIS

01
INSERTRAKYAT.COM

Terhubung dengan Kami

Ikuti ruang komunikasi keluarga besar InsertRakyat.com melalui grup WhatsApp.

Barcode WhatsApp InsertRakyat.com
GABUNG GRUP WHATSAPP ↗

Pindai barcode atau tekan tombol untuk bergabung.

INSERTRAKYAT.COM · DIGITAL NEWS EXPERIENCE

InsertRakyat.comMEDIA ONLINE NASIONAL INDEPENDEN
Memuat berita InsertRakyat...
InsertRakyatFAKTA BICARA • RAKYAT MENILAI
Memuat berita...

Informasi aktual dalam genggaman digital

LAYANAN DIGITAL & TEKNOLOGI

Pengen Punya Website Menarik?

Hubungi Tim IT Kami. Wujudkan website profesional, modern, elegan, dan sesuai kebutuhan Anda.

HUBUNGI TIM IT KAMI ↗
INSERTRAKYAT.COM / DIGITAL

TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi, inovasi digital, kecerdasan buatan, sains, dan informasi yang membentuk masa depan.

BERITA TEKNOLOGI TERBARU

Memuat berita teknologi terbaru...
LIHAT SELURUH BERITA TEKNOLOGI ↗
INSERTRAKYAT.COM
MEDIA ONLINE NASIONAL INDEPENDEN