JAKARTA, InsertRakyat.com — Mahkamah Agung (MA) menegaskan seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2026 belum dibuka, baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mahkamah Agung (MA) meminta masyarakat tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial sebagai acuan mengenai rekrutmen CASN MA 2026. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai formasi, persyaratan, maupun jadwal pendaftaran.

Penegasan itu disampaikan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung melalui Siaran Pers Nomor 3/BUA.6/HM1.1.1/VIII/2026 tertanggal 13 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai “40 jurusan paling dicari pada CPNS Mahkamah Agung Tahun 2026” melalui sejumlah akun media sosial.

Konten tersebut antara lain beredar melalui akun Instagram, Facebook, dan TikTok studicpns.id pada 2 Agustus 2026. Materinya memuat daftar jabatan dan kualifikasi pendidikan yang disebut-sebut dibutuhkan dalam seleksi CASN MA 2026.

MA menegaskan tidak pernah mengesahkan ataupun bekerja sama dengan platform penyedia bimbingan belajar mana pun untuk mempublikasikan kebutuhan jabatan, jurusan, maupun kualifikasi pendidikan dalam penerimaan CASN MA 2026.

Dalam siaran persnya, MA menyatakan informasi yang memuat daftar 14 jabatan beserta kualifikasi pendidikan untuk seleksi CASN MA 2026 tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

MA juga menjelaskan bahwa daftar jabatan dan kualifikasi pendidikan yang beredar tersebut sebenarnya merupakan bagian dari lampiran Pengumuman Seleksi CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024.

Dokumen lama itu kemudian digunakan pihak tertentu sebagai referensi untuk membuat materi bimbingan belajar, kuis, maupun produk lainnya yang ditujukan kepada lulusan perguruan tinggi.

Karena itu, masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CASN MA diminta memastikan informasi yang diterima berasal dari kanal resmi pemerintah. Informasi rekrutmen MA dapat dirujuk melalui situs resmi Mahkamah Agung, portal rekrutmen MA, portal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta akun media sosial resmi Mahkamah Agung.

MA mengingatkan calon pelamar agar berhati-hati terhadap akun atau pihak yang menggunakan informasi tidak resmi untuk menawarkan layanan, bimbingan belajar, maupun produk yang dikaitkan dengan rekrutmen CASN MA.

Mahkamah Agung juga mengingatkan pihak swasta agar tidak menggunakan logo, identitas visual, foto pimpinan, atau foto pejabat MA tanpa izin resmi untuk kepentingan komersial, promosi, maupun pembuatan konten yang berpotensi menyesatkan publik.

MA menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial maupun materiil yang muncul akibat keikutsertaan masyarakat dalam bimbingan belajar atau transaksi dengan pihak ketiga yang mengatasnamakan pengadaan CPNS Mahkamah Agung.

Selain itu, MA menyatakan dapat mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan informasi palsu, menggiring opini publik secara menyesatkan, atau menyalahgunakan atribut resmi lembaga untuk kepentingan komersial tanpa izin.

Masyarakat diminta lebih cermat sebelum menerima atau menyebarkan informasi mengenai seleksi CASN. Selama belum ada pengumuman resmi, informasi mengenai formasi, persyaratan, dan jadwal CASN MA 2026 belum dapat dijadikan dasar pendaftaran.

Informasi mengenai kebutuhan formasi dan tahapan seleksi juga perlu dibedakan dari referensi seleksi tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah informasi mengenai CPNS 2026 yang beredar di internet masih menggunakan data formasi 2024 sebagai gambaran, bukan sebagai penetapan resmi formasi 2026.

.

Penulis, Azzah Zain Al Hasany.

Editor, Supriadi Buraerah

Ikuti terus informasi terbaru InsertRakyat.com melalui saluran WhatsApp dan media sosial InsertRakyat.com.