INSERTRAKYAT.com, Tangerang – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak Pemda memperkuat strategi lingkungan – pemanasan global. Kamis, (28/8/2025).
Pemanasan global, kata Bima, kini menjadi tantangan serius bagi semua negara.
Bima menilai beberapa Pemda telah melakukan praktik baik, termasuk Earth Hour dan CFD.
CFD di DKI Jakarta disebut sukses dikelola dengan tertib dan terarah.
Namun di beberapa daerah, CFD masih bersifat simbolis, kurang fokus lingkungan.
Kegiatan itu bahkan memunculkan pasar tumpah yang menambah pencemaran.
“Target CFD adalah persoalan lingkungan, bukan ekonomi atau hiburan warga,” tegas Bima.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Sustainable District Outlook 2025 di BSD City, Rabu kemarin.
Bima mendorong Pemda memanfaatkan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) secara tepat.
EFT diharapkan memperkuat komitmen penganggaran daerah untuk pengurangan emisi dan pelestarian.
Ia mencontohkan penerapan EFT melalui program TAPE, TAKE, dan ALAKE.
Aceh dan Kalimantan Utara mengembangkan TAPE, Maros dan Luwu Utara menjalankan TAKE.
Kota Palu memprakarsai ALAKE sebagai bentuk alokasi anggaran berbasis ekologi.
“Komitmen ekologi harus terukur, jangan sekadar formalitas tanpa output dan outcome,” kata Bima.
Kemendagri tengah menyinkronkan regulasi terkait pendanaan ekologis di semua daerah.
Penyusunan dan sosialisasi Insentif Kinerja Berbasis Ekologi (IKE) menjadi bagian langkah ini.
Aturan IKE tercantum dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 sebagai pedoman APBD 2025.
Pendanaan ekologis juga tercatat dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 untuk RPJMN 2025–2029.
Langkah ini memastikan visi ekologis terintegrasi dalam RPJMD, Renstra, dan dokumen perencanaan.
Bima menegaskan, Pemda perlu mencari pendanaan alternatif berorientasi ekologi.
Pilihan pendanaan bisa melalui KPBU, obligasi, crowdfunding, CSR, atau pemanfaatan aset daerah.
“Pemda harus kreatif dalam mencari sumber pendanaan untuk agenda ekologis,” tandas Bima.
Laporan: Syamsul |Editor : Supriadi Buraerah.
