JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Azhar Sidiq, menegaskan bahwa peradilan militer sebagai yurisdiksi khusus, bukan varian dari peradilan umum. Hal ini menanggapi wacana pengalihan perkara pidana militer ke pengadilan sipil.

Menurut Azhar, peradilan militer merupakan manifestasi asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yakni hukum khusus yang mengesampingkan hukum umum. Sistem ini lahir dari kebutuhan institusi militer yang menekankan disiplin, hierarki, dan kepentingan strategis pertahanan negara.

Baca Juga :  Rocky Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang di Aceh Tamiang

“Pidana militer dibangun di atas struktur nilai berbeda, sehingga tidak bisa diseragamkan dengan hukum pidana umum,” kata Azhar kepada InsertRakayat.com, Senin (6/4/2026).

Eksistensi peradilan militer di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Aturan ini menetapkan yurisdiksi, kompetensi absolut, dan delik khusus militer seperti desersi, insubordinasi, dan pelanggaran perintah dinas.

Baca Juga :  Pemulihan Infrastruktur Dipercepat, Ini Kata Tito Karnavian

Secara teoritik, hukum pidana militer berfungsi represif sekaligus preventif dan korektif untuk menjaga kohesi institusional. Ahli seperti Andi Hamzah dan R. Soeprapto menekankan bahwa yurisdiksi peradilan militer bersifat eksklusif dan tidak dapat dicampuradukkan dengan peradilan umum tanpa mengganggu integritas sistem hukum.

Dalam kerangka Teori Sistem Hukum, peradilan militer adalah subsistem yang memiliki otonomi relatif. Integrasi penuh ke peradilan umum berpotensi menimbulkan disfungsi karena perbedaan paradigma: hukum sipil menekankan individual liability, sedangkan hukum militer menekankan institutional responsibility.

Baca Juga :  Berkat MTK Jadup Tersalur Deras "Penyintas Sumringah

Azhar juga mengakui kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas peradilan militer. Menurutnya, reformasi harus fokus pada penguatan kontrol, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas publik, tanpa menghapus karakter khusus sistem ini.

“Mempertahankan yurisdiksi khusus peradilan militer bukan resistensi terhadap reformasi, tetapi menjaga konsistensi logika hukum dalam sistem peradilan nasional,” tandanya. (Tim).

BERITA UTAMA
LIVE UPDATE
HEADLINE INFORMASI TERKINI
01
01
INSERTRAKYAT.COM
LIVE UPDATE

BERITA TERKINI

NASIONAL
01

BERITA PILIHAN

NASIONAL
Menyiapkan berita...

TERPOPULER HARI INI

PALING DIBACA
“
Berita yang baik membuka mata, humor yang baik membuka senyum.

RAGAM INFORMASI

WAWASAN
Menyiapkan kategori...

BERITA LAINNYA

INFORMASI TERBARU
Menyiapkan berita lainnya...
BILIK ELIPSIS

RUANG
LITERASI

SATU TULISAN, SERIBU KEPALA MERENUNG

LIVE UPDATE

RUANG LITERASI

BILIK ELIPSIS

01
INSERTRAKYAT.COM

Terhubung dengan Kami

Ikuti ruang komunikasi keluarga besar InsertRakyat.com melalui grup WhatsApp.

Barcode WhatsApp InsertRakyat.com
GABUNG GRUP WHATSAPP ↗

Pindai barcode atau tekan tombol untuk bergabung.

INSERTRAKYAT.COM · DIGITAL NEWS EXPERIENCE

InsertRakyat.comMEDIA ONLINE NASIONAL INDEPENDEN
Memuat berita InsertRakyat...
InsertRakyatFAKTA BICARA • RAKYAT MENILAI
Memuat berita...

Informasi aktual dalam genggaman digital

LAYANAN DIGITAL & TEKNOLOGI

Pengen Punya Website Menarik?

Hubungi Tim IT Kami. Wujudkan website profesional, modern, elegan, dan sesuai kebutuhan Anda.

HUBUNGI TIM IT KAMI ↗
INSERTRAKYAT.COM / DIGITAL

TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi, inovasi digital, kecerdasan buatan, sains, dan informasi yang membentuk masa depan.

BERITA TEKNOLOGI TERBARU

Memuat berita teknologi terbaru...
LIHAT SELURUH BERITA TEKNOLOGI ↗
INSERTRAKYAT.COM
MEDIA ONLINE NASIONAL INDEPENDEN