Keterangan Gambar: Wamenko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus dan Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan saat memberi keterangan pers usai Retret Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Selasa (24/6/2025).
Sumedang, InsertRakyat.com — Kepala daerah di seluruh Indonesia diingatkan agar memahami geopolitik nasional serta menjadikan hukum dan HAM sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan.
Hal ini ditegaskan Wakil Menko Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus, saat menjadi pembicara dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Selasa (24/6/2025).
Menurut Lodewijk, kebijakan daerah harus selaras dengan visi-misi Presiden agar tidak bertabrakan arah dan capaian nasional.
“Harus in line dari pusat hingga daerah, agar hasilnya bersinergi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Kemenko Polhukam telah membentuk 9 desk koordinasi dan 1 satgas terpadu demi mendukung akselerasi pembangunan nasional dan penguatan sistem keamanan.
Desk tersebut mencakup isu strategis seperti:
- Pilkada serentak
- Devisa negara
- Perlindungan Pekerja Migran
- Karhutla
- Narkoba
- Pencegahan korupsi
- Penyelundupan
- Judi daring
- Keamanan siber
Sementara satuan tugas khusus dibentuk untuk menangani ormas terafiliasi premanisme.
Lodewijk menekankan bahwa optimalisasi investasi daerah dan peningkatan PAD tak boleh lepas dari pendekatan koordinatif dan sistemik.
“Kalau sinergi jalan, maka target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan mustahil tercapai,” ujarnya.
Senada, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan mengingatkan agar perspektif hukum dan HAM dalam setiap produk kebijakan daerah ditinjau secara cermat.
Ia mendorong kepala daerah agar tak sekadar membuat regulasi, tapi juga memastikan peraturan yang dilahirkan menjunjung hak asasi manusia.
“Mulai sekarang, Perda dan keputusan daerah harus punya perspektif HAM,” katanya.
Otto mengungkapkan bahwa perhatian besar Presiden Prabowo terhadap HAM menjadi dasar pemisahan Kementerian HAM secara struktural di Kabinet Merah Putih.
Langkah tersebut menurutnya adalah bentuk penghargaan terhadap nilai keadilan bagi warga negara.
“Supaya masyarakat kita dapat keadilan sejati, bukan semu,” tutup Otto Hasibuan.
(Agy/Red)
- desk koordinasi
- HAM
- investasi daerah
- IPDN Jatinangor
- keadilan sosial
- kebijakan publik
- kebijakan strategis
- Kemenko Kumham
- Kemenko Polhukam
- Kepala Daerah
- Lodewijk Freidrich Paulus
- Otto Hasibuan
- pemerintahan daerah
- perda berbasis HAM
- Pertumbuhan Ekonomi
- Politik Nasional
- Prabowo Subianto
- Retret Kepala Daerah
- satgas terpadu
- sinergi pusat daerah
