Majalah Digital Nasional
Ruang baca berita dan informasi publik tanpa iklan.
BRUSSELS, INSERTRAKYAT.COM — Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA) pada Sabtu, 21 November 2026. Kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia, termasuk peluang memperoleh pembebasan bea masuk hingga 0 persen di pasar Eropa setelah perjanjian berlaku.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat Komisi Eropa, Brussels, Belgia. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menandatangani IEU-CEPA bersama Komisioner Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maroš Šefčovič. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menandatangani IPA. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyaksikan prosesi tersebut.
Sebelum penandatanganan, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan konferensi video dengan Ursula von der Leyen. Pertemuan itu membahas penguatan hubungan ekonomi dan kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa.
Kesepakatan ini mengakhiri proses negosiasi yang berlangsung selama sekitar satu dekade dengan sedikitnya 19 putaran perundingan. Kedua pihak menyelesaikan perundingan pada September 2025 sebelum menandatangani dokumen perjanjian di Brussels.
IEU-CEPA membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas perdagangan dengan 27 negara anggota Uni Eropa yang memiliki sekitar 450 juta penduduk. Nilai perdagangan kedua pihak tercatat sekitar USD32 miliar.
Melalui kesepakatan tersebut, Indonesia memperoleh peluang memperluas ekspor berbagai produk unggulan, mulai dari minyak kelapa sawit dan turunannya, tekstil, produk pakaian, alas kaki, karet, produk perikanan, hingga furnitur.
Sektor industri padat karya juga berpeluang meningkatkan daya saing melalui akses pasar yang lebih terbuka. Pemerintah turut membuka peluang kerja sama investasi pada industri elektronik, kendaraan listrik, energi terbarukan, farmasi, serta pengolahan komoditas dalam negeri.
Salah satu ketentuan utama IEU-CEPA mengatur penghapusan bea masuk untuk sebagian besar pos tarif perdagangan. Kementerian Perdagangan menyebut 90,4 persen pos tarif Uni Eropa untuk produk Indonesia akan langsung memperoleh tarif nol persen setelah perjanjian mulai berlaku.
Kementerian Perdagangan juga mencatat 7,92 persen pos tarif lainnya akan mengalami penghapusan secara bertahap dalam kurun waktu 3–15 tahun. Dengan demikian, liberalisasi tarif mencakup 98,35 persen dari keseluruhan pos tarif yang menjadi sasaran kesepakatan.
Namun, keterangan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencantumkan angka 8,37 persen untuk kelompok tarif yang mengalami penurunan secara bertahap. Perbedaan angka tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah agar informasi mengenai cakupan fasilitas perdagangan tidak menimbulkan penafsiran berbeda.
Produk minyak kelapa sawit dan turunannya, tekstil, sepatu kulit, sneakers, sepatu olahraga, serta sandal termasuk komoditas yang berpeluang memperoleh fasilitas tarif nol persen. Kebijakan ini dapat mengurangi beban bea masuk sekaligus meningkatkan daya saing harga produk Indonesia di pasar Eropa.
Selain perdagangan, IEU-CEPA dan IPA juga membuka ruang penguatan investasi bilateral. Pemerintah mencatat nilai investasi Uni Eropa di Indonesia sepanjang 2021–2026 mencapai USD14,8 miliar. Investasi tersebut mencakup sektor kimia, farmasi, makanan dan minuman, serta pembangkit tenaga listrik.
Melalui IPA, kedua pihak membangun kerangka perlindungan investasi yang memberikan kepastian hukum bagi investor. Perjanjian ini juga mengatur perlindungan terhadap tindakan diskriminatif yang tidak dapat dibenarkan, pengambilalihan investasi tanpa dasar yang sah, serta penolakan keadilan dalam proses hukum.
Komisi Eropa memperkirakan ekspor barang dan jasa Indonesia ke pasar Uni Eropa berpotensi meningkat lebih dari 14 persen dalam kurun waktu 15 tahun dibandingkan proyeksi tanpa perjanjian. Lembaga tersebut juga memproyeksikan peningkatan produk domestik bruto Indonesia sebesar 27 miliar euro dibandingkan skenario tanpa kesepakatan.

Meski kedua perjanjian telah ditandatangani, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa masih harus menyelesaikan prosedur ratifikasi sebelum memberlakukannya. Komisi Eropa memperkirakan kedua perjanjian dapat mulai diterapkan secara sementara pada awal 2027 setelah masing-masing pihak menyelesaikan prosedur internal.
Implementasi kesepakatan ini akan menentukan sejauh mana pelaku industri, eksportir, pekerja, dan masyarakat memperoleh manfaat dari terbukanya pasar Eropa. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, memiliki kemampuan memenuhi standar mutu, persyaratan perdagangan, serta kebutuhan pasar internasional.
Bagi Indonesia, terbukanya akses tarif bukan satu-satunya ukuran keberhasilan IEU-CEPA. Kemampuan industri nasional meningkatkan nilai tambah, memperluas kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat posisi produk lokal dalam rantai perdagangan global turut menentukan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Jurnalis: Redho Fitriyady
Editor: Supriadi buraerah
Sumber: Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Komisi Eropa, dan BPMI Setpres. (Cp BPMI Setpres).