JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Komjen Pol. Asep Edi Suheri mendapat penugasan sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri setelah menyelesaikan tugas sebagai Kapolda Metro Jaya. Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung pada Oktober 2026, dengan Komjen Pol. Dadang Hartanto menerima tanggung jawab sebagai Kapolda Metro Jaya setelah sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.

Ketua DPN PERMAHI Bidang Komunikasi Digital, Rifqi Maulana, menyampaikan apresiasi atas pengabdian Asep selama memimpin Polda Metro Jaya.

Apresiasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum di Jakarta dan sekitarnya.

*Foto Istimewa : Komjen Pol. Asep Edi Suheri yang menerima penugasan sebagai Irwasum Polri setelah menyelesaikan tugas sebagai Kapolda Metro Jaya pada Oktober 2026.*

Serah terima jabatan berlangsung pada 9 Oktober 2026 dan dipimpin Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Penugasan Asep di bidang pengawasan internal menandai peralihan tanggung jawab dari kepemimpinan kepolisian kewilayahan menuju fungsi pengawasan di tingkat Mabes Polri.

Selama memimpin Polda Metro Jaya, Asep bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepolisian di kawasan metropolitan dengan aktivitas pemerintahan, perdagangan, industri, transportasi, dan mobilitas penduduk yang tinggi.

Dua peristiwa yang tercatat selama masa kepemimpinannya ialah penerimaan tanda kehormatan Nugraha Sakanti oleh Polda Metro Jaya pada Juli 2026 dan pemberian Pin Emas Kapolri kepada delapan personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada April 2026.

Penghargaan kepada delapan personel tersebut diberikan setelah pengungkapan jaringan narkotika lintas negara dengan barang bukti sabu seberat 516 kilogram.

Pada 6 Juli 2026, Asep memimpin upacara tradisi penyerahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada Polda Metro Jaya. Penganugerahan tersebut berkaitan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 TK Tahun 2026 tentang pemberian tanda kehormatan kepada kesatuan di lingkungan kepolisian.

Dalam keterangannya pada 7 Juli 2026, Asep menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil pengabdian seluruh jajaran Polda Metro Jaya.

Capaian itu melibatkan personel dari berbagai fungsi dan satuan kewilayahan yang menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengaturan lalu lintas, pengamanan kegiatan masyarakat, serta pelayanan laporan dan pengaduan warga.

Pelaksanaan tugas kepolisian di kawasan metropolitan juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur masyarakat sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Pada 22 April 2026, Asep menyerahkan Pin Emas Kapolri kepada delapan personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Penghargaan tersebut diberikan setelah pengungkapan jaringan narkotika lintas negara dengan barang bukti sabu seberat 516 kilogram.

Delapan penerima penghargaan tersebut ialah:

Kombes Pol. Ahmad David, Dirresnarkoba Polda Metro Jaya.
Kombes Pol. Dr. Dedy Anung, Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya.
AKBP Ade Candra, Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
AKP Abdul Muchzin Guntur Muarif.
Ipda Hermanto.
Aiptu Yanto.
Briptu Nachroy Noer Arifin.
Briptu Dava Rizki Aulia.

Menjabat Irwasum Polri, Asep mengemban tugas di bidang pengawasan internal pada tingkat Mabes Polri. Fungsi ini berkaitan dengan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan internal juga berkaitan dengan aspek administrasi dan tata kelola organisasi. Pelaksanaannya menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas untuk memastikan tugas kepolisian berjalan sesuai hukum dan prosedur.

Jabatan Irwasum memiliki lingkup tugas berbeda dari Kapolda. Kapolda memimpin pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukumnya, sedangkan Irwasum menjalankan fungsi pengawasan internal pada tingkat organisasi sesuai kewenangan yang ditetapkan.

Dadang Hartanto menerima tanggung jawab memimpin Polda Metro Jaya pada Oktober 2026. Kepemimpinan tersebut mencakup pelaksanaan tugas kepolisian di DKI Jakarta dan sejumlah wilayah sekitarnya sesuai cakupan wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Tugas tersebut meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Kepadatan aktivitas pemerintahan, perdagangan, industri, pendidikan, transportasi, dan kegiatan sosial menuntut pelayanan kepolisian dalam berbagai bidang, mulai dari penanganan tindak pidana hingga pengamanan kegiatan masyarakat dan pengaturan lalu lintas.

Rifqi berharap Dadang dapat melanjutkan pelaksanaan tugas kepolisian dengan memperhatikan profesionalitas personel, kepatuhan terhadap hukum, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Jika ditarik dari awal (Sejarah), Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki (sejarah) yang berkaitan erat dengan pembentukan negara setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk Badan Kepolisian Negara. Selanjutnya, pada 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas I Mochammad Jassin memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia di Surabaya.

Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara. Soekanto berperan dalam pembentukan organisasi kepolisian nasional pada masa awal kemerdekaan.

Pada 1 Juli 1946, melalui Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 11/S.D., Djawatan Kepolisian Negara ditempatkan di bawah tanggung jawab langsung Perdana Menteri. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Pada masa Orde Baru, Polri berada dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah Reformasi 1998, Polri dipisahkan dari ABRI dan menjalankan fungsi kepolisian sebagai institusi tersendiri.

Seiring perkembangan zaman, Polri menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Asep Edi Suheri Jadi Irwasum Polri, Rifqi Maulana Apresiasi Pengabdiannya di Polda Metro Jaya — Muhammad Tito Karnavian, Mantan Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Foto Istimewa.

Daftar Kapolri dari Masa ke Masa

Kepolisian nasional telah dipimpin sejumlah pejabat sejak awal kemerdekaan. Berikut daftar Kapolri beserta periode jabatan yang dihimpun dalam artikel ini.

Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo — 29 September 1945–14 Desember 1959.
Soekarno Djojonegoro — 14 Desember 1959–30 Desember 1963.
Soetjipto Danoekoesoemo — 30 Desember 1963–8 Mei 1965.
Soetjipto Joedodihardjo — 9 Mei 1965–15 Mei 1968.
Hoegeng Imam Santoso — 15 Mei 1968–2 Oktober 1971.
Mohamad Hasan — 2 Oktober 1971–24 Juni 1974.
Widodo Budidarmo — 26 Juni 1974–25 September 1978.
Awaloedin Djamin — 26 September 1978–3 Desember 1982.
Anton Soedjarwo — 4 Desember 1982–6 Juni 1986.
Mochammad Sanoesi — 7 Juni 1986–19 Februari 1991.
Kunarto — 20 Februari 1991–5 April 1993.
Banurusman Astrosemitro — 6 April 1993–14 Maret 1996.
Dibyo Widodo — 15 Maret 1996–28 Juni 1998.
Roesmanhadi — 29 Juni 1998–3 Januari 2000.
Roesdihardjo — 4 Januari 2000–22 September 2000.
Surojo Bimantoro — 23 September 2000–29 November 2001.
Da’i Bachtiar — 29 November 2001–7 Juli 2005.
Sutanto — 8 Juli 2005–30 September 2008.
Bambang Hendarso Danuri — 1 Oktober 2008–22 Oktober 2010.
Timur Pradopo — 22 Oktober 2010–25 Oktober 2013.
Sutarman — 25 Oktober 2013–16 Januari 2015.
Badrodin Haiti — 17 April 2015–14 Juli 2016.
Tito Karnavian — 14 Juli 2016–23 Oktober 2019.
Idham Azis — 1 November 2019–27 Januari 2021.
Listyo Sigit Prabowo — 27 Januari 2021–1 Oktober 2026.
Suyudi Ario Seto — sejak 1 Oktober 2026.

*Listyo Sigit Prabowo dan Suyudi Ario Seto berfoto bersama dalam rangkaian pergantian kepemimpinan Polri.*

Daftar Kapolda Metro Jaya dari Masa ke Masa

Kepemimpinan Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengalami pergantian sejak 1949. Berikut daftar nama Kapolda Metro Jaya beserta periode jabatan yang dihimpun dalam artikel ini.

R. Ating Natadikusuma — 6 Desember 1949–30 Desember 1952.
M. Suryo Pranoto — 30 Desember 1952–6 Juli 1961.
M. Suhud — 6 Juli 1961–29 Februari 1964.
T. A. Azis — 29 Februari 1964–3 Juni 1965.
R. Sawarno Tjokrodiningrat — 3 Juni 1965–3 November 1965.
Soebroto Brotodiredjo — 3 November 1965–7 Desember 1967.
Soekahar — 7 Desember 1967–16 Februari 1970.
Widodo Budidarmo — 16 Februari 1970–25 Juni 1974.
Sutadi Ronodipuro — 1974–1977.
Kodrat Samadikoen — 1977–1978.
Anton Soedjarwo — 1978–1983.
Soedjoko — 8 Desember 1983–25 Oktober 1984.
Soedarmadji — 25 Oktober 1984–17 Juni 1986.
Poedy Sjamsoedin — 17 Juni 1986–20 September 1989.
M. H. Ritonga — 20 September 1989–22 Agustus 1992.
Banurusman Astrosemitro — 22 Agustus 1992–31 Maret 1993.
M. Hindarto — 31 Maret 1993–17 Januari 1995.
Dibyo Widodo — 17 Januari 1995–19 Maret 1996.
Hamami Nata — 19 Maret 1996–17 Januari 1998.
Noegroho Djajoesman — 1998–1999.
Nurfaizi Suwandi — 1999–2000.
Mulyono Sulaiman — 2000–2001.
Sofjan Jacoeb — 8 Mei 2001–18 Desember 2001.
Makbul Padmanagara — 18 Desember 2001–16 Juli 2004.
Firman Gani — 16 Juli 2004–20 Juni 2006.
Adang Firman — 20 Juni 2006–18 Desember 2008.
Wahyono — 18 Desember 2008–18 Juni 2010.
Timur Pradopo — 18 Juni 2010–7 Oktober 2010.
Sutarman — 7 Oktober 2010–11 Juli 2011.
Untung Suharsono Radjab — 11 Juli 2011–31 Oktober 2012.
Putut Eko Bayu Seno — 31 Oktober 2012–18 Maret 2014.
Dwi Priyatno — 18 Maret 2014–5 September 2014.
Unggung Cahyono — 5 September 2014–12 Juni 2015.
Muhammad Tito Karnavian — 12 Juni 2015–21 Maret 2016.
Moechgiyarto — 21 Maret 2016–16 September 2016.
Mochamad Iriawan — 16 September 2016–20 Juli 2017.
Idham Azis — 20 Juli 2017–22 Januari 2019.
Gatot Eddy Pramono — 22 Januari 2019–7 Januari 2020.
Nana Sudjana — 7 Januari 2020–16 November 2020.
Muhammad Fadil Imran — 16 November 2020–27 Maret 2023.
Karyoto — 27 Maret 2023–5 Agustus 2025.
Asep Edi Suheri — 5 Agustus 2025–2 Oktober 2026.
Dadang Hartanto — sejak 2 Oktober 2026.

Dasar Hukum dan Tugas Kepolisian

Dasar konstitusional tugas kepolisian tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi dan tugas pokok Polri. Pasal 2 menjelaskan fungsi kepolisian dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 menetapkan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 menguraikan tugas kepolisian, termasuk pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, pembinaan kesadaran hukum, koordinasi dengan instansi terkait, serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kondisi Metropolitan dan Pelayanan Publik

Kebutuhan pelayanan kepolisian di kawasan metropolitan turut dipengaruhi kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat. Data Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2026 dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta memuat informasi kependudukan, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

Jumlah penduduk DKI Jakarta dalam data tersebut berada pada kisaran 10,67 juta jiwa. Kondisi ini berkaitan dengan kebutuhan pelayanan publik yang mencakup penerimaan laporan, penanganan perkara, pengamanan kegiatan masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Kantor Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta.

Apresiasi Rifqi Maulana

Rifqi Maulana menyampaikan apresiasi atas pengabdian Asep Edi Suheri selama memimpin Polda Metro Jaya. Penerimaan Nugraha Sakanti oleh Polda Metro Jaya dan pemberian Pin Emas Kapolri kepada delapan personel setelah pengungkapan perkara narkotika menjadi dua peristiwa yang tercatat dalam masa kepemimpinannya.

Rifqi berharap pengalaman Asep dalam menjalankan tugas di kawasan metropolitan dapat menjadi bekal untuk mengemban tanggung jawab baru sebagai Irwasum Polri.

Ia juga berharap Dadang Hartanto dapat menjaga kesinambungan pelayanan kepolisian, profesionalitas personel, dan kepatuhan terhadap hukum.

“Jabatan merupakan amanah yang memiliki tanggung jawab besar. Pengabdian seorang pejabat perlu dilihat dari pelaksanaan tugas, kepatuhan terhadap hukum, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Saya mengapresiasi pengabdian Komjen Pol. Asep Edi Suheri selama memimpin Polda Metro Jaya dan berharap pengalaman tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai Irwasum Polri,” demikian pernyataan apresiasi yang disampaikan Rifqi.

Penulis: Romy

Editor : Supriadi Buraerah

Tag:

Mengenal TR Fahsul Falah secara Tuntas: Profil Birokrat dan Perjalanan Karier di Pemerintahan — InsertRakyat.com

Profil dan Pemerintahan

Profil Pejabat Publik: TR Fahsul Falah

Dari awal pengabdian sebagai aparatur sipil negara pada 1993 hingga mengemban tugas strategis di Kementerian Dalam Negeri, perjalanan TR melewati pemerintahan daerah, pengembangan kompetensi aparatur, dan perumusan kebijakan publik.

JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., memulai karier sebagai aparatur sipil negara pada 1993. Lebih dari tiga dekade pengabdiannya membawanya melewati berbagai posisi di pemerintahan daerah, lembaga pengembangan sumber daya manusia, hingga unit yang menangani strategi kebijakan pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri.

Mengenal TR Fahsul Falah secara Tuntas: Profil Birokrat dan Perjalanan Karier di Pemerintahan

Dari Aceh Timur menuju pengabdian pemerintahan

TR lahir di Aceh Timur pada 1 Januari 1974. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN 1 Kutacane dan diselesaikan pada 1986, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tapaktuan hingga lulus pada 1989. Ia menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Tapaktuan, jurusan A1/Fisika, pada 1992.

Setelah pendidikan menengah, TR menempuh pendidikan Diploma III Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan menyelesaikannya pada 1995. Keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil tercatat pada 12 Mei 1993, dengan masa berlaku pangkat terhitung mulai 1 Maret 1993 sebagai Pengatur Muda golongan II/a.

Perjalanan pangkatnya berlanjut secara bertahap: II/b pada 1995, II/c pada 1997, III/a pada 1999, III/b pada 2001, III/c pada 2002, III/d pada 2004, IV/a pada 2006, IV/b pada 2010, IV/c terhitung mulai 1 Oktober 2020, dan IV/d terhitung mulai 1 Oktober 2024 berdasarkan keputusan tertanggal 13 Agustus 2024.

Meniti jabatan di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

Bagian awal karier struktural TR berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pada 3 Desember 2001, ia mulai menjabat Kepala Subbagian Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga 17 Maret 2003. Pada tanggal tersebut, ia kemudian ditugaskan sebagai Camat Labuhanhaji Timur sampai 10 Oktober 2005.

Setelah tugas kewilayahan, TR menjabat Kepala Bidang Data dan Informasi BKD sejak 10 Oktober 2005 hingga 13 September 2008. Ia kemudian menjadi Kepala Bidang Evaluasi dan Penelitian/Pengembangan pada Bappeda mulai 13 September 2008 sampai 15 Juni 2009. Selanjutnya, ia memimpin pengolahan data elektronik di lingkungan Sekretariat Daerah hingga 21 Oktober 2010.

Pada 21 Oktober 2010, TR dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah hingga 27 September 2012. Setelah itu, ia menjabat Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mulai 27 September 2012 sampai 24 Juni 2013. Rangkaian jabatan ini mempertemukannya dengan urusan kepegawaian, pemerintahan kecamatan, perencanaan, pengelolaan data, keuangan daerah, dan ketahanan pangan.

Pendidikan lanjutan dan pengembangan kompetensi

Di tengah pekerjaan pemerintahan, TR melanjutkan pendidikan tinggi. Ia menyelesaikan program S1 Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah di STIA-LAN RI pada 1999, kemudian meraih gelar magister pada program Keuangan Daerah di MEP Universitas Gadjah Mada pada 2001.

Pada 2026, ia menyelesaikan pendidikan doktoral Ilmu Lingkungan di Universitas Hasanuddin serta pendidikan doktoral Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Pasundan. Dua bidang tersebut berkaitan dengan isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya manusia, yang menjadi bagian dari tantangan tata kelola pemerintahan.

TR mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan secara berjenjang, yakni Diklatpim IV di Tapaktuan pada 2002, Diklatpim III di Bukittinggi pada 2006, serta Diklatpim II di Jakarta pada 2012. Pada 2018, ia mengikuti Pendidikan bagi Pimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pada 2026, TR mengikuti Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional Angkatan XXVII di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), serta pelatihan integritas dan antikorupsi bagi peserta P3N angkatan ke-27 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkarier dalam pengembangan aparatur

Pengalaman TR di bidang pengembangan aparatur mencakup tugas sebagai Widyaiswara sejak 1 Oktober 2015 hingga 7 Oktober 2016. Ia kemudian menjadi Kepala Divisi Pelatihan Teknis dan Fungsional pada 7 Oktober 2016 sampai 2 Januari 2018.

Pada 2 Januari 2018, ia mengemban jabatan kepala divisi pengembangan kompetensi untuk jabatan fungsional, pelaksana, kepala dan wakil kepala daerah, DPRD, serta lurah. Tugas itu berlangsung hingga 18 Agustus 2020. Berikutnya, ia menjabat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar sejak 18 Agustus 2020 sampai 8 November 2022.

Pada 9 November 2022, TR dipercaya menjadi Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Ia menjalankan tugas tersebut hingga 4 Agustus 2023, sebelum berpindah ke BSKDN untuk memimpin pusat strategi kebijakan.

Pelatihan, fasilitasi, dan pengalaman lintas negara

Selain jabatan struktural, TR tercatat mengikuti beragam pelatihan teknis sejak 1992 hingga 2026. Pengalamannya juga mencakup kegiatan sebagai fasilitator, asesor, penguji, serta narasumber dalam sejumlah kegiatan pengembangan kompetensi. Pada 2011, ia mengikuti studi komparatif keuangan daerah di Nova Scotia, Kanada.

Pada 2020, TR menjadi pemapar dalam International Conference on Family Business & Entrepreneurship. Pada 2023, ia juga tercatat sebagai asesor untuk pelatih aparatur pemerintah desa. Pengalaman-pengalaman tersebut berada dalam rangkaian kerja pengembangan kapasitas aparatur dan penguatan kompetensi di lingkungan pemerintahan.

Penugasan di Sinjai dan Dumai

TR dilantik sebagai Penjabat Bupati Sinjai pada 6 Oktober 2023 dan menjalankan tugas hingga 25 September 2024. Pada 25 September 2024, ia mendapat penugasan sebagai Penjabat Sementara Wali Kota Dumai hingga 23 November 2024.

Selama bertugas di Sinjai, TR menjalankan kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Pada 29 September 2023, setelah salat Jumat di Masjid Jami’ Ta’mirul Islamiyah, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, ia mengunjungi warga dan merencanakan kunjungan kepada korban kebakaran di Dusun Karobbi.

Dalam kesempatan bertemu warga, ia mengajak masyarakat mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan serta menjaga stabilitas daerah menjelang Pemilu Serentak 2024. Ia juga mengikuti kegiatan yasinan pada malam Kamis di musala Rumah Jabatan Bupati. Salah satu kegiatan berlangsung pada 8 Februari 2024 setelah salat Magrib.

Perhatian sosial lainnya muncul pada Maret 2024 setelah beredar video Nuraeni, siswi kelas II MI Maddako di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, yang berangkat sekolah sambil menggendong adiknya. Melalui Kepala Dinas Pendidikan Irwan Suaib, TR menyampaikan niat membantu Nuraeni dan adiknya, Muhammad Zaenal Akbar. Pilihan yang dibicarakan saat itu mencakup kemungkinan melanjutkan sekolah di Kota Sinjai dan tinggal di rumah jabatan. Ayah kedua anak tersebut masih mempertimbangkan tawaran itu.

Penghargaan dan pengakuan

Sejumlah penghargaan tercatat sepanjang perjalanan dinas TR. Pada 2004, ia menerima penghargaan dari Bupati Aceh Selatan terkait Diklatpim IV. Pada 2006, ia meraih peringkat II dengan predikat memuaskan dari Pusdiklat Regional I Bukittinggi.

Ia menerima Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden pada 2007, Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada 2016, dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun pada 2023. Pada 2012, ia juga memperoleh penghargaan atas kontribusi dalam Diklatpim II.

Pada 2020, TR menerima ucapan terima kasih dari Direktur Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, atas kerja sama teknis JFAIPP. Pada 2022, ia memperoleh penghargaan IKPA terbaik dari KPPN Tipe A1 Makassar. Tahun 2023, ia menerima Piagam Lencana Bakti Pembangunan Desa dari Menteri Desa serta penghargaan Kementerian Sosial atas dukungan terhadap operasi katarak gratis di Sinjai.

Pada 2026, TR tercatat menerima sertifikat sebagai penulis buku berjudul Konvergensi Ilmu Pengetahuan dalam Dinamika Peradaban Modern (Perspektif Multidisipliner dalam Menjawab Tantangan Global Abad ke-21) yang diterbitkan Bima Utama Press.

Fokus kebijakan di BSKDN

Di BSKDN, kerja TR berkaitan dengan penguatan strategi kebijakan yang dibutuhkan pemerintah daerah. Pemberitaan InsertRakyat.com pada 14 Juli 2026 mencatat dukungan BSKDN terhadap kemajuan daerah melalui forum dan pembahasan kebijakan lintas isu.

Isu pencemaran udara, misalnya, dibahas melalui sinkronisasi kebijakan antardaerah, pemantauan kualitas udara, penguatan transportasi publik, serta koordinasi di kawasan aglomerasi. Dalam persoalan pengangguran, pembahasan mencakup penguatan balai latihan kerja, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, kemitraan dunia usaha, dan pemanfaatan sistem pencocokan kerja digital.

Pengelolaan sampah menjadi isu lain yang memerlukan kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, komunitas lingkungan, serta masyarakat. Pendekatan lintas pihak diperlukan agar kebijakan dan pelaksanaannya saling terhubung.

Pada Agustus 2026, forum terkait program pembangunan tiga juta rumah membahas pertumbuhan penduduk, urbanisasi, keterbatasan lahan, kesenjangan antardaerah, akses pembiayaan, dan peran pemerintah daerah. Pembahasan juga mencakup pelaksanaan program, penyederhanaan layanan, dan penyediaan hunian.

Koordinasi pusat dan daerah turut menjadi perhatian dalam tindak lanjut program Cek Kesehatan Gratis pada Juli 2026, khususnya mengenai akses masyarakat. Sementara itu, forum aset stadion pada 20 Januari 2026 menyoroti tata kelola, keselamatan penonton, kerja sama pemerintah daerah dengan klub, serta peluang keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Rangkaian tugas TR bergerak dari urusan pemerintahan daerah dan pengembangan aparatur menuju perumusan strategi kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan.

Perjalanan yang terus berlanjut

Perjalanan karier TR Fahsul Falah merangkum pengalaman di sejumlah bidang pemerintahan: kepegawaian, kewilayahan, perencanaan, keuangan daerah, ketahanan pangan, pengembangan kompetensi, hingga strategi kebijakan. Perpindahan tugas itu berlangsung seiring perubahan tanggung jawab dan jenjang jabatan selama lebih dari tiga dekade.

Di BSKDN, fokus pekerjaannya kini berada pada penguatan strategi kebijakan untuk menjawab persoalan daerah dan pelayanan publik. Berbagai isu yang dibahas—mulai dari lingkungan, pekerjaan, perumahan, kesehatan, hingga pengelolaan aset—menunjukkan luasnya cakupan kebijakan yang membutuhkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan.

Sumber utama: Daftar Riwayat Hidup Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., ditandatangani di Jakarta pada 30 Juni 2026.
Penulis: Supriadi Buraerah

InsertRakyat.com · Fakta Bicara, Rakyat Menilai

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

PenulisMuhammad SubhanEditorSupriadi Buraerah

INSERT
RAKYAT.COM

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah