Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir (Tengah) bersama dengan Sang Made Mahendra Jaya dari Kemendagri (sudut Kiri) dan kanan pejabat publik. (Foto: Puspenkum Kemendagri).
INSERTRAKYAT.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan rencana kerja tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Paparan disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir. Beliau didampingi oleh Sang Made Mahendra Jaya dari Kemendagri.
Tomsi menjelaskan, total pagu anggaran Kemendagri tahun 2026 mencapai Rp7,8 triliun. Anggaran tersebut diarahkan pada tiga fokus utama, yakni mendukung Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, serta Program Prioritas Kementerian.
Pada Program Prioritas Presiden, dukungan diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, hingga penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program lain yang disiapkan meliputi Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, penanganan sampah, serta fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.
Untuk mendukung Program Prioritas Nasional, Kemendagri menekankan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penguatan tata kelola partai politik, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar, khususnya bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Dukungan juga diberikan pada pembinaan APBD, BUMD, serta penataan kelembagaan PKK dan Posyandu.
Selain itu, rencana kerja Kemendagri mencakup belanja wajib yang tidak dapat ditunda. Di antaranya penyediaan bahan makanan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi calon praja, seleksi anggota penyelenggara Pemilu, serta sejumlah belanja operasional. “Yang dimaksud adalah belanja pegawai, belanja operasional, dan pemeliharaan kantor,” kata Tomsi.
Sekjen Tomsi menambahkan, tiap unit eselon I juga menyiapkan rencana kerja spesifik. Misalnya, IPDN menargetkan lulusan 2026 mampu bersaing merebut beasiswa luar negeri melalui LPDP. “Ditargetkan kurang lebih 100 orang per tahun yang mendapatkan beasiswa,” jelasnya.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama sejumlah wakil ketua, antara lain Aria Bima, Zulfikar Arse Sadikin, Bahtra, dan Dede Yusuf. Hadir pula Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Sekjen ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, serta Sekretaris DKPP David Yama. (Agy-Insertrakyat.com).
