Pontianak, InsertRakyat.com — Isu mengenai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) yang disebut menjemput paksa Mantan Gubernur Kalbar, inisial S, mulai ramai diperbincangkan publik dan kalangan mahasiswa. Kabar ini mencuat setelah yang bersangkutan disebut-sebut mangkir dari panggilan penyidik.

“Memang benar Kejati Kalbar sedang mendalami dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kalbar yang dialirkan ke Yayasan Mujahidin Pontianak. Namun, soal penjemputan paksa, itu masih sebatas spekulasi,” ujar A, salah satu sumber kepada InsertRakyat.com.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, membenarkan bahwa penyidikan tengah berlangsung atas dugaan korupsi tersebut. Namun, ia menegaskan belum ada tindakan jemput paksa. “Ada tiga saksi yang kami periksa. Pada Selasa, 24 Juni 2025 (kemarin), Ketua Yayasan, inisial SK, hadir untuk diperiksa,” ujar I Wayan dalam pernyataan visual yang diterima InsertRakyat.com, Rabu (25/6/2025).

Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri aliran dan penggunaan dana hibah. Sekda Kalbar, inisial H, serta mantan gubernur, dijadwalkan hadir terpisah pada Rabu dan Kamis, 25–26 Juni 2025.

I Wayan menyebut mantan gubernur telah dua kali dipanggil namun tidak hadir, hanya mengajukan penjadwalan ulang. Hal ini dinilai sebagai bentuk penghindaran terhadap proses hukum.

“Kami berharap beliau kooperatif dan hadir, sebagai wujud ketaatan terhadap hukum,” lanjut I Wayan.

Pemeriksaan saksi adalah langkah penting dalam proses penegakan hukum. Kehadiran para pihak menunjukkan komitmen terhadap keadilan. “Keterangan saksi dibutuhkan untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana hibah,” tegasnya.

Dana hibah Pemprov Kalbar kepada Yayasan Mujahidin Pontianak diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Klarifikasi masih terus dilakukan oleh tim penyidik.

Baca Juga :  Breaking News: Resmob Parepare Ringkus Residivis Usai Aniaya Pacarnya Pakai Balok

Hal menarik lainnya, salah satu saksi dalam kasus ini, yakni Sekda Kalbar, kemarin terlihat mengikuti agenda pencegahan korupsi. Berdasarkan informasi internal birokrasi yang diterima tim InsertRakyat.com, Sekretaris Daerah Harisson memimpin secara virtual Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Data Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Rapat ini berlangsung di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalbar dan turut dihadiri oleh OPD terkait serta Direktorat Korsup Wilayah III KPK, Selasa siang (24/6).

Dalam rapat tersebut, Harisson menegaskan komitmen Pemprov Kalbar terhadap pemerintahan yang bersih dari korupsi. “Pemprov Kalbar berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih di semua sektor,” ujarnya.

Rakor membahas tata kelola pertambangan, dan Sekda menyampaikan apresiasi kepada KPK. Menurutnya, dukungan KPK akan memperkuat langkah Pemprov menciptakan sistem pertambangan yang transparan, legal, dan akuntabel.

Meski demikian, penyidikan Kejati Kalbar terhadap dugaan korupsi hibah masih berlanjut. Pemeriksaan terhadap Sekda dijadwalkan pada Kamis. Hingga kini, Kejati belum merilis detail jumlah dana hibah atau potensi kerugian negara.

Tanggapan Mantan Gubernur Kalbar

Mantan Gubernur Kalbar, Sutarmidji atau Sumidjil, angkat bicara terkait polemik dana hibah Pemprov Kalbar untuk Yayasan Mujahidin. Ia menegaskan, tanggung jawab dana hibah secara hukum berada pada penerima hibah sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Sumidjil juga menyayangkan pendekatan aparat penegak hukum yang menurutnya tidak memahami konteks daerah. “Mereka datang dan pergi, kami yang tinggal harus menanggung akibatnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Kapolres Aceh Timur - Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal, Teh Impor, dan Sitaan Hewan Langka

Ia mengklaim selama menjabat, dirinya dan jajaran Pemprov fokus membangun infrastruktur dan layanan dasar. Namun, katanya, upaya itu sering kali justru dibalas dengan pemeriksaan hukum yang tidak proporsional.

“Kalau untuk bangun jalan dan sekolah saja dianggap menyalahi aturan, padahal sangat dibutuhkan, lalu di mana keberpihakan terhadap rakyat?” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan gedung sekolah Yayasan Mujahidin dilakukan secara efisien, bahkan sudah diperiksa BPK RI Perwakilan Kalbar. Hasil audit disebut sesuai dengan proposal dan peruntukan.

“Biaya pembangunan gedung sekolah hanya Rp3,8 juta per meter. Sedangkan bangunan instansi vertikal yang juga pakai hibah bisa sampai Rp6,3 juta per meter. Silakan publik menilai,” ucapnya.

Ia menyebut seluruh dokumen pertanggungjawaban hibah telah disiapkan sesuai prosedur. Audit BPK, lanjutnya, menyatakan penggunaan dana sah secara administrasi dan substansi.

Terkait audit tambahan oleh BPKP, Sumidjil menyatakan tidak keberatan, tetapi meminta audit dilakukan objektif dengan pembanding yang setara. “Jangan audit kami saja, tapi juga instansi vertikal lain yang dapat hibah di Pontianak,” pintanya.

Sumidjil mengkritik metode audit hibah yang disamakan dengan proyek kontraktual. Menurutnya, pendekatan teknis proyek tidak relevan digunakan dalam evaluasi dana hibah.

Ia juga mempertanyakan kapasitas tim pemeriksa yang bukan berasal dari Kalbar. “Mereka dari luar daerah. Apa sudah punya sertifikasi teknis?” sindirnya.

Ia berharap audit dilakukan secara objektif dan profesional. Menurutnya, jangan sampai sentimen pribadi mengganggu proses hukum.

“Jangan karena urusan pribadi seperti izin yang lama diurus atau merasa tidak dihargai saat acara, lalu dilampiaskan dalam proses hukum,” ungkapnya.

Baca Juga :  Koalisi Parlemen Jalanan Bakal Melapor Ke Kejati Sulsel, Kasus Dugaan Korupsi Dengan Nilai Anggaran Rp 17,4 Miliar di Sinjai

Sumidjil menyatakan selama menjabat selalu patuh aturan. Ia menyebut pernah ada kejadian anggota Forkopimda tersinggung karena urusan tempat duduk dalam upacara, lalu membalas dengan pemanggilan dinas.

“Hanya karena tidak duduk di tengah, lalu enggan berfoto, dan dua hari kemudian OPD kami langsung dipanggil. Ini tidak profesional,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hukum harus dijalankan tanpa tekanan institusi atau kepentingan pribadi. Proses audit pun, katanya, harus mengedepankan nurani.

“Jangan tunduk pada tekanan mana pun. Jalankan audit dengan integritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada Tuhan. “Kalau keadilan tidak kami dapatkan di dunia, kami pasrah kepada Allah SWT,” tutupnya.

Kendati demikian, Ketua Yayasan Mujahidin, DR. Syarif Kamaruzaman, yang juga menjabat telah sebagai Pj. Bupati Kubu Raya, respon dan memenuhi panggilan penyidik Kejati Kalbar. Pemeriksaan dilakukan dua kali, yakni Senin (13/5) dan Selasa (24/6/2025), didampingi kuasa hukumnya.

Syarif membenarkan bahwa dirinya hadir sebagai Ketua Yayasan Mujahidin dalam perkara hibah Pemprov Kalbar. “Saya hadir memenuhi panggilan Kejati, sesuai kapasitas saya,” singkatnya.

Dalam kasus ini, Kejati Kalbar telah memanggil sedikitnya 15 saksi guna dimintai keterangan dan klarifikasi pada Mei lalu. Proses hukum masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan Sprindik Nomor: 02/0.1/Fd.1/04/2024 tertanggal 30 April 2024, pemanggilan telah dilakukan, namun publik baru mengetahui kehadiran Ketua Yayasan sebagai saksi yang pertama kali hadir. (/Irk/Tim).

INSERTRAKYAT.COM

Terhubung dengan Kami

Ikuti ruang komunikasi keluarga besar InsertRakyat.com melalui grup WhatsApp.

Barcode WhatsApp InsertRakyat.com
GABUNG GRUP WHATSAPP ↗

Pindai barcode atau tekan tombol untuk bergabung.

INSERTRAKYAT.COM · DIGITAL NEWS EXPERIENCE

InsertRakyat.comMEDIA ONLINE NASIONAL INDEPENDEN
Memuat berita InsertRakyat...
InsertRakyatFAKTA BICARA • RAKYAT MENILAI
Memuat berita...

Informasi aktual dalam genggaman digital

LAYANAN DIGITAL & TEKNOLOGI

Pengen Punya Website Menarik?

Hubungi Tim IT Kami. Wujudkan website profesional, modern, elegan, dan sesuai kebutuhan Anda.

HUBUNGI TIM IT KAMI ↗
INSERTRAKYAT.COM / DIGITAL

TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi, inovasi digital, kecerdasan buatan, sains, dan informasi yang membentuk masa depan.

BERITA TEKNOLOGI TERBARU

Memuat berita teknologi terbaru...
LIHAT SELURUH BERITA TEKNOLOGI ↗
INSERTRAKYAT.COM
MEDIA ONLINE NASIONAL INDEPENDEN
LIVE UPDATE

RUANG LITERASI

SATU TULISAN, SERIBU KEPALA MERENUNG

RUANG LITERASI

BILIK ELIPSIS

01
BERITA UTAMA
LIVE UPDATE
HEADLINE INFORMASI TERKINI
01
01
INSERTRAKYAT.COM
LIVE UPDATE

BERITA TERKINI

NASIONAL
01

BERITA PILIHAN

NASIONAL
Menyiapkan berita...

TERPOPULER HARI INI

PALING DIBACA
“
Berita yang baik membuka mata, humor yang baik membuka senyum.

RAGAM INFORMASI

WAWASAN
Menyiapkan kategori...

BERITA LAINNYA

INFORMASI TERBARU
Menyiapkan berita lainnya...
Iklan festival Literasi FESTIVAL Literasi Kota Pariaman, 8-10 Desember 2026, di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Pariaman. Gambar didesign dengan menggunakan kecerdasan artifisial