JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Komite I DPD RI membuka ruang pra-pembahasan perubahan UU Ketransmigrasian untuk menampung aspirasi daerah terkait pertanahan, pembangunan kawasan, hubungan pusat-daerah, dan pemerataan manfaat ekonomi.

Kementerian Transmigrasi mengapresiasi langkah Komite I DPD RI membuka ruang awal pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pembaruan regulasi perlu bertolak dari persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah, bukan semata kebutuhan kementerian.

“DPD merupakan representasi daerah. Banyak persoalan transmigrasi dirasakan langsung di daerah, mulai dari pertanahan, tata ruang, hubungan pusat dan daerah, sampai bagaimana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pembangunan kawasan,” ujar Iftitah dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI, Senin (5/10/2026).

Menurut Iftitah, UU Ketransmigrasian yang berlaku tidak gagal. Regulasi tersebut dinilai telah mengubah pendekatan transmigrasi dari pemindahan penduduk menuju pembangunan kawasan dan pusat pertumbuhan.

Namun, perubahan struktur ekonomi, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, industrialisasi dan hilirisasi, investasi, persoalan pertanahan, pengelolaan aset, serta pemerataan manfaat ekonomi membuat kerangka hukum tersebut perlu disesuaikan.

“Indonesia berubah, tantangannya berubah, dan transmigrasi juga harus mampu menjawab perubahan itu. Transmigrasi tidak bisa lagi hanya dimaknai sebagai memindahkan penduduk. Yang harus kita bangun adalah pekerjaan, produktivitas, pendapatan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Iftitah.

Baca Juga :  Kemenhub : Angkutan Perintis 3TP Beroprasi Hingga Akhir 2026

Iftitah menegaskan pembaruan UU tidak akan mengabaikan hak masyarakat yang telah mengikuti program transmigrasi sebelumnya. Kepastian hak lama, termasuk penyelesaian persoalan pertanahan dan legalisasi aset, disebut menjadi salah satu agenda utama.

“Yang sudah menjadi hak masyarakat harus kita berikan kepastian. Negara tidak boleh mengingkari apa yang telah dijanjikan kepada para transmigran terdahulu. Mereka adalah bagian penting dari sejarah pembangunan bangsa,” ujarnya.

Untuk program ke depan, pemerintah mengusulkan model transmigrasi yang lebih fleksibel. Polanya tidak selalu harus berupa rumah tapak dan sertifikat hak milik.

Di kawasan berbasis industri, misalnya, pendekatan dapat mencakup kepastian pekerjaan, hunian layak, peningkatan kompetensi, dan perlindungan tenaga kerja.

Namun, Iftitah menegaskan kawasan industri tidak dimaksudkan menjadikan transmigrasi sebagai pemasok tenaga kerja.

“Industri bukan tujuan transmigrasi. Industri adalah salah satu mesin ekonomi. Tujuan akhirnya tetap sama: pekerjaan, pendapatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat kawasan. Masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama dan mendapat kesempatan pertama dari pertumbuhan yang tercipta,” tegasnya.

Kementerian Transmigrasi juga mendorong penguatan Koperasi Masyarakat Kawasan sebagai kendaraan ekonomi bersama. Hak individual masyarakat tetap dilindungi, sementara produksi, rantai nilai, akses pembiayaan, dan kekuatan pasar dapat diperkuat secara kolektif.

Pendekatan pembangunan kawasan juga diarahkan melalui prinsip Economic Engine First. Pemerintah ingin memastikan potensi ekonomi, pasar atau off-taker, investasi, kegiatan usaha, kebutuhan sumber daya manusia, hunian, dan infrastruktur tersedia sebelum penempatan masyarakat dilakukan.

Baca Juga :  Bentrokan Sengit Pecah di Medan Polonia

“Kita tidak ingin memindahkan masyarakat ke suatu kawasan kemudian berharap ekonominya tumbuh. Kita ingin memastikan mesin ekonominya tumbuh terlebih dahulu, agar masyarakat yang datang memiliki pekerjaan, usaha, dan masa depan,” kata Iftitah.

Kementerian Transmigrasi juga mengusulkan agar pendampingan kawasan tidak hanya ditentukan oleh batas waktu lima tahun. Tingkat kematangan kawasan dinilai perlu menjadi pertimbangan sebelum tanggung jawab pembangunan diserahkan.

“Kita tidak menyerahkan kawasan karena usianya sudah lima tahun. Kita menyerahkan kawasan ketika ia sudah mampu tumbuh,” ujar Iftitah.

Pembaruan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola tanah dan aset transmigrasi. Tanah di kawasan transmigrasi diusulkan tidak hanya dipandang secara administratif, tetapi dapat dikelola secara produktif sesuai fungsi dan ketentuan hukum untuk mendukung pelayanan publik, kegiatan ekonomi, investasi, dan penerimaan negara.

Untuk persoalan yang melibatkan banyak sektor, Kementerian Transmigrasi mengusulkan penguatan kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi. Lembaga tersebut diusulkan dipimpin Presiden dengan Menteri Transmigrasi sebagai sekretaris.

Menurut Iftitah, persoalan transmigrasi berkaitan dengan pertanahan, kawasan hutan, infrastruktur, industri, investasi, energi, ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Iftitah mengatakan ukuran keberhasilan transmigrasi ke depan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kepala keluarga yang ditempatkan, rumah yang dibangun, luas lahan, atau sertifikat yang diterbitkan.

Indikator yang diusulkan mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pertumbuhan UMKM dan koperasi, investasi, serta kemampuan kawasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru secara berkelanjutan.

Baca Juga :  Jelang Ramadhan, Rumah Zakat Gelar Senam dan Berbagi Kurma untuk Lansia

Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengapresiasi perubahan pendekatan Kementerian Transmigrasi yang tidak lagi hanya berorientasi pada pemindahan penduduk, tetapi juga pembangunan kawasan dan peningkatan kesejahteraan.

“Kami sangat mengapresiasi karena selama ini konsep yang kita tahu mengenai transmigrasi adalah konsep pemindahan penduduk. Ternyata itu berbeda sekali konsepnya sekarang,” ujarnya.

Iftitah menegaskan rapat bersama Komite I DPD RI masih berada pada tahap awal dan belum memasuki pembahasan pasal demi pasal.

“Kami belum meminta DPD RI menyetujui satu pasal pun. Kami meminta agar urgensi perubahan UU ini dapat kita sepakati bersama, kemudian substansinya dibahas dengan melibatkan daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Kementerian Transmigrasi berharap Komite I DPD RI dapat mendorong RUU Ketransmigrasian melalui mekanisme legislasi DPD RI sehingga memperoleh ruang dalam Prolegnas Prioritas 2027.

“RUU ini bukan semata-mata tentang Kementerian Transmigrasi. Ini tentang bagaimana negara memperkuat daerah. Karena itu kami ingin pembaruannya lahir dari aspirasi daerah dan dikawal bersama DPD RI,” pungkas Iftitah.

Baca berita terbaru InsertRakyat.com langsung di WhatsApp. Pastikan aplikasi WhatsApp sudah terpasang di HP, lalu buka Channel InsertRakyat.com dan klik Ikuti.

 

Jurnalis: Anggytha /Syamsul

Editor   : Supriadi Buraerah

INSERTRAKYAT.COM

Terhubung dengan Kami

Ikuti ruang komunikasi keluarga besar InsertRakyat.com melalui grup WhatsApp.

Barcode WhatsApp InsertRakyat.com
GABUNG GRUP WHATSAPP ↗

Pindai barcode atau tekan tombol untuk bergabung.

INSERTRAKYAT.COM · DIGITAL NEWS EXPERIENCE

InsertRakyat.comMEDIA ONLINE NASIONAL INDEPENDEN
Memuat berita InsertRakyat...
InsertRakyatFAKTA BICARA • RAKYAT MENILAI
Memuat berita...

Informasi aktual dalam genggaman digital

LAYANAN DIGITAL & TEKNOLOGI

Pengen Punya Website Menarik?

Hubungi Tim IT Kami. Wujudkan website profesional, modern, elegan, dan sesuai kebutuhan Anda.

HUBUNGI TIM IT KAMI ↗
INSERTRAKYAT.COM / DIGITAL

TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi, inovasi digital, kecerdasan buatan, sains, dan informasi yang membentuk masa depan.

BERITA TEKNOLOGI TERBARU

Memuat berita teknologi terbaru...
LIHAT SELURUH BERITA TEKNOLOGI ↗
INSERTRAKYAT.COM
MEDIA ONLINE NASIONAL INDEPENDEN
BERITA UTAMA
LIVE UPDATE
HEADLINE INFORMASI TERKINI
01
01
INSERTRAKYAT.COM
LIVE UPDATE

BERITA TERKINI

NASIONAL
01

BERITA PILIHAN

NASIONAL
Menyiapkan berita...

TERPOPULER HARI INI

PALING DIBACA
“
Berita yang baik membuka mata, humor yang baik membuka senyum.

RAGAM INFORMASI

WAWASAN
Menyiapkan kategori...

BERITA LAINNYA

INFORMASI TERBARU
Menyiapkan berita lainnya...
Iklan festival Literasi FESTIVAL Literasi Kota Pariaman, 8-10 Desember 2026, di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Pariaman. Gambar didesign dengan menggunakan kecerdasan artifisial
LIVE UPDATE

RUANG LITERASI

SATU TULISAN, SERIBU KEPALA MERENUNG

RUANG LITERASI

BILIK ELIPSIS

01