Dompu, Insertrakya.com — Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dicurigai menyimpang. Kamis, (12/2/2026).

Di sanalah Aladin, pemuda asli Desa Madaprama, secara resmi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa Madaprama Tahun Anggaran 2021 hingga 2025. Laporan tersebut telah disampaikan secara resmi ke Kejari Dompu pada 4 Februari 2026.

Dalam keterangannya kepada Insertrakyat.com, Aladin membeberkan bahwa total pagu Dana Desa Madaprama selama lima tahun terakhir mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

Tahun 2021: Rp1.086.145.000

  • Tahap I: Rp864.958.000
  • Tahap II: Rp126.958.000
  • Tahap III: Rp94.229.000

Tahun 2022: Rp978.080.000

  • Tahap I: Rp626.672.000
  • Tahap II: Rp234.272.000
  • Tahap III: Rp117.136.000

Tahun 2023: Rp1.168.999.000

  • Tahap I: Rp469.499.700
  • Tahap II: Rp350.699.700
  • Tahap III: Rp348.799.600
Baca Juga :  Pemkab Tanjab Barat Gelar Istisqa Saat Kemarau Panjang, Mendagri Tak Biarkan Warga Sendirian

Tahun 2024: Rp1.194.904.000

  • Tahap I: Rp551.861.600
  • Tahap II: Rp643.042.400

Tahun 2025: Rp1.085.285.000

  • Tahap I: Rp534.141.700
  • Tahap II: Rp551.143.300

Menurut Aladin, anggaran tersebut diperuntukkan [untuk] berbagai proyek pembangunan desa, seperti pembangunan irigasi, pembangunan gang, hingga pengecoran jalan desa. Namun, berdasarkan laporan masyarakat, hasil pekerjaan fisik di lapangan dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis dan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dikucurkan.

“Kami menduga kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Madaprama. Banyak pekerjaan fisik yang tidak sesuai kualitas, tidak sesuai spesifikasi, dan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dicairkan,” ujar Aladin.

Ia juga menegaskan adanya indikasi keterlibatan oknum perangkat desa dalam pengelolaan proyek desa. Padahal, menurut aturan, perangkat desa tidak dibenarkan mengelola proyek secara langsung karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan desa.

Baca Juga :  PP 20/2026 Beri Kepastian Pajak bagi Pelaku UMKM

“Perangkat desa tidak boleh menjadi pelaksana proyek. Jika itu terjadi, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi potensi penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan,” tegasnya.

Selain Dana Desa, Aladin juga meminta Kejari Dompu melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madaprama. Ia menyoroti penyertaan modal yang disebut mencapai lebih dari Rp100.000.000 setiap tahun, namun tidak diiringi dengan hasil usaha yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

“Keterbukaan laporan keuangan BUMDes kepada masyarakat dan pemuda desa sangat minim. Tidak ada transparansi jelas terkait pendapatan, perputaran usaha, maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” ujarnya.

Menurut Aladin, kondisi ini menunjukkan lemahnya prinsip akuntabilitas dan transparansi, padahal BUMDes seharusnya menjadi instrumen ekonomi rakyat desa, bukan ruang gelap pengelolaan anggaran publik.

Baca Juga :  Polemik Lahan Transmigrasi Desa Air Balu "Berkecamuk" dan Angka Korupsi Yayasan BHS Menyentuh Ekor Pesawat

Ia menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat serta upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.

Aladin juga secara tegas meminta Kejaksaan Negeri Dompu bekerja secara profesional, objektif, dan independen tanpa intervensi kepentingan apa pun.

“Kami berharap Kejari Dompu bekerja secara objektif dan transparan. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami bersama masyarakat dan pemuda Desa Madaprama akan menyampaikan aspirasi secara terbuka di depan Kantor Kejaksaan Negeri Dompu sebagai bentuk desakan moral dan tekanan publik,” tandasnya. (rah/rah)

LINTAS WHATSAPP GROUP ↗
INFORMASI NKRI
LIVE UPDATE
BUKA BERITA ›
LIVE UPDATE
CAKRAWALA INFORMASI

LINTAS INFORMASI NKRI

Mengikuti peristiwa dan perkembangan dari berbagai daerah di Indonesia, dengan perhatian pada fakta dan kepentingan publik.

Geser dan perbesar peta untuk menjelajahi wilayah Indonesia.
InsertRakyat.com Fakta Bicara • Rakyat Menilai
LIVE UPDATE
01
MEMUAT BERITA
LIVE UPDATE

RUANG LITERASI

SATU TULISAN, SERIBU KEPALA MERENUNG

RUANG LITERASI

BILIK ELIPSIS

01
BERITA UTAMA
LIVE UPDATE
HEADLINEINFORMASI TERKINI
01
Memuat berita...
INSERTRAKYAT.COM
LIVE UPDATE

BERITA TERKINI

NASIONAL
Memuat berita...

BERITA PILIHAN

NASIONAL
Memuat berita...

TERPOPULER HARI INI

PALING DIBACA
“
Berita yang baik membuka mata, bukan sekadar memenuhi halaman.

RAGAM INFORMASI

WAWASAN

BERITA LAINNYA

INFORMASI TERBARU
INSERTRAKYAT.COM

Terhubung dengan Kami

Ikuti ruang komunikasi keluarga besar InsertRakyat.com melalui grup WhatsApp.

Barcode WhatsApp InsertRakyat.com
GABUNG GRUP WHATSAPP ↗

Pindai barcode atau tekan tombol untuk bergabung.

INSERTRAKYAT.COM · DIGITAL NEWS EXPERIENCE

InsertRakyat.comMEDIA ONLINE NASIONAL INDEPENDEN
Memuat berita InsertRakyat...
InsertRakyatFAKTA BICARA • RAKYAT MENILAI
Memuat berita...

Informasi aktual dalam genggaman digital

LAYANAN DIGITAL & TEKNOLOGI

Pengen Punya Website Menarik?

Hubungi Tim IT Kami. Wujudkan website profesional, modern, elegan, dan sesuai kebutuhan Anda.

HUBUNGI TIM IT KAMI ↗
INSERTRAKYAT.COM / DIGITAL

TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi, inovasi digital, kecerdasan buatan, sains, dan informasi yang membentuk masa depan.

BERITA TEKNOLOGI TERBARU

Memuat berita teknologi terbaru...
LIHAT SELURUH BERITA TEKNOLOGI ↗
INSERTRAKYAT.COM
MEDIA ONLINE NASIONAL INDEPENDEN
Iklan festival Literasi FESTIVAL Literasi Kota Pariaman, 8-10 Desember 2026, di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Pariaman. Gambar didesign dengan menggunakan kecerdasan artifisial