PEMERINTAH menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan kebijakan perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi ini menghadirkan sejumlah penyesuaian yang ditujukan untuk menjaga kemudahan berusaha sekaligus menciptakan tata kelola perpajakan yang lebih tertata dan berkeadilan. Selasa (9/6).
Di tengah peran UMKM yang selama ini menjadi penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah, kebijakan tersebut hadir untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang sedang mengembangkan skala usahanya. Pemerintah menilai bahwa sistem perpajakan perlu tumbuh seiring perkembangan dunia usaha tanpa menghilangkan ruang bagi UMKM untuk berkembang.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan bahwa aturan baru tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan kebijakan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
“Sejak awal, pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM melalui evolusi kebijakan perpajakan, mulai dari PP 46 Tahun 2013 dengan tarif 1 persen, PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5 persen, hingga PP 55 Tahun 2022. Setelah evaluasi menyeluruh, PP Nomor 20 Tahun 2026 hadir sebagai penyempurnaan agar dukungan pemerintah semakin adil dan tepat sasaran,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Insertrakyat.com di Jakarta hari ini.
Salah satu poin yang tetap dipertahankan dalam regulasi tersebut adalah fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Ketentuan mengenai omzet sampai Rp500 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak penghasilan juga tetap berlaku.
Melalui aturan ini, pemerintah juga memberikan kemudahan administrasi bagi kelompok usaha tertentu. Wajib pajak orang pribadi dan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan tarif final 0,5 persen tanpa batas waktu. Sementara koperasi diberikan masa pemanfaatan fasilitas selama empat tahun sejak terdaftar.
Di saat yang sama, regulasi tersebut diarahkan untuk memastikan fasilitas perpajakan benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang membutuhkan. Pemerintah berupaya menutup berbagai celah yang berpotensi digunakan untuk menghindari ketentuan perpajakan, termasuk praktik pemecahan usaha atau pembentukan beberapa entitas baru demi memperoleh fasilitas yang sama.
DJP juga menekankan bahwa badan usaha yang beralih ke mekanisme perpajakan umum tidak serta-merta menghadapi beban pajak yang lebih besar. Dalam sistem tersebut, pengenaan pajak didasarkan pada laba bersih setelah dikurangi biaya operasional yang diperkenankan, bukan pada keseluruhan omzet usaha.
Penerapan aturan baru ini akan disertai masa penyesuaian melalui edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan agar proses transisi berjalan lancar dan pelaku UMKM dapat memahami ketentuan yang berlaku tanpa kendala berarti.
“Pemerintah ingin hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra yang mendampingi perjalanan para pelaku usaha. Kami ingin memastikan UMKM kita bertransformasi menjadi usaha yang semakin kuat, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi,” kata Bimo.
Pemerintah berharap pelaku UMKM memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan usaha, memperkuat daya tahan bisnis, serta meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. (S/rls).
