BATAM, — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Forkopimda di Sumatera memperkuat koordinasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan harga pangan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah.

Arahan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menilai kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi faktor penting dalam menghadapi persoalan daerah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, politik, hukum, keamanan, dan pembangunan.

Menurut Tito, setiap unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan yang berbeda. Jika kekuatan tersebut dipadukan melalui koordinasi yang baik, pemerintah daerah akan lebih cepat merespons dan menyelesaikan persoalan.

“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito.

Ia mengatakan membangun kekompakan antarpimpinan daerah tidak selalu mudah. Masing-masing unsur memiliki tugas, kewenangan, dan kepentingan yang berbeda sehingga komunikasi tidak seharusnya baru dilakukan ketika persoalan muncul.

Tito menyarankan rapat Forkopimda dilakukan secara berkala, setidaknya satu atau dua bulan sekali. Pertemuan informal juga dinilai penting untuk membangun kedekatan dan komunikasi antarpimpinan.

Menurut dia, hubungan yang harmonis di antara unsur Forkopimda dapat mempercepat penyelesaian persoalan daerah. Sebaliknya, ketidakharmonisan antarpimpinan berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Koordinasi tersebut, kata Tito, perlu diarahkan pada persoalan konkret di masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki karakter dan masalah lokal yang berbeda sehingga penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama.

Dalam konteks ekonomi, Tito meminta kepala daerah bersama Forkopimda di Sumatera menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,29 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.

Tito juga menyebut pertumbuhan ekonomi antardaerah masih beragam. Di Sumatera, Kepulauan Riau dan Lampung disebut sebagai provinsi yang pertumbuhan ekonominya berada di atas angka nasional.

Karena itu, ia meminta daerah lain memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi. Program dan belanja pemerintah juga perlu berjalan efektif agar memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi daerah.

“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” jelasnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, Tito menyoroti pengendalian harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan. Kenaikan harga pangan dinilai dapat langsung memengaruhi kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak terhadap stabilitas keamanan serta politik.

“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelas Tito.

Ia meminta Forkopimda ikut mendukung pengendalian inflasi melalui langkah konkret sesuai kondisi masing-masing daerah. Upaya tersebut, menurutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur Forkopimda.

Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, para gubernur dan bupati/wali kota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumatera, serta pejabat terkait lainnya.

Pembaca dapat terus mengikuti informasi publik dan kerja jurnalistik InsertRakyat.com dengan mengikuti atau mem-follow saluran WhatsApp serta media sosial InsertRakyat.com.

(Editor: Tim Redaksi InsertRakyat.com/sumber Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan).