BONE, INSERTRAKYAT.COM – Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi fokus Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan KPP Pratama Watampone di Aula KPP Pratama Watampone, Rabu (15/7).
Forum yang mengusung tema “Membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang akuntabel dan berkelanjutan” itu mempertemukan pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, dan para pemangku kepentingan dari Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo.
Kegiatan dikemas dalam bentuk talkshow dengan menghadirkan Kepala KPP Pratama Watampone Dr. Amran, SE., Ak., MPA, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bone Muh. Zuhri, STP., MM, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Bone Prof. Dr. Ridhwan, S.Ag., M.Ag, serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bone Fri Harmoko, SH., MH.
Peserta yang mengikuti forum berasal dari perwakilan Dinas Koperasi Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional di tiga kabupaten tersebut, yayasan pemilik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pengurus Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala KPP Pratama Watampone Dr. Amran mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan agenda tahunan yang pada tahun ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Pajak 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah hadir dalam acara Forum Konsultasi Publik KPP Pratama Watampone 2026 ini. Acara FKP ini merupakan agenda rutin tahunan, dan untuk tahun ini dirangkai dalam momentum Hari Pajak 2026,” ujarnya.
Amran menegaskan forum tersebut tidak membahas aspek teknis perpajakan. Menurutnya, KPP Pratama Watampone hadir sebagai bagian dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program strategis nasional.
“Pada forum ini kami tidak akan membahas teknis perpajakan. Fokus kami adalah bagaimana membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Kami juga berharap masukan dari akademisi dan unsur penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas program strategis ini,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, KPP Pratama Watampone berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kolaborasi yang melibatkan unsur akademisi, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan diharapkan mampu mendukung tata kelola kedua program secara akuntabel dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo.
(isma/isma).
Follow Berita InsertRakyat.com – whatsapp.com/channel
