Oleh Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis.

AKADEMISI yang juga sastrawan, Dr. Wannofri Samry, M.Hum., melalui aplikasi biru, Rabu, 8 Juli 2026, menulis sebuah catatan kebudayaan yang menyorot dunia perbukuan di era digital. Saya membacanya dengan saksama. Catatan singkat itu mengandung kegelisahan yang layak didiskusikan lebih jauh.

Da Wan—demikian saya akrab menyapanya—mengemukakan bahwa kehadiran media digital melalui gawai pintar, media sosial, dan berbagai dokumen elektronik menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan buku cetak. Toko buku masih berdiri, baik luring maupun daring. Namun, denyutnya tidak lagi seramai dua atau tiga dekade lalu.

Pembeli buku cetak juga semakin terbatas. Mayoritas berasal dari generasi yang tumbuh pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Sementara itu, arus utama Generasi Z cenderung merasa kebutuhan informasinya telah terpenuhi oleh media sosial, video pendek, atau beragam platform digital.

Persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perubahan medium membaca. Ia berkaitan erat dengan transformasi ekosistem pengetahuan. Menurunnya posisi buku cetak dalam kehidupan masyarakat berpotensi memengaruhi kualitas praktik literasi, terutama kemampuan membaca secara reflektif, membangun argumentasi, dan menghasilkan karya tulis yang lahir dari proses berpikir yang matang.

Di tengah situasi itu, penerbit masih bertahan. Banyak penulis tetap menulis. Universitas masih mendorong dosen menerbitkan buku. Para penyair bahkan terus menerbitkan antologi secara swadaya. Semua itu menunjukkan satu hal penting bahwa dunia perbukuan hari ini lebih banyak digerakkan oleh idealisme daripada hitung-hitungan bisnis.

Itulah yang saya anggap sebagai inti catatan kebudayaan Da Wan. Buku tetap hidup karena masih ada orang-orang yang percaya bahwa ia merupakan bagian penting dari peradaban. Namun, sudut pandang ini perlu diperluas. Yang sedang berubah bukan sekadar cara membaca, tapi juga keseluruhan ekosistem literasi kita.

Media digital memang menawarkan kemudahan luar biasa. Informasi tersedia dalam hitungan detik. Semua serba cepat dan ringkas. Akan tetapi, kecepatan itu tidak serta-merta menggantikan pengalaman membaca sebuah buku secara utuh. Buku mengajak pembaca memasuki alur berpikir yang runtut. Ia melatih kesabaran, daya analisis, kemampuan menghubungkan gagasan, dan kedalaman berpikir.

Hal-hal seperti inilah yang makin sulit ditemukan dalam budaya konsumsi informasi yang serba instan.

Kita tentu tidak mungkin menolak kemajuan teknologi. Digitalisasi merupakan keniscayaan. Buku elektronik, perpustakaan digital, hingga platform membaca daring telah membuka akses pengetahuan yang jauh lebih luas. Banyak orang kini dapat membaca tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menyikapi fenomena ini, persoalannya bukan memilih salah satu. Buku cetak dan media digital semestinya saling melengkapi.

Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru ketimpangan. Anak-anak dan remaja semakin akrab dengan ponsel, tapi kian jauh dari buku. Mereka terbiasa menggulir layar berjam-jam, namun sulit berkonsentrasi membaca beberapa halaman tanpa terdistraksi. Akibatnya, kemampuan memahami bacaan panjang perlahan menurun. Padahal, berbagai riset pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan literasi mendalam sangat berkaitan dengan kecakapan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.

Di sinilah saya sependapat dengan tawaran Da Wan bahwa kecintaan terhadap buku harus dibangun kembali, terutama di lingkungan sekolah. Namun, pekerjaan besar ini tidak bisa dibebankan kepada guru semata.

Keluarga menjadi benteng pertama. Anak yang tumbuh di rumah yang memiliki perpustakaan keluarga, melihat orang tuanya membaca, dan terbiasa diajak berdiskusi, umumnya memiliki kedekatan yang lebih alami dengan buku. Sebaliknya, jika rumah sepenuhnya dikuasai layar gawai dan televisi tanpa pendampingan, sulit berharap anak akan mencintai aktivitas membaca.

Sekolah pun perlu menghadirkan pengalaman membaca yang menyenangkan. Perpustakaan jangan hanya menjadi ruang penyimpanan buku yang kaku. Perpustakaan harus menjadi ruang hidup yang ramai oleh diskusi, bedah buku, temu penulis, hingga kegiatan membaca bersama. Guru pun perlu didukung agar memiliki ruang dan waktu untuk menjadi teladan sebagai pembaca di sekolah.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar. Industri perbukuan tidak akan sehat jika hanya mengandalkan idealisme para penulis dan penerbit. Kebijakan pengadaan buku bermutu, penguatan perpustakaan daerah, insentif bagi penerbit independen, hingga dukungan terhadap toko buku lokal merupakan bagian dari investasi kebudayaan. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tapi sangat menentukan kualitas generasi mendatang.

Di sisi lain, komunitas literasi yang tumbuh di berbagai daerah juga layak mendapat perhatian khusus. Selama ini, mereka menjadi jembatan efektif antara buku dan masyarakat. Mereka menyelenggarakan lapak baca, diskusi sastra, kelas menulis, hingga festival literasi secara mandiri. Kehadiran mereka membuktikan bahwa semangat membaca belum padam; ia hanya membutuhkan ruang dan ekosistem yang sehat untuk terus tumbuh.

Masa depan buku cetak bukan semata ditentukan oleh perkembangan teknologi. Ia ditentukan oleh pilihan kebudayaan yang kita ambil hari ini. Apakah kita akan membiarkan generasi mendatang hanya akrab dengan potongan-potongan informasi yang datang silih berganti, atau tetap memperkenalkan mereka kepada buku sebagai ruang perenungan, dialog, dan pembentukan karakter.

Saya percaya buku tidak sedang sekarat. Kita butuh ekosistem yang kuat sebagai penopang. Menyelamatkan buku berarti menyelamatkan tradisi membaca. Menyelamatkan tradisi membaca berarti menjaga kemampuan bangsa ini untuk berpikir jernih, bernalar kritis, dan berimajinasi.

Sebagaimana diingatkan Dr. Wannofri Samry, penerbit masih bertahan bukan semata-mata karena keuntungan ekonomi, tapi lebih jauh karena idealisme, cinta kepada buku, dan tanggung jawab kebudayaan. Kini, tanggung jawab itu bukan lagi milik penulis dan penerbit saja. Ia telah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan, kita mafhum, setiap peradaban besar selalu dibangun oleh masyarakat yang menghargai buku. (Red).

Tag:

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

PenulisMuhammad SubhanEditorSupriadi Buraerah

INSERT
RAKYAT.COM

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah