JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar target 400 ribu unit bedah rumah pada 2026 dapat tercapai.
Arahan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (10/7/2026).
“Target bedah rumah tahun ini sekitar 400 ribu unit. Sekarang sudah memasuki bulan Juli, sehingga pelaksanaannya harus dipercepat agar program ini bisa berjalan sesuai target,” kata Tito.
Ia menjelaskan, data calon penerima BSPS sebenarnya sudah tersedia. Namun, sebagian masih harus diverifikasi karena belum memenuhi persyaratan, sementara sejumlah daerah juga masih mengajukan data baru.
Menurut Tito, masih ada pemerintah daerah yang belum memberikan perhatian serius terhadap percepatan program tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh usulan penerima dipastikan telah diverifikasi di lapangan agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
“Kalau usulan tidak memenuhi syarat, misalnya target suatu daerah 200 rumah tetapi yang lolos verifikasi hanya 50 rumah, maka sisa kuotanya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih siap. Jangan sampai nanti daerah justru kecewa,” ujarnya.
Tito juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh calon penerima memenuhi ketentuan yang ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Untuk mempercepat proses pendataan dan verifikasi, ia mendorong kolaborasi yang lebih kuat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten dan kota.
“Intinya, rekan-rekan di daerah harus melakukan langkah-langkah untuk mendukung percepatan target 400 ribu unit ini,” tegasnya.
Menurut Tito, percepatan pelaksanaan BSPS tidak hanya membantu menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian daerah.
“Nah itu yang kita harapkan. Di lapangan bisa bergerak mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakan, sehingga program dapat dieksekusi dengan baik,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta diikuti secara daring oleh Kepala BPS kabupaten/kota dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari seluruh Indonesia. (Red).
