Penulis : Supriadi Buraerah, Lembaga Pendidikan Journalist Center Pekanbaru.
Editor: Muhammad Subhan, pegiat literasi dan founder Sekolah Menulis Elipsis.
Isi Berita ini dihimpun dari berbagai sumber [literasi] dan ditulis di Jakarta, 22 Mei 2026.
JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Di tengah arus besar kapitalisme politik yang perlahan menggerus watak ideologis republik, nama Megawati Soekarnoputri tetap berdiri sebagai simpul penting dalam kesinambungan lumbung pemikiran Sukarno. Ia bukan sekadar anak biologis Sang Proklamator, melainkan pewaris dari pergulatan panjang tentang nasionalisme, dan cita-cita besar membangun Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
Awalmulanya Politik [Megawati] tumbuh dari rahim sejarah yang penuh guncangan. Ia menyaksikan bagaimana kekuasaan dapat mengubah seorang pemimpin besar menjadi sunyi di akhir hayatnya. Tetapi gagasan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu momentum untuk kembali menemukan jalannya di tengah rakyat yang terus merasakan ketimpangan sosial, ketergantungan ekonomi, dan pudarnya kedaulatan bangsa di hadapan kekuatan modal;.
Dalam perjalanan itulah Megawati muncul bukan sebagai orator revolusioner seperti Bung Karno, melainkan sebagai penjaga nyala ideologi dalam bentuk yang lebih tenang dan lebih membumi. Politiknya bergerak melalui kesabaran, konsolidasi, dan pembentukan loyalitas akar rumput. Ia memahami bahwa kekuatan terbesar politik Indonesia bukan hanya terletak pada kekuasaan negara, tetapi pada ikatan emosional antara rakyat kecil dengan simbol perjuangan yang mereka yakini.
Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Megawati membangun politik yang bertumpu pada nasionalisme kerakyatan. Narasi tentang wong cilik, kedaulatan bangsa, serta pentingnya negara hadir melindungi rakyat kecil terus menjadi poros pidato dan sikap politiknya. Dalam pandangan Megawati, negara adalah alat perjuangan untuk menjaga martabat rakyat dari dominasi oligarki ekonomi dan tekanan kekuatan asing.
Namun seperti seluruh perjalanan kekuasaan dalam sejarah republik, idealisme sering bertabrakan dengan kenyataan politik praktis.
Ketika Megawati memasuki pusat kekuasaan negara, ia tidak hanya berhadapan dengan cita-cita ideologis, tetapi juga dengan realitas kompromi elite, konfigurasi oligarki, serta kebutuhan menjaga stabilitas nasional di tengah demokrasi yang masih rapuh. Dari sinilah muncul kritik bahwa politik nasionalisme yang dahulu berbicara tentang pembebasan rakyat perlahan ikut terseret dalam pragmatisme elektoral dan konsolidasi kekuasaan partai.
Meski demikian, Megawati tetap memosisikan dirinya sebagai penjaga garis ideologis Sukarnoisme di tengah politik Indonesia yang semakin liberal dan transaksional. Ia terus mengingatkan tentang pentingnya kedaulatan pangan, penguasaan sumber daya alam oleh negara, hingga bahaya dominasi kapital asing terhadap arah ekonomi nasional. Dalam banyak pidatonya, gema pemikiran Bung Karno tentang nation and character building tetap terasa kuat, bahwa bangsa besar tidak boleh kehilangan watak [ciri khas- Demokrasi]. Bangsa dan Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan modal global, dan tidak boleh membiarkan rakyat kecil tercerabut dari tanah perjuangannya sendiri.
Di situlah Megawati menjadi lebih dari sekadar tokoh politik dan makin dicintai oleh masyarakat nasional.
Arah politik PDIP adalah pengingat bahwa republik ini pernah dibangun dengan cita-cita besar tentang keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kaum marhaen. Tetapi pada saat bersamaan, PDIP juga memperlihatkan bagaimana perjuangan mempertahankan ideologi sering kali harus berjalan di lorong kompromi kekuasaan yang tidak selalu ideal, meskipun sifatnya sementara.
Megawati Soekarnoputri menghadirkan satu renungan penting bagi bangsa ini, bahwa demokrasi tanpa arah ideologi hanya akan melahirkan pasar kekuasaan, sementara ideologi tanpa keberanian membela rakyat hanya akan berubah menjadi slogan sejarah yang kehilangan makna di hadapan penderitaan wong cilik.
Megawati Merawat Kepercayaan Rakyat
Jejak politik Megawati Soekarnoputri tidak dapat dipisahkan dari pengalaman sejarah yang membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan. Untuk memahami karakter kepemimpinannya hari ini, publik perlu melihat kembali bagaimana perubahan politik nasional pasca-1965 meninggalkan pengaruh mendalam terhadap kehidupan pribadi dan perjalanan politiknya dan merawat kepercayaan rakyat.
Bagi Megawati, politik bukan sekadar arena perebutan jabatan atau ruang pidato ideologis. Politik adalah pengalaman hidup yang berkaitan langsung dengan jatuhnya kekuasaan ayahnya, Sukarno, pada masa transisi menuju Orde Baru. Ia menyaksikan bagaimana seorang presiden yang sebelumnya menjadi simbol perjuangan bangsa perlahan kehilangan pengaruh politik, dijauhkan dari pusat kekuasaan, lalu menghabiskan masa akhirnya dalam situasi yang serba terbatas.
Perubahan besar itu tidak hanya memengaruhi posisi keluarga Soekarno di panggung nasional, tetapi juga membentuk cara Megawati memahami realitas politik Indonesia. Dari pengalaman tersebut, ia melihat bahwa loyalitas politik dapat berubah sangat cepat dan kekuasaan negara mampu bergerak keras terhadap pihak yang dianggap mengganggu stabilitas.
Pada masa pemerintahan Soeharto, keluarga Soekarno berada dalam pengawasan politik yang ketat. Aktivitas mereka dibatasi dan hubungan politik di sekitar keluarga terus dipantau. Situasi itu membentuk karakter Megawati menjadi lebih berhati-hati dalam membangun hubungan politik maupun menentukan lingkar kepercayaannya.
Pengalaman hidup di bawah tekanan politik Orde Baru membuat Megawati tumbuh dengan gaya kepemimpinan yang cenderung tertutup dan penuh perhitungan. Ia tidak dikenal sebagai tokoh yang gemar membangun sensasi politik melalui pernyataan terbuka. Sebaliknya, Megawati lebih sering memilih diam sambil mengamati arah pergerakan politik nasional.
Sikap tersebut kemudian menjadi salah satu ciri khas kepemimpinannya. Dalam banyak momentum penting, Megawati kerap mengambil keputusan setelah melalui proses pengamatan yang panjang. Ia memahami bahwa dalam politik, reaksi yang terlalu cepat sering kali membuka ruang kesalahan dan memperbesar konflik internal.
Di tengah situasi politik Orde Baru yang represif, sikap diam Megawati justru berkembang menjadi simbol perlawanan yang tidak langsung. Banyak kelompok masyarakat melihat dirinya sebagai representasi dari memori politik Bung Karno yang selama bertahun-tahun ditekan oleh rezim. Tanpa mobilisasi besar dan retorika keras, pengaruh politik Megawati tumbuh secara perlahan di akar rumput.
Perjalanan politiknya mulai terlihat signifikan ketika ia masuk ke Partai Demokrasi Indonesia pada akhir 1980-an. Saat itu PDI merupakan hasil penyederhanaan partai politik yang dibentuk pemerintah Orde Baru. Kehadiran Megawati awalnya dianggap hanya sebagai simbol untuk menarik dukungan massa nasionalis. Namun perkembangan politik menunjukkan arah berbeda.
Popularitas Megawati terus meningkat, terutama di kalangan masyarakat yang masih memiliki kedekatan emosional dengan warisan politik Bung Karno. Puncaknya terjadi ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada Kongres Surabaya tahun 1993. Sejak saat itu hubungan antara Megawati dan pemerintah Orde Baru mulai memasuki fase ketegangan terbuka.
Konflik tersebut mencapai titik penting dalam Peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996. Penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi salah satu peristiwa politik paling menentukan menjelang runtuhnya Orde Baru. Peristiwa itu tidak hanya memperlihatkan konflik internal partai, tetapi juga memperlihatkan kuatnya campur tangan kekuasaan dalam dinamika politik saat itu.
Pasca peristiwa tersebut, posisi Megawati berubah secara signifikan di mata publik. Ia tidak lagi dipandang sekadar sebagai putri Bung Karno, melainkan sebagai simbol oposisi sipil terhadap kekuasaan Orde Baru. Dukungan masyarakat terhadap dirinya terus menguat hingga memasuki era reformasi.
Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, Megawati mengambil langkah politik penting dengan mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai ini dibangun sebagai kelanjutan dari kekuatan politik nasionalis yang selama Orde Baru mengalami pembatasan. Di bawah kepemimpinannya, PDIP berkembang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia.
Namun keberhasilan tersebut juga melahirkan tantangan tersendiri. Model kepemimpinan yang sangat terpusat membuat PDIP dikenal sebagai partai dengan disiplin internal yang kuat, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kritik terkait ruang demokrasi internal dan proses regenerasi kader.
Megawati tampak meyakini bahwa soliditas partai hanya dapat dijaga melalui kontrol organisasi yang ketat. Cara pandang itu tidak lahir tanpa sebab, melainkan dipengaruhi pengalaman panjang menghadapi tekanan politik dan dinamika kekuasaan sejak masa Orde Baru.
Karena itu, perjalanan politik Megawati pada akhirnya bukan hanya cerita tentang perebutan kekuasaan, melainkan juga kisah mengenai bagaimana pengalaman sejarah membentuk karakter seorang pemimpin. Sikap hati-hati, kecenderungan menjaga jarak, dan pola kepemimpinan yang tenang merupakan bagian dari proses panjang yang lahir dari perubahan politik besar dalam sejarah Indonesia modern.
Megawati Menjaga Republik Tetap Tegak
Jejak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri pada periode 2001 hingga 2004 kerap tenggelam di bawah bayang-bayang besar nama Soekarno. Sebagian lain memilih mengingatnya melalui gaya komunikasi yang hemat kata dan jauh dari hiruk-pikuk pencitraan politik. Namun jika sejarah dibaca dengan kepala dingin dan keberanian menimbang fakta secara utuh, masa pemerintahan Megawati justru menjadi salah satu fase paling menentukan dalam menyelamatkan pondasi republik pasca badai Reformasi 1998.
Ia mengambil alih kepemimpinan nasional ketika Indonesia berada di persimpangan yang rapuh. Perekonomian belum pulih dari hantaman krisis moneter, bara separatisme menyala di sejumlah wilayah, sementara panggung politik nasional dipenuhi ketidakpastian setelah pergantian presiden berlangsung dalam waktu singkat. Negara kala itu seperti rumah besar yang retak di banyak sisi. Di tengah situasi genting itulah Megawati bekerja tanpa banyak gegap gempita, menempuh langkah-langkah teknokratis yang tidak selalu populer, tetapi menentukan arah keselamatan bangsa.
Salah satu capaian paling mendasar pada era pemerintahannya ialah keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah reruntuhan krisis. Pada masa itulah Indonesia mengambil langkah penting dengan mengakhiri ketergantungan terhadap bantuan International Monetary Fund (IMF) pada akhir 2003. Keputusan tersebut bukan semata urusan administrasi fiskal, melainkan penegasan martabat negara yang ingin berdiri di atas kaki sendiri. Melalui kebijakan yang lebih terkendali, rasio utang pemerintah berhasil ditekan, nilai tukar rupiah mulai menemukan kestabilannya, dan inflasi perlahan bergerak ke titik yang lebih sehat.
Megawati tidak setiap hari berdiri di podium mengumandangkan slogan ekonomi kerakyatan. Namun melalui kebijakan yang dijalankan secara senyap, denyut pasar kembali hidup dan dapur masyarakat perlahan kembali berasap. Ia memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak selalu diukur dari kerasnya retorika, melainkan dari kemampuan menjaga negara tetap berjalan ketika keadaan nyaris kehilangan arah.
Dalam bidang demokrasi dan penegakan hukum, warisan pemerintahannya menjadi tonggak penting bagi Indonesia modern. Pada tahun 2002, Megawati menandatangani Undang-Undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di tengah sistem hukum yang masih dibayangi sisa-sisa kekuatan Orde Baru, lahirnya lembaga antirasuah tersebut menjadi keputusan politik yang berani. KPK dibangun sebagai institusi independen dengan kewenangan besar untuk menyentuh siapa pun tanpa memandang latar belakang politik.
Tidak hanya itu, pada masa pemerintahannya pula lahir Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi negara. Kehadiran lembaga ini menjadi pagar penting agar tafsir hukum tertinggi tidak lagi dimonopoli kekuasaan. Dari sinilah demokrasi Indonesia mulai memiliki instrumen pengawasan yang lebih kokoh terhadap jalannya pemerintahan dan proses legislasi nasional.
Prestasi monumental lainnya hadir melalui pelaksanaan Pemilu 2004, pemilu langsung pertama dalam sejarah Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat memilih presiden secara langsung, sebuah lompatan besar dalam perjalanan demokrasi nasional. Di tengah situasi politik yang masih rentan, Megawati memastikan proses transisi menuju sistem pemilihan langsung berlangsung damai tanpa gejolak yang mengoyak persatuan bangsa.
Namun mungkin warisan paling berharga dari Megawati justru terletak pada kualitas moral politiknya. Ketika ia kalah dalam pemilihan presiden 2004 dari Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada upaya mempertahankan kekuasaan melalui manuver politik ataupun pengerahan massa. Ia memilih menerima hasil demokrasi dengan sikap tenang dan bermartabat. Keputusan itu menjadi pelajaran penting bagi republik yang saat itu masih belajar memahami arti kedewasaan demokrasi.
Megawati menunjukkan bahwa kekuasaan hanyalah amanah sementara. Datang dan pergi melalui kehendak rakyat. Dengan menyerahkan tampuk pemerintahan secara damai, ia meletakkan tradisi transisi kekuasaan yang sehat di Indonesia, atau sebuah teladan yang nilainya jauh melampaui kepentingan politik sesaat.
Kerja-kerja besar yang ia lakukan memang tidak selalu dibungkus kemeriahan pencitraan. Ia bukan tipe pemimpin yang gemar membangun panggung bagi dirinya sendiri. Namun institusi yang lahir pada eranya, stabilitas ekonomi yang mulai pulih, serta tradisi demokrasi yang berhasil dijaga, menjadi fondasi penting bagi perjalanan Indonesia setelahnya.
Sejarah kadang lebih ramah kepada mereka yang pandai bersuara lantang. Tetapi dalam banyak kesempatan, republik ini justru diselamatkan oleh tangan-tangan yang bekerja dalam diam.
Privatisasi dan Dilema Negara Era Megawati
Salah satu paradoks paling menarik dalam lanskap politik Indonesia adalah kemampuan Megawati Soekarnoputri menjaga citra sebagai pewaris marhaenisme, di tengah kebijakan ekonomi yang pada masanya justru akrab dengan mekanisme pasar dan arus kapital global. Marhaenisme yang diwariskan Soekarno sejak awal dibangun sebagai doktrin pembela kaum kecil, sebuah gagasan tentang kemandirian bangsa dan keberpihakan terhadap rakyat tertindas yang memiliki alat produksi sederhana namun tetap terjerat struktur ekonomi yang timpang.
Namun ketika Megawati memimpin pemerintahan pada era transisi reformasi, realitas negara berbicara dengan bahasa yang berbeda. Indonesia saat itu berada dalam tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari krisis 1998. Negara dibebani utang besar, APBN mengalami tekanan berat, sementara kewajiban terhadap kesepakatan Letter of Intent (LoI) dengan IMF masih mengikat arah kebijakan ekonomi nasional. Dalam situasi itu, pemerintah menghadapi pilihan yang tidak mudah: mempertahankan idealisme ekonomi nasionalis atau mengambil langkah pragmatis demi menjaga negara tetap berdiri.
Di titik inilah lahir jarak antara retorika ideologis dan keputusan teknokratis. Kritik keras kemudian diarahkan kepada pemerintahan Megawati, terutama terkait kebijakan privatisasi sejumlah aset negara. Kebijakan tersebut dianggap sebagai simbol bergesernya orientasi ekonomi nasional dari semangat kedaulatan menuju kompromi dengan pasar internasional. Akan tetapi, menyederhanakan kebijakan itu semata-mata sebagai upaya menjual aset negara jelas terlalu dangkal. Pemerintah kala itu berada dalam tekanan fiskal yang serius dan membutuhkan sumber pembiayaan cepat untuk menutup defisit anggaran tanpa terus memperbesar ketergantungan utang luar negeri.
Privatisasi akhirnya dipilih sebagai jalan yang dinilai paling realistis. Pemerintah membutuhkan arus dana segar untuk menjaga stabilitas APBN sekaligus mendorong restrukturisasi perusahaan negara yang selama bertahun-tahun dianggap sarat praktik korupsi dan tidak efisien. Masuknya investor swasta, termasuk asing, diyakini mampu menghadirkan pembenahan manajemen serta memperkuat transparansi korporasi negara yang selama ini menjadi beban fiskal.
Kasus yang paling banyak memicu polemik adalah penjualan mayoritas saham PT Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia pada 2002. Kebijakan itu menuai gelombang penolakan karena Indosat dipandang sebagai aset strategis yang berkaitan langsung dengan infrastruktur telekomunikasi nasional. Kritik publik berkembang menjadi isu kedaulatan, sebab negara dianggap menyerahkan kendali sektor vital kepada pihak asing. Namun di sisi lain, pemerintah beralasan keputusan tersebut diambil demi menjaga kestabilan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan negara yang mendesak.
Langkah serupa juga terjadi pada sektor perbankan. Pemerintah melakukan divestasi saham sejumlah bank yang sebelumnya diselamatkan melalui skema BLBI. Penjualan saham Bank Central Asia dan Bank Danamon menjadi bagian dari agenda pemulihan sistem keuangan nasional agar negara tidak terus menanggung biaya penyelamatan perbankan pascakrisis. Pemerintah berharap sektor perbankan kembali dikelola secara profesional sehingga fungsi intermediasi kredit kepada masyarakat dapat berjalan normal.
Kebijakan privatisasi di era Megawati menghadirkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, langkah itu membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperbaiki kepercayaan investor internasional, dan memperkuat rasio utang negara terhadap PDB. Sejumlah BUMN yang diprivatisasi juga menunjukkan peningkatan kinerja setelah mengalami pembenahan manajemen. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut memunculkan luka politik yang panjang. Banyak kalangan menilai negara kehilangan kendali atas sektor strategis, sementara sentimen nasionalisme publik terusik karena aset yang dibangun dengan uang rakyat justru berpindah ke tangan korporasi asing.
Secara politik, kebijakan itu menjadi amunisi permanen bagi lawan-lawan Megawati. Ia kerap dicitrakan sebagai pemimpin yang terlalu kompromistis terhadap kepentingan asing dan menjauh dari garis ideologis Bung Karno. Akan tetapi, di balik kritik tersebut, Megawati justru berhasil mempertahankan loyalitas basis massa wong cilik yang tetap melihat dirinya sebagai simbol keberlanjutan perjuangan marhaenis.
Kekuatan utama Megawati terletak pada kemampuannya mengubah marhaenisme bukan sekadar kerangka teknokrasi ekonomi, melainkan identitas politik yang bersifat emosional. Dalam tubuh PDIP, marhaenisme berkembang menjadi simbol perjuangan dan ikatan psikologis antara pemimpin dan rakyat kecil. Basis pendukung tidak semata menilai kebijakan ekonomi melalui hitungan makro, melainkan melalui figur Megawati sebagai representasi “ibu politik” yang dianggap melindungi kepentingan wong cilik.
Di titik itu, marhaenisme mengalami transformasi menjadi narasi simbolik. Kritik terhadap kebijakan ekonomi dapat diredam oleh kuatnya ikatan emosional yang dibangun melalui warisan sejarah dan identitas ideologis. Retorika partai tetap tampil garang membela rakyat kecil, menolak dominasi asing, dan mengangkat semangat nasionalisme ekonomi. Namun dalam praktik pemerintahan, ruang kompromi terhadap mekanisme pasar tetap dibuka demi menjaga stabilitas negara.
Strategi tersebut menciptakan keseimbangan politik yang unik. Di satu sisi, PDIP tetap memelihara basis massa ideologis yang militan. Di sisi lain, pemerintahan Megawati tetap menjaga hubungan dengan sistem ekonomi internasional agar pemulihan nasional tidak terganggu. Perpaduan antara simbolisme ideologi dan pragmatisme kebijakan inilah yang membuat Megawati mampu bertahan sebagai figur sentral dalam politik Indonesia pascareformasi.
Pada akhirnya, paradoks itu menunjukkan watak Megawati sebagai realis politik. Ia memahami bahwa idealisme tanpa kompromi dapat menyeret negara kembali ke jurang krisis, tetapi ia juga sadar bahwa tanpa ruh marhaenisme, PDIP akan kehilangan fondasi emosional di mata rakyat. Karena itu, simbol ideologi tetap dijaga menyala di ruang politik, sementara kebijakan pragmatis dijalankan untuk memastikan stabilitas negara tetap terpelihara.
Esensi Politik dan Sentralisme Kekuasaan
Kemampuan atau justru keterbatasannya dalam melepaskan diri dari bayang-bayang nama besar sang ayah menjadi persoalan utama dalam membaca posisi politik Megawati. Dalam kerangka eksistensial, ia dapat dipahami sebagai figur yang terjebak dalam determinisme historis, yaitu situasi ketika identitas personal seolah telah terbentuk sejak awal oleh garis keturunan, bukan oleh pencapaian individu yang sepenuhnya otonom. Sepanjang perjalanan politiknya, Megawati hampir tidak pernah sepenuhnya tampil sebagai subjek politik yang berdiri mandiri, melainkan lebih sering dilekatkan pada identitas Putri Bung Karno. Kondisi ini menciptakan jarak konseptual yang cukup lebar, mengingat Soekarno dikenal sebagai tokoh dengan lompatan pemikiran dan terobosan politik yang berpengaruh secara global, sedangkan Megawati lebih banyak dipersepsikan sebagai figur yang menjaga kontinuitas warisan politik keluarga.
Identitas yang dibangun melalui relasi kekerabatan tersebut memang memberikan legitimasi simbolik sekaligus dukungan politik yang relatif instan, tetapi pada saat yang sama membatasi ruang artikulasi untuk menghadirkan inovasi politik yang benar-benar baru dan terlepas dari romantisme masa lalu. Ketergantungan pada modal nama besar ini turut berimplikasi pada konfigurasi internal PDI Perjuangan yang semakin menunjukkan karakter sentralistik dalam struktur kepemimpinannya. Solidaritas internal partai yang kerap dipuji sesungguhnya bersifat ambivalen, karena di sisi lain mencerminkan stagnasi dalam proses kaderisasi organik di bawah dominasi kepemimpinan yang berlangsung panjang. Dalam praktiknya, partai ini cenderung beroperasi menyerupai struktur yang bercorak hierarkis seperti kerajaan dalam bingkai republik, di mana alur instruksi bersifat satu arah dari atas ke bawah sehingga melemahkan dialektika internal yang sehat.
Dalam konteks tersebut, kapasitas individu kader, sekalipun memiliki kompetensi dan rekam jejak yang kuat, sering kali tidak cukup untuk mendorong mobilitas politik apabila tidak memiliki keterhubungan dengan pusat kekuasaan partai. Akibatnya, PDI Perjuangan kerap dipersepsikan kurang adaptif dalam merespons isu-isu kontemporer karena terlalu fokus pada reproduksi simbolik keluarga politik, yang pada akhirnya menjauhkan sebagian gagasan progresif Soekarno dari relevansi zaman sekarang.
Esensial ini semakin kompleks dengan peran Megawati sebagai kingmaker pasca masa jabatannya sebagai presiden. Meskipun tidak lagi memegang posisi formal dalam struktur eksekutif negara, pengaruh politiknya tetap melampaui batas institusional formal. Ia kerap dipandang sebagai figur di balik layar yang memiliki otoritas signifikan dalam menentukan siapa yang memperoleh tiket pencalonan dari partainya dalam kontestasi politik nasional. Dalam lanskap oposisi maupun kekuasaan, posisi tersebut menjadikannya salah satu poros utama dalam konfigurasi politik Indonesia kontemporer.
Namun demikian, konsentrasi peran sebagai penentu tunggal tersebut mengandung risiko institusional yang tidak kecil. Ketika sebuah sistem politik, baik dalam partai maupun dalam skala yang lebih luas, terlalu bergantung pada preferensi dan intuisi satu individu, maka proses pelembagaan demokrasi berpotensi mengalami kemunduran. Dalam situasi seperti ini, pembangunan struktur yang terlalu tertutup dapat dipahami sebagai upaya protektif untuk menjaga kehormatan dan kontinuitas simbolik keluarga politik dari tekanan sejarah. Akan tetapi, pada saat yang sama, konstruksi tersebut juga dapat menutup ruang bagi munculnya kepemimpinan baru yang lebih cair, terbuka, dan tidak bergantung pada pola dinasti politik yang kaku.
Follow Berita Insertrakyat.com di [whatsapp channel]
