BANDA ACEH, — Diskursus mengenai implementasi visi Asta Cita kembali mengemuka di kalangan mahasiswa. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Aceh, Rifqi Maulana, menilai arah kebijakan nasional tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Rifqi, visi pembangunan tidak cukup berhenti pada tataran konseptual, tetapi harus terhubung dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Visi akan bermakna apabila dapat dirasakan masyarakat. Tanpa implementasi yang jelas, ia berpotensi menjadi wacana,” ujarnya.
Ia menyoroti peran lembaga legislatif sebagai salah satu aktor penting dalam mengawal arah kebijakan agar tetap selaras dengan kepentingan publik. Dalam konteks ini, keterlibatan wakil rakyat dinilai menjadi faktor kunci dalam menjembatani kebijakan nasional dengan aspirasi daerah.
Nama Ir. T.A. Khalid disebut sebagai bagian dari harapan masyarakat Aceh di parlemen yang memiliki posisi strategis dalam proses tersebut. Kehadiran legislatif diharapkan mampu memastikan kebijakan tidak terputus antara pusat dan daerah.
“Peran legislatif penting dalam memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Rifqi.
Di tingkat daerah, dinamika kebijakan juga dipengaruhi oleh berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Percakapan mengenai biaya hidup, akses layanan publik, hingga perlindungan tenaga kerja menjadi bagian dari realitas yang terus mengemuka.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah perlindungan pekerja rumah tangga. Kelompok ini dinilai masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi dan implementasi kebijakan.
Rifqi menyebut, upaya mendorong perlindungan pekerja merupakan bagian dari komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dalam kebijakan publik.
“Arah kebijakan perlu memberi perhatian pada kelompok yang membutuhkan perlindungan,” ujarnya.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk di parlemen, dinilai dapat memperkuat upaya tersebut. Meski demikian, ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan, tetapi keberlanjutan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, efektivitas kebijakan publik pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana dampaknya dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Follow ( whatsapp channel)
