MAKASSAR, INSERTRAKYAT.com — Jumlah kader PKK di Indonesia mencapai 6.364.671 orang yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, serta 83.762 desa dan kelurahan. Besarnya jaringan kader tersebut menjadi modal sosial yang kuat untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah, terutama melalui penguatan 10 Program Pokok PKK yang selaras dengan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian dalam Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045” sebagai bentuk komitmen gerakan PKK dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan keluarga.
Tri Tito Karnavian mengatakan, penguatan 10 Program Pokok PKK menjadi langkah penting agar gerakan PKK semakin selaras dengan arah pembangunan pemerintah.
“Tema ini menegaskan komitmen gerakan PKK untuk memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK yang selaras dengan Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Tri.
Ia menjelaskan, PKK memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Peran tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
Selain itu, kebijakan PKK juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 yang mengamanatkan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis PKK Tahun 2025–2029 agar selaras dengan RPJMN 2025–2029.
Berdasarkan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026, sebanyak 6.364.671 kader TP PKK saat ini menjalankan peran pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Tri, kekuatan jaringan kader tersebut menjadi aset besar dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah hingga tingkat keluarga.
Tri Tito juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara TP PKK daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD). Sinergi tersebut diperlukan agar program PKK dapat masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurutnya, meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, gerakan PKK harus tetap konsisten mendukung program pembangunan.
“Dengan demikian keberhasilan program PKK tidak hanya berdampak bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga turut meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.
Pada puncak HKG ke-54, TP PKK juga memperkuat kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan sembilan kementerian, lembaga pemerintah, dan mitra nonpemerintah.
Selain itu, penghargaan Adhi Bhakti Utama berupa pin emas diberikan kepada kader yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun tanpa henti sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Tri Tito Karnavian turut melaporkan keberhasilan rangkaian kegiatan HKG PKK ke-54. Salah satunya adalah pelaksanaan minum multiple micronutrients supplement (MMS) secara serentak oleh 54 ribu ibu hamil di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pertama di Indonesia.
Menutup sambutannya, Tri menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK, kelompok Dasawisma, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta seluruh mitra kerja yang mendukung gerakan PKK.
Ia menegaskan, PKK akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming bersama jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, serta pejabat terkait lainnya.
(Tim Redaksi InsertRakyat.com).
