MAKASSAR, INSERTRAKYAT.com Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Sunarto meresmikan operasional dua Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) dan tiga Pengadilan Militer (Dilmil) di Makassar, Kamis (9/7/2026). Langkah ini memperkuat akses terhadap keadilan melalui pemerataan layanan peradilan militer.

Peresmian lima satuan kerja baru itu menjadi komitmen Mahkamah Agung menghadirkan layanan peradilan yang lebih dekat dan merata bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam sambutannya, Prof. Sunarto menegaskan kehadiran satuan kerja baru harus menjadi momentum meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan.

BACA JUGA :  Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Peradilan Belum Tuntas dan Masih Perlu Perbaikan, Batas Waktu 10 Maret

“Kehadiran satuan kerja baru harus membawa semangat baru untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan,” tegasnya.

Prof.Sunarto mengatakan pengadilan baru harus mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, serta menjunjung tinggi independensi dan akuntabilitas peradilan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan hukum yang lebih mudah dijangkau dan berkualitas.

Ia mengingatkan keterbatasan sarana dan prasarana tidak boleh menjadi alasan menurunkan kualitas pelayanan publik. Aparatur peradilan tetap dituntut bekerja dengan dedikasi, inovasi, dan profesionalisme.

BACA JUGA :  PTUN Batalkan Keputusan Menteri HAM soal Mutasi ASN

“Keterbatasan sarana dan prasarana di pengadilan bukan menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pencari keadilan,” ujarnya.

Menurut Prof.Sunarto, kualitas pelayanan peradilan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas. Komitmen aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas menjadi faktor yang menentukan.

Pada akhir sambutannya, Prof. Sunarto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungannya terhadap pengembangan lembaga peradilan di wilayah itu.

Ia secara khusus mengucapkan terima kasih atas rencana hibah tanah yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan pengadilan di Provinsi Sulawesi Selatan.

BACA JUGA :  Kuasa Hukum Jurnalis CMN Ajukan Eksepsi 

Mahkamah Agung menilai dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi wujud sinergi antarlembaga dalam memperluas akses terhadap keadilan dan memperkuat pelayanan peradilan.

Dengan beroperasinya dua Pengadilan Militer Tinggi dan tiga Pengadilan Militer di Makassar, Mahkamah Agung berharap pelayanan peradilan militer semakin dekat, cepat, dan berkualitas bagi para pencari keadilan.

(Supriadi Buraerah, Anggota Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA-RI – INSERTRAKYAT.com).

Terbaru