Oleh: Yakub F. Ismail
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda strategis nasional yang dirancang untuk menjawab persoalan mendasar bangsa, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Program ini tidak sekadar berbicara tentang penyediaan makanan bagi anak-anak dan kelompok rentan, melainkan juga tentang investasi jangka panjang negara dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Karena itu, setiap dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program ini akan selalu menjadi perhatian publik. Termasuk ketika muncul berbagai sorotan terhadap tata kelola program maupun pergantian kepemimpinan di lingkungan penyelenggara program tersebut.
Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap keberhasilan MBG, berbagai isu yang muncul tentu menjadi ujian tersendiri. Bukan semata-mata karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang sangat besar, tetapi juga karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola program strategis secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Program yang baik membutuhkan tata kelola yang baik. Sebaliknya, tata kelola yang lemah berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat sekalipun tujuan program tersebut sangat mulia.
Mengapa Risiko Penyimpangan Bisa Terjadi?
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penyimpangan umumnya muncul ketika terdapat kombinasi antara besarnya kewenangan, lemahnya pengawasan, serta adanya celah dalam sistem administrasi dan pengendalian internal.
Teori tersebut telah lama digunakan untuk membaca berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan program-program publik, terutama yang melibatkan anggaran besar dan rantai birokrasi yang panjang.
Program MBG memiliki karakteristik yang kompleks. Program ini melibatkan distribusi dalam skala nasional, pengadaan barang dan jasa yang luas, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pengelolaan anggaran yang sangat besar. Kompleksitas tersebut pada satu sisi menunjukkan besarnya manfaat yang ingin dicapai, namun pada sisi lain juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam aspek pengawasan.
Semakin besar sebuah program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengendalian yang kuat. Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, berbagai potensi penyimpangan dapat muncul, mulai dari persoalan administratif hingga praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.
Selain itu, dorongan untuk mempercepat realisasi program sering kali menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara serius. Dalam berbagai pengalaman kebijakan publik, percepatan implementasi terkadang menyebabkan proses verifikasi, evaluasi, maupun pengawasan tidak berjalan secara optimal.
Dalam situasi seperti itu, ruang penyimpangan dapat terbuka apabila tidak disertai penguatan integritas aparatur dan sistem pengawasan yang efektif.
Faktor lainnya adalah budaya integritas yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam tata kelola birokrasi Indonesia. Sistem yang baik tetap membutuhkan manusia yang berintegritas. Sebaliknya, sistem secanggih apa pun akan sulit berjalan optimal apabila tidak didukung oleh komitmen moral dan etika dari para pelaksananya.
Karena itu, penguatan budaya integritas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi tata kelola program-program strategis nasional.
Pentingnya Pengawasan Publik
Salah satu pelajaran penting dari berbagai persoalan tata kelola yang pernah terjadi adalah bahwa pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan aparat pengawas internal ataupun lembaga penegak hukum semata.
Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran publik. Sebab pada hakikatnya, setiap rupiah yang digunakan dalam program pemerintah berasal dari uang rakyat yang dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan bukanlah bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah. Sebaliknya, pengawasan publik merupakan instrumen yang justru membantu pemerintah memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari berbagai penyimpangan.
Media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta masyarakat umum memiliki peran penting dalam memastikan transparansi pelaksanaan program. Melalui fungsi kontrol sosial tersebut, publik dapat ikut mengawasi kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, efektivitas penggunaan anggaran, hingga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program.
Perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat. Sistem pelaporan digital, keterbukaan data, dan akses informasi publik dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mengiringinya.
Pergantian kepemimpinan maupun evaluasi kelembagaan hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat sistem, memperbaiki kelemahan yang ada, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang memiliki tujuan sangat mulia ini.
Jika tata kelola diperkuat, pengawasan diperluas, dan partisipasi publik terus dibuka, maka Program Makan Bergizi Gratis dapat tetap berjalan sesuai cita-cita awalnya: menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi investasi strategis bagi masa depan Indonesia.
Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR.
