JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi barang guna menjaga inflasi tetap terkendali pada semester II 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk meredam tekanan harga yang masih dipicu sektor transportasi dan sejumlah komoditas pangan.
Arahan itu disampaikan Tito Karnavian usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I Tahun 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi perkembangan inflasi nasional sekaligus menyusun strategi pengendalian harga agar tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan.
Mendagri mengatakan inflasi nasional hingga saat ini masih berada dalam kondisi yang terkendali. Secara tahunan (year on year), inflasi tercatat sebesar 3,34 persen atau masih berada di bawah batas atas target nasional sebesar 3,5 persen.
“Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal,” ujarnya kepada awak media.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai tekanan inflasi secara bulanan (month to month). Menurut Tito, kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah yang berdampak pada tarif transportasi, terutama angkutan udara.
Selain sektor transportasi, kenaikan harga bawang putih, minyak goreng, dan beras juga menjadi faktor yang memberi tekanan terhadap inflasi nasional. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
“Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai,” katanya.
Selain memastikan ketersediaan pasokan, Mendagri meminta pemerintah daerah mengantisipasi potensi gangguan distribusi akibat faktor cuaca, khususnya di wilayah kepulauan yang kerap mengalami gelombang tinggi. Menurutnya, penggunaan kapal berkapasitas lebih besar dapat menjadi salah satu solusi agar distribusi barang tetap berjalan lancar dan pasokan masyarakat tetap terjaga.
Lebih lanjut, Tito menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Penguatan koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus dilakukan dengan melibatkan kementerian, lembaga, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, hingga pemerintah daerah.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan inflasi nasional serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok dan distribusi barang tetap berjalan lancar sepanjang semester II 2026.
.
Redaksi :InsertRakyat.com
Penulis : Agy
Editor : Muhammad Subhan
