JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menghadiri pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia. Kegiatan berskala nasional ini berlangsung di Gedung Tri Gatra, Lemhanas RI, Jakarta, mulai Rabu (15/7/2026) hingga 28 Juli mendatang.

Program KPPD ini merupakan langkah strategis Lemhanas RI dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah serta ketua DPRD se-Indonesia. Fokus utama kegiatan ini adalah membekali para pimpinan daerah dengan wawasan kebangsaan, geopolitik, serta kemampuan manajerial strategis agar selaras dengan agenda pembangunan nasional, termasuk visi Asta Cita dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

BACA JUGA :  Wakapolres Sinjai Ajak Personel Syukuri Nikmat Kesehatan

Selama kursus berlangsung, peserta akan mendalami berbagai materi krusial, mulai dari penguatan integritas, transformasi tata kelola pemerintahan, kolaborasi lintas sektor, hingga strategi menghadapi tantangan pembangunan di era transformasi digital.

Ditemui usai pembukaan, Bupati Ratnawati Arif menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sinjai.

BACA JUGA :  Aksi Hangat Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman di Hari Pertama Sekolah Putrinya

“Ini menjadi momentum penting bagi saya selaku Bupati untuk memperkuat perspektif kebangsaan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi kami untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan serta merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Bupati Ratnawati.

Selain pengembangan diri, forum ini juga menjadi wadah kolaborasi antar-kepala daerah untuk saling berbagi praktik terbaik dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di daerah masing-masing. Melalui penguatan wawasan strategis ini, diharapkan para pemimpin daerah memiliki ketangguhan dan visi yang kuat dalam mengawal jalannya pembangunan nasional dari tingkat lokal.

BACA JUGA :  Asta Cita Jangan Ompong Terkait Skandal Kilang Tuban, Temuan BPK Rp 8 Triliun

(ari/*)