JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa informasi mengenai warga membangun Jembatan Enang-Enang secara mandiri di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah, kata Tito, telah melakukan penanganan terhadap akses tersebut sejak awal dan kini menyiapkan solusi permanen bagi masyarakat terdampak banjir bandang.
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan, persoalan Jembatan Enang-Enang bukan akibat pemerintah tidak hadir, melainkan karena adanya kerusakan pada struktur pendukung jembatan yang membutuhkan penanganan hati-hati.
Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan jembatan lama tersebut tidak roboh saat banjir bandang terjadi. Namun, tanah penyangga di salah satu sisi mengalami ambles dan longsor sehingga menyebabkan posisi jembatan menjadi miring serta berpotensi membahayakan pengguna.
Menurut Tito, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh di bawah Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap lokasi tersebut. Namun, pemerintah dan masyarakat sempat memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan jembatan lama.
Pemerintah mempertimbangkan kondisi teknis karena tanah di sekitar jembatan masih labil dan rawan mengalami pergeseran. Sementara itu, masyarakat menginginkan akses tersebut tetap digunakan karena jalur alternatif yang tersedia membuat perjalanan lebih jauh dan belum sepenuhnya nyaman.
“Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya,” ujar Tito saat menerima bantuan lima unit mobil ambulans dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Tito menjelaskan, warga hanya membuat akses sementara pada bagian yang ambles agar kendaraan masih dapat melewati lokasi tersebut. Ia kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak membangun jembatan baru.
Untuk menyelesaikan persoalan akses warga, Satgas PRR melakukan mediasi bersama pemerintah daerah, pihak teknis, dan masyarakat. Dari hasil pembahasan tersebut, jembatan lama tetap dimanfaatkan secara terbatas dengan penguatan struktur.
Meski demikian, Tito menyebut kondisi jembatan tidak memungkinkan untuk dipulihkan seperti semula karena tingkat kerusakannya cukup berat.
“Jembatan yang lama ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali,” ujar Tito.
Sebagai langkah pengamanan, pemerintah membatasi kendaraan yang dapat melintas. Untuk sementara, hanya kendaraan roda dua dan kendaraan ringan yang diperbolehkan menggunakan akses tersebut.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah akan membangun jembatan baru dengan konstruksi yang lebih kokoh dan aman. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat perbaikan jalan alternatif serta pembangunan jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026.
Tito memastikan pemerintah tetap berkomitmen memulihkan infrastruktur di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan akses masyarakat dan keselamatan pengguna jalan.
Dengan pembangunan infrastruktur baru dan peningkatan jalur alternatif, pemerintah berharap aktivitas masyarakat kembali berjalan normal serta konektivitas antarwilayah dapat pulih secara berkelanjutan.
(agy/zam)
