Oleh Muhammad Subhan

SEDERET kalimat itu ditulis sebuah akun bernama Komunitas Literasi Buol di kolom komentar esai saya berjudul “Benarkah Penggerak Literasi Berada di Persimpangan Jalan?” di halaman Facebook.

Komentar itu bernada putus asa, tetapi menyisakan semangat: “Serba salah. Dilema. Sudah tujuh tahun kami bergerak, tak ada sesuatu yang membuat kami kuat, tapi kami bertahan.”

Saya telusuri beranda akun komunitas itu. Saya melihat sejumlah kegiatan literasi yang telah dilakukan, khususnya di sekolah dan perpustakaan. Banyak yang menarik.

Komunitas literasi itu aktif, meski saya tidak mengenal siapa saja para pegiatnya. Keaktifan itu pula yang hingga tujuh tahun, seperti dikatakan, membuat mereka tetap bertahan.

Tak mudah bertahan dalam kerja-kerja kerelawanan, memang. Apalagi terkait literasi. Banyak komunitas literasi yang tidak punya fondasi kukuh, muncul lalu timbul, hilang lalu tenggelam. Sebagian lagi hidup segan, mati tak mau.

Waktu tujuh tahun, kalau diibaratkan usaha bisnis, idealnya sudah melewati berbagai badai. Badai terkuat biasanya datang pada tiga hingga empat tahun pascaberdiri. Jika lebih dari lima tahun mampu melewatinya, semestinya sudah tampak arah dan peluang untuk bertumbuh lebih jauh.

Namun, realitas di lapangan tidak sesederhana itu.

Bertahan tidak selalu identik dengan bertumbuh. Ada komunitas yang bertahan karena semangat segelintir orang, bukan karena sistem yang kuat. Ada pula yang bergerak karena rasa “tidak enak berhenti”, bukan karena visi yang terus diperbarui.

Di titik inilah refleksi menjadi penting.

Komunitas literasi tidak cukup hanya bergerak; ia harus tahu ke mana arah geraknya. Tanpa arah, kerja-kerja kerelawanan mudah terjebak pada rutinitas yang melelahkan tanpa dampak yang terukur.

Kerja literasi, misalnya, tidak bisa lagi berdiri sendiri. Ia membutuhkan jejaring yang luas dengan berkolaborasi sesama komunitas, pemerintah, dunia usaha, hingga individu-individu yang memiliki kepedulian. Dari relasi itulah terbuka kemungkinan dan peluang seperti bantuan buku, dukungan dana, pelatihan, bahkan kolaborasi program.

Tanpa itu, komunitas seperti berjalan sendirian di jalan yang panjang.

Di saat yang sama, arah program harus jelas dan dijalankan secara konsisten. Banyak komunitas terjebak pada kegiatan seremonial yang datang dan pergi tanpa jejak. Padahal, yang dibutuhkan adalah kesinambungan.

Bahkan, akan jauh lebih kuat jika komunitas memiliki satu atau dua program khas yang benar-benar menjadi identitas, sesuatu yang membuat publik mudah mengenali sekaligus percaya pada kerja yang dilakukan.

Di tengah arus informasi hari ini, kerja yang baik tetapi tidak terdokumentasi dengan baik akan cepat dilupakan. Karena itu, publikasi menjadi bagian yang tak terpisahkan. Media sosial bukan sekadar etalase, melainkan ruang narasi.

Cerita-cerita dari kegiatan, testimoni, hingga capaian perlu dihadirkan secara konsisten.

Begitu pula dengan upaya menjangkau media arus utama melalui siaran pers, agar gaung kerja komunitas tidak hanya beredar di lingkaran sendiri menjadi penting.

Lebih jauh, komunitas perlu membiasakan diri untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang, lalu menilai dengan jujur apa yang telah dilakukan. Apakah program benar-benar berdampak, atau hanya sekadar mengisi waktu dan kewajiban? Dari ruang evaluasi itu, bukan hanya perbaikan yang lahir, tetapi juga rasa kebersamaan, bahwa setiap orang yang terlibat adalah bagian dari perjuangan yang sama.

Gerak yang terlalu nyaman di lingkungan sendiri juga kerap membuat komunitas kehilangan daya dorong. Karena itu, membuka diri ke luar menjadi strategis. Menjalin kerja sama lintas daerah, bertukar ide dan pengalaman, bahkan mengadopsi praktik baik dari tempat lain.

Dari perjumpaan-perjumpaan itu, sering kali muncul energi baru yang tidak terduga.

Ruang fisik komunitas pun tidak bisa dipandang sepele. Basecamp bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan wajah dari semangat komunitas itu sendiri. Ketika ruang dirancang nyaman, menarik, dan mengundang, orang akan datang bukan hanya untuk kegiatan, tetapi juga untuk merasakan suasana. Dari sana, keterlibatan tumbuh, dan komunitas menemukan napasnya yang lebih hidup.

Sudah saatnya komunitas literasi menempatkan dirinya seperti lembaga pendidikan yang memiliki arah jelas. Ada semacam kurikulum, ada proses, dan ada tujuan yang ingin dicapai.

Literasi tidak berhenti pada membaca dan menulis, tetapi menyentuh persoalan nyata masyarakat. Pendekatan inklusi sosial menjadi penting pula, agar literasi hadir sebagai jawaban, bukan sekadar aktivitas.

Di sisi lain, kemandirian tidak bisa terus ditunda. Ketergantungan pada donasi sering kali membuat gerak menjadi lambat. Karena itu, perlu upaya membangun sumber daya sendiri, melalui usaha mandiri, pengolahan sampah menjadi barang jadi misalnya, peternakan, kebun komunitas, atau bentuk-bentuk lain yang memungkinkan.

Di sanalah literasi menemukan bentuknya yang paling konkret, tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memberdayakan.

Komentar dari Komunitas Literasi Buol itu sebetulnya bukan sekadar keluhan. Ia adalah cermin dari banyak komunitas lain yang berada dalam situasi serupa: bergerak, tetapi merasa tidak kuat.

Barangkali, yang mereka butuhkan bukan tambahan semangat semata, tetapi penataan ulang arah. Bertahan tanpa bertumbuh memang melelahkan.

Dan literasi, jika ingin tetap hidup, tidak cukup hanya digerakkan oleh ketulusan. Ia harus ditopang oleh strategi, dikuatkan oleh kolaborasi, dan dijalankan dengan kesadaran bahwa setiap langkah, sekecil apa pun, harus menuju perubahan yang nyata.

Jika tidak, tahun-tahun yang dilalui akan terasa seperti sebentar yang panjang. Ramai oleh kegiatan, tetapi hampa oleh harapan dan diimpit keraguan: “Mau ngapain lagi setelah ini?”

Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis.

Tag:

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

PenulisMuhammad SubhanEditorSupriadi Buraerah

INSERT
RAKYAT.COM

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah