Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

PenulisMuhammad SubhanEditorSupriadi Buraerah

INSERT
RAKYAT.COM

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

Menimbang Kebijakan Sebelum Anak Diputuskan Tinggal Kelas

10 Oktober 2026 09:30

Muhammad Subhan

Tim Redaksi

Keputusan tinggal kelas kerap menghantam kondisi mental anak dan orang tuanya. Anak berhadapan langsung dengan rasa malu, kehilangan rasa percaya diri, hingga rentan menjadi sasaran perundungan (bullying). (Ilustrasi diolah menggunakan teknologi kecerdasan buatan/InsertRakyat.com)

Oleh Muhammad Subhan

PEMERINTAH melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberi sinyal bahwa kebijakan siswa tidak naik kelas berpeluang diterapkan kembali mulai tahun ajaran 2027. Sinyal yang merespons usulan Dewan Pendidikan tersebut disampaikan Pak Menteri Abdul Mu’ti. Meski demikian, wacana ini ditegaskan masih memerlukan kajian mendalam sebelum ditetapkan menjadi regulasi resmi.

Selama ini, kenaikan kelas kerap dipersepsikan berlangsung otomatis. Siswa yang bersungguh-sungguh belajar dan mereka yang kurang menunjukkan keseriusan sering kali sama-sama melenggang naik kelas. Dari sinilah lahir seloroh “RMS: rajin malas sama saja”. Siswa senang, orang tua lega, dan sekolah dapat mengalirkan proses pembelajaran ke tingkat berikutnya. Namun, apakah otomatisasi ini menandakan anak benar-benar telah menguasai kompetensi dasar?

Di sinilah hulu persoalannya. Jika kenaikan kelas diabaikan dari pertimbangan capaian belajar yang sahih, kita berisiko meloloskan siswa yang belum siap mengikuti jenjang berikutnya. Ketertinggalan fondasi belajar akan menumpuk dari tahun ke tahun, sementara angka di lembar rapor menyamarkan realitas kemampuan anak yang sebenarnya.

Pendidikan tentu tidak boleh membiarkan pembiaran semacam ini. Anak yang bersungguh-sungguh berhak mendapatkan penghargaan yang adil. Standar kompetensi harus memiliki wibawa. Jangan sampai kerja keras siswa dan guru terdegradasi akibat sekolah abai terhadap ketimpangan capaian belajar.

Namun, pertanyaan mendasarnya, apakah dengan menghidupkan kembali mekanisme tinggal kelas merupakan jawaban tunggal yang paling tepat?

Mengingat masa sekolah dulu, siswa yang bermasalah dengan nilai akademik memang berpotensi tinggal kelas. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menjaga standar kualifikasi pembelajaran. Akan tetapi, dampaknya dalam praktik tidak pernah sepele.

Keputusan tinggal kelas kerap menghantam kondisi mental anak dan orang tuanya. Anak berhadapan langsung dengan rasa malu, kehilangan rasa percaya diri, hingga rentan menjadi sasaran perundungan (bullying). Dalam banyak kasus, pengulangan kelas tanpa intervensi psikopedagogis yang tepat justru menjadi faktor pendorong anak menarik diri dan putus sekolah (drop out).

Tentu tidak setiap siswa yang tinggal kelas berdampak destruktif. Ada anak yang mampu bangkit dan menjadikannya momentum introspeksi. Namun, potensi dampak buruk tersebut tidak boleh diabaikan, terlebih jika sekolah belum memiliki ketaatan prosedur serta sistem pendampingan yang matang.

Ketika komitmen nasional menolak perundungan tegas digaungkan, jangan sampai kebijakan edukatif justru membuka celah bagi pelabelan permanen terhadap anak sebagai kelompok “bodoh”, “malas”, atau “gagal”. Tinggal kelas secara konseptual bukanlah perundungan, melainkan tata cara pengambilan keputusan yang kaku serta stigma lingkungan sosial dapat melahirkan trauma baru bagi tumbuh kembang anak.

Di sisi lain, menolak prinsip tinggal kelas secara mutlak juga kurang proporsional. Ada kalanya seorang siswa secara objektif membutuhkan penambahan waktu dan bantuan khusus sebelum melangkah ke materi yang lebih kompleks. Memaksakan kenaikan kelas tanpa kesiapan belajar mendasar justru memelihara kegagalan yang lebih besar di masa depan. Sebab, persoalan hakiki bukan sekadar dikotomi naik atau tinggal kelas, sebaliknya sejauh mana negara dan sekolah menjamin setiap anak memperoleh hak belajar yang berkualitas.

Kita harus jeli membedakan antara siswa yang tidak mau belajar dan siswa yang belum mampu belajar akibat hambatan metode atau lingkungan. Kesulitan memahami materi sering kali berakar dari dinamika keluarga, keterbatasan akses sarana, kondisi psikologis, hambatan belajar khusus, hingga strategi pengajaran guru yang belum adaptif. Sangat tidak adil jika kompleksitas variabel tersebut disederhanakan menjadi stigma tunggal “kemalasan siswa”.

Di titik ini, efektivitas sistem pendampingan sekolah diuji. Sebelum mengetukkan palu bahwa seorang anak tidak lulus naik kelas, sudahkah sekolah mendeteksi gejala ketertinggalan tersebut sejak awal caturwulan atau semester? Sudahkah guru menghadirkan program pengayaan, perbaikan (remedial), serta pendampingan individual? Dan sudahkah orang tua dilibatkan dalam dialog kontekstual jauh sebelum rapor dibagikan?

Jika langkah-langkah diagnostik tersebut belum ditunaikan, kebijakan tinggal kelas berisiko menjadi jalan pintas (shortcut) untuk memindahkan kegagalan sistem pengajaran kepada pundak peserta didik semata.

Oleh sebab itu, pendekatan yang berorientasi pada intervensi dini harus diutamakan. Ketika indikasi ketertinggalan atau presensi siswa mulai bermasalah, tim pendidik—mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, hingga guru Bimbingan Konseling (BK)—mesti bergerak padu bersama orang tua. Program remedial terstruktur, tutor sebaya, hingga penyesuaian gaya belajar harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab instruksional.

Siswa yang belum memenuhi ambang kompetensi perlu diberi ruang remedi dan asesmen ulang secara adil sebelum keputusan akhir diambil. Apabila seluruh ikhtiar pendampingan yang terukur telah ditempuh dan siswa tetap belum siap, pilihan tinggal kelas baru dapat dipertimbangkan berdasarkan kriteria diagnostik yang transparan, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua.

Dengan begitu, tinggal kelas tidak diposisikan sebagai “hukuman” atau alat menakut-nakuti, melainkan sebagai prinsip kehati-hatian medis-pedagogis (pilihan terakhir setelah upaya penyembuhan dilakukan).

Implikasi dari penataan ulang kebijakan ini membutuhkan kesiapan sumber daya: rasio guru yang memadai, alokasi waktu pendampingan, serta dukungan anggaran operasional. Sekolah dengan keterbatasan sarana dan prasarana di berbagai daerah tidak boleh begitu saja dibebani standar baru tanpa keberpihakan sarana dari pemerintah. Tanpa intervensi afirmatif, kebijakan yang di atas kertas tampak ideal ini justru berisiko memperlebar jurang kesenjangan antara sekolah maju dan sekolah yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

Kriteria keberhasilan pendidikan sudah saatnya digeser. Kenaikan kelas bukan satu-satunya tolok ukur prestasi, sebagaimana tinggal kelas bukanlah vonis matinya masa depan seorang anak. Yang terpenting adalah memastikan terjadinya proses belajar yang substantif, penguasaan kompetensi yang bertahap, serta terjaganya martabat anak untuk terus belajar.

Pendidikan memang bertugas mengajarkan konsekuensi dan tanggung jawab. Namun, tanggung jawab itu bersifat kolektif, yaitu siswa berusaha, orang tua mendampingi, guru mengajar dengan empati, serta sekolah dan pemerintah menjamin ekosistem belajar yang adil.

Jangan sampai energi bangsa habis memperdebatkan siapa yang berhak naik atau tinggal kelas, tapi alpa memeriksa apakah sistem pendidikan kita telah memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk berkembang. Ukuran keberhasilan kebijakan 2027 kelak tidak boleh dihitung dari berapa banyak anak yang tidak naik kelas, tapi dari seberapa signifikan ketertinggalan belajar dapat ditekan tanpa ada satu pun anak yang merasa ditinggalkan. []

Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah