JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperkuat koordinasi dan mengintensifkan persiapan. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi berjalan optimal.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pilkada Ulang dan PSU hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang digelar secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (21/3/2025), Mendagri menegaskan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis dalam memastikan kesiapan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta menjaga stabilitas keamanan dan politik.
“Kami telah melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif. Kami juga memiliki desk khusus untuk memastikan semua tahapan berjalan lancar,” ujarnya.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama PSU, terutama di daerah yang masih mengalami polarisasi politik. Ia meminta Bawaslu untuk mengawasi potensi kecurangan, terutama praktik politik uang yang kerap terjadi dalam proses pemungutan suara ulang.
Di sisi lain, ia juga mengimbau daerah untuk kembali mengecek kesiapan anggaran PSU agar tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, ia meminta jajaran TNI-Polri serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memastikan jalannya PSU berlangsung aman dan tertib.
“TNI, Polri, dan BIN harus benar-benar menjaga keamanan agar semua berjalan dengan lancar tanpa kendala,” tegasnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, serta perwakilan dari TNI, Polri, BIN, dan pejabat Kemendagri. Selain itu, para kepala daerah juga mengikuti rapat ini secara virtual.
