BATAM, INSERTRAKYAT.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoal penataan tata ruang bagi kemajuan daerah. Menurut dia tata ruang menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan potensi daerah termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Selain itu, Bima bilang, koordinasi antarpemangku kepentingan, termasuk dalam mitigasi konflik lahan, diperlukan agar pembangunan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (8/7/2026).
“Tentu tata ruangnya harus kita pastikan bisa terkendali, dan kita garap bersama-sama menjadi sumber [pendapatan daerah],” kata Bima.
Kunjungan kerja tersebut membahas Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah, khususnya dalam pelaksanaan program prioritas nasional serta program di sektor pertanahan dan tata ruang di Provinsi Kepulauan Riau.
Bima mengatakan Kepri merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, sedangkan daratannya hanya mencakup sebagian kecil wilayah. Meski demikian, menurut dia, Kepri memiliki potensi di sektor manufaktur, perdagangan, kemaritiman, sumber daya alam, dan pariwisata berbasis sejarah.
Ia menilai pemanfaatan ruang daratan yang terbatas menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Selain itu, Bima menyebut terdapat empat tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Kepri, yaitu degradasi lingkungan, kerentanan terhadap bencana, konflik tata ruang, serta tingginya arus masuk penduduk, khususnya di Batam.
Menurut dia, Kemendagri bersama Komisi II DPR RI akan memastikan regulasi daerah selaras dengan potensi dan tantangan tersebut.
“Ini kita cermati betul. Karena itu, Kemendagri dalam hal ini Pak Ketua [Komisi II DPR], memastikan bahwa seluruh Perda-Perda terkait dengan perencanaan APBD, ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi. Regulasi-regulasi ada, kami pastikan juga sinkron dengan tadi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bima juga menyinggung potensi sejarah dan budaya Kepri. Ia mengatakan Pulau Penyengat merupakan pusat kebudayaan Melayu sekaligus tempat lahirnya Raja Ali Haji, tokoh penyusun pedoman bahasa Indonesia dan penulis Gurindam Dua Belas.
Berdasarkan hal tersebut, ia menyampaikan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi Kepri membangun museum bahasa di Pulau Penyengat.
“Daerah ini itu pusat pemerintahan Kerajaan Riau sejak tahun 1800. Jadi agak panjang nih, agak panjang, jadi pusat kebudayaan Melayu, ada Raja Ali Haji, dan sebagainya. Nah karena itu rasanya Kemendagri bersama-sama dengan [Kementerian] ATR/BPN, [Kementerian] Pariwisata, akan bersama-sama mendukung,” ungkapnya.
Selain wisata sejarah, Bima mendorong pengembangan sektor sport tourism di Kepri. Menurutnya, Batam dan sejumlah daerah lain memiliki potensi menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga bertaraf nasional maupun internasional yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta pendapatan asli daerah (PAD).
“Saya yakin ya, ini kalau Batam, Kepri, ini sport tourism, ada triathlon, nanti ada bintang maraton. Ini akan luar biasa,” tandasnya.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri. (agy/agy)
