JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Pemerintah naikkan target capaian program perumahan dan RTLH untuk wilayah perbatasan dari 10.000 menjadi 15.000 unit.
Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ia telah membahas persiapan program perumahan tersebut.
Pembahasan dilakukan bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran BNPP di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (14/4/2026) siang hari.
Mendagri menitikberatkan kepekaan kerja aktif kepada jajaran BNPP, agar program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat terealisasi dengan baik.
Menurut Tito, Program Perumahan ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ditempatkan di Kawasan Perbatasan.
“Kementerian PKP telah menganggarkan perbaikan 15.000 unit RTLH di daerah perbatasan,” kata Tito Karnavian.
“Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini [dinaikkan menjadi] 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” ulang Tito lebih terang.
Mendagri Tito menugaskan BNPP agar memetakan daerah perbatasan yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut, termasuk jumlah unit di masing-masing wilayah.
Sementara itu, untuk data detail masyarakat penerima program, BNPP dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Tito menyebutkan BPS telah mengantongi data detail kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk yang tinggal di kawasan RTLH.
Ada pula pelaksanaan program ditegaskan tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima. “Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” tegas Mantan Kapolri.
Program ini, lanjut Tito, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.
Bahkan tumbuhnya kesejahteraan Masyarakat dari dampak program ini, nantinya dapat memperkuat nilai – nilai nasionalisme.
Masyarakat di perbatasan adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Untuk itu mereka perlu diperhatikan. “Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan,” tandanya.
Dapatkan berita penting dan menarik. Follow ( whatsapp channel)
