Jakarta, InsertRakyat.com — Kerja sama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian danMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat swasembada pangan menjadi kabar yang membawa harapan untuk pertanian Indonesia. Dua tokoh nasional yang mengemban amanah sebagai pejabat publik (ini) menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai pengelolaan sarana, prasarana, dan tenaga penyuluh pertanian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam pada itu (WIB), Mentan Amran mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan celana kain hitam, sedangkan Mendagri Tito mengenakan pakaian dinas Kementerian Dalam Negeri. Saat diabadikan oleh wartawan (foto) dua tokoh nasional itu tampak bersahaja di tengah suasana penandatanganan yang dinamis dan enerjik. Agenda tersebut berfokus pada penguatan sektor pertanian dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pangan di daerah.
Melalui SEB yang ditandatangani, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah mempertimbangkan dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Transfer ke Daerah (TKD), atau mekanisme lain sesuai ketentuan. Dukungan tersebut terutama berkaitan dengan operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan.
Data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026 mencatat 37.237 penyuluh pertanian dan 5.836 unit BPP di seluruh Indonesia. Mentan Amran menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran akan dilakukan untuk mempercepat perbaikan fasilitas. BPP dengan kerusakan berat ditargetkan diperbaiki dalam dua bulan, sedangkan seluruh pekerjaan diharapkan selesai pada 2027.
Agenda formal ini juga mempertemukan dua putra daerah dari wilayah Indonesia yang berbeda. Mentan Amran lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968. Bone dikenal dengan sebutan Kota Beradat. Adapun Mendagri Tito lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 26 Oktober 1964.
Andi Amran Sulaiman adalah putra Andi B. Sulaiman Dahlan Petta Linta, merupakan veteran pejuang kemerdekaan. Mendagri Tito Karnavian menyebut ayahnya, Achmad Saleh, pernah bekerja sebagai wartawan RRI di Palembang, Sumsel.
Mengenai (Pendidikan) Mentan Amran menempuh studi di Universitas Hasanuddin, Makassar. Meraih gelar Sarjana Pertanian pada 1993, Magister Pertanian pada 2003, dan Doktor Ilmu Pertanian pada 2012. Latar akademik tersebut berkaitan dengan bidang pertanian yang menjadi tanggung jawabnya sebagai menteri.
Adapun Mendagri Tito merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1987. Ia melanjutkan pendidikan di University of Exeter, Inggris, dan meraih gelar Maskter of Arts dalam bidang Police Studies pada 1993. Perjalanan akademiknya berlanjut di sejumlah perguruan tinggi, termasuk Massey University di Selandia Baru dan Nanyang Technological University di Singapura. Ia meraih gelar doktor bidang Strategic Studies pada 2013.
Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Kementerian Pertanian menangani kebijakan pembangunan sektor pertanian. Ruang kewenangan yang berbeda itu dapat saling melengkapi ketika pada agenda prioritas nasional.
Kebutuhan pendampingan pertanian hingga tingkat desa pernah diberitakan InsertRakyat.com pada 15 Mei 2025. Di, Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Kelompok Tani Sipakainga mencatat hasil ubinan rata-rata 5,9 ton gabah per hektare. Pengukuran tersebut dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Heri.
Ketua Kelompok Tani Sipakainga, Syamsul, dalam laporan tersebut menyampaikan bahwa pendampingan penyuluh membantu petani menghadapi penyakit tanaman dan serangan hama. Petani juga berharap kondisi jalan tani mendapat perhatian untuk mendukung aktivitas di lahan serta pengangkutan hasil panen.
Realita di tingkat desa itu memberikan gambaran bahwa ketahanan pangan membutuhkan dukungan yang saling berkaitan. Kebijakan nasional perlu disertai pendampingan teknis, fasilitas penyuluhan yang memadai, akses pertanian yang mendukung, serta perhatian terhadap kebutuhan petani.
Kerja sama pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Setiap wilayah memiliki keadaan dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, dukungan anggaran dan penguatan fasilitas perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar manfaatnya dapat menjangkau petani secara lebih luas.
Indonesia terbentang oleh pulau-pulau dengan latar budaya, bahasa, dan tradisi yang beragam. Pertemuan Mentan Amran dari Sulawesi Selatan dan Mendagri Tito dari Sumatera Selatan menggambarkan bahwa pengabdian kepada negara tidak dibatasi oleh asal daerah. Perbedaan dapat berjalan berdampingan dalam semangat persatuan, dengan setiap institusi menjalankan kewenangannya untuk kepentingan rakyat
Kerja sama dua kementerian ini patut disambut sebagai kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh pelaksanaan yang konsisten, perbaikan fasilitas yang benar-benar terlaksana, serta dukungan yang dirasakan petani.
Dalam literasi, Swasembada pangan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketersediaan pangan, keberlanjutan usaha tani, dan kesejahteraan petani merupakan bagian penting dari pembangunan. Di tengah luasnya wilayah dan beragamnya kebutuhan daerah, kepentingan rakyat perlu tetap menjadi tujuan utama: memperkuat kedaulatan pangan, memperluas kesejahteraan, serta mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
(Supriadi Buraerah)
