JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM– Desa kembali menjadi titik perhatian dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah upaya pemerintah memperluas jangkauan program melalui proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), mempercepat realisasi manfaat Koperasi Desa Merah Putih, dan menghadirkan berbagai program sosial lainnya, dukungan dari perangkat desa dinilai menjadi faktor penting karena merekalah yang setiap hari berhadapan langsung dengan realitas masyarakat.
Posisi desa dalam pembangunan nasional sesungguhnya memiliki pijakan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan desa sebagai subjek pembangunan sekaligus ruang tumbuh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara Program Makan Bergizi Gratis dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, sedangkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipercepat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Persisnya kebijakan itulah mendorong Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyatakan dukungannya terhadap sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI yang digelar di Operational Room Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kalibata, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Ketua Umum PPDI Sarjoko mengatakan berbagai program yang sedang dijalankan pemerintah menyentuh kebutuhan masyarakat desa sehingga patut mendapat dukungan bersama.
“Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, yang diperbaiki tata kelolanya. Programnya jangan dihentikan. Masyarakat desa membutuhkan Makan Bergizi Gratis dan membutuhkan penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih,” kata Sarjoko.
Menurutnya, perangkat desa memahami bahwa setiap program pemerintah pasti menghadapi tantangan di lapangan. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan manfaat program tetap dapat dirasakan masyarakat.
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyambut baik sikap PPDI tersebut. Ia menilai perangkat desa selama ini menjadi bagian penting dalam jalannya pemerintahan desa karena berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat sekaligus pelaksanaan berbagai program pembangunan.
“Terima kasih atas dukungan PPDI terhadap program Presiden Prabowo, mulai dari MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat sampai Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Yandri.
Yandri mengatakan pemerintah berharap perangkat desa ikut mengawal pelaksanaan agenda pembangunan desa yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan pelaksanaannya di desa.
Dalam kesempatan itu, Yandri turut menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 telah diterbitkan. Salah satu hal yang diatur dalam regulasi tersebut berkaitan dengan mekanisme penyaluran penghasilan tetap perangkat desa yang selama ini kerap menjadi perhatian.
Ia menjelaskan pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih tertib sehingga hak-hak perangkat desa dapat diterima tepat waktu. Pemerintah juga tetap mempertahankan ketentuan penghasilan perangkat desa yang mengacu pada standar setara PNS Golongan II/A.
Terkait usulan mengenai status kepegawaian perangkat desa, Yandri menyatakan aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait.
Rakernas PPDI tahun ini berlangsung bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya organisasi tersebut. Bagi perangkat desa, momentum itu bukan hanya ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga ruang menyampaikan berbagai gagasan dan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa di masa mendatang. (Syamsul).
